"Perjanjian Jenewa" itu akhirnya disepakati pada Oktober tahun ini oleh tokoh-tokoh perdamaian Palestina-Israel yang dikepalai mantan Menteri Kehakiman Israel Yossi Beilin dan mantan Menteri Penerangan Palestina Yasser Abed Rabbo melalui perundingan rahasia selama 2 setengah tahun.

Dengan cara "dari lapisan bawah ke atas", upaya yang mempengaruhi bahkan mengubah kebijakan pemerintah yang berlaku sekarang ini telah mencapai berbagai terobosan yang menarik perhatian dalam proses sejarah untuk mengusahakan terwujudnya perdamaian Palestina-Israel.

Pertama, dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan penetapan-penetapan yang relatif rinci mengenai masalah kedudukan terakhir yang paling peka bagi Pelestina dan Israel. Dalam "Perjanjian Jenewa" telah ditetapkan bahwa Israel mundur sampai perbatasan sebelum Perang Timur Tengah ke-3 tahun 1967. Di Yerusalem diterapkan otonomi terpisah, dan dijadikan sebagai ibu kota bersama negara Palestina dan negara Israel. Pada kenyataannya, pihak Palestina melepaskan hak pemulangan pengungsi, para pengungsi boleh bermukim di negara Palestina kelak atau negara ke-3 dan dapat memperoleh ganti rugi hartanya. Konsep tersebut telah menyelesaikan masalah kedudukan Yerusalem dan pengungsi yang paling menyulitkan, oleh karena itu, konsep perdamaian Palestina-Israel itu dianggap opini umum sebagai yang "paling berani" dan "paling tuntas" sejauh ini.

Dan kedua, "Perjanjian Jenewa" dalam batas tertentu memperlihatkan "kartu terakhir" dalam perundingan kedua pihak Palestina-Israel. Penyusun utama "Perjanjian Jenewa" dari pihak Palestina Rabbo mengatakan, perjanjianan itu selalu mencari-cari titik seimbang dalam masalah prinsipil masing-masing, mungkin itu bukanlah konsep yang paling bagus, tetapi hal itu menyatakan bahwa kedua pihak pada akhirnya bisa menerima kenyataan. Penyusun utama pihak Israel Beilin juga mengatakan, "Perjanjian Jenewa" bukanlah perjanjian perdamaianan, melainkan sebuah "model" konsep penyelesaian terakhir.

Dalam dua bulan dari dicapainya hingga diterapkannya, "Perjanjian Jenewa" menarik perhatian merata baik rakyat Palestina dan Israel maupun masyarakat internasional. Menjelang diterapkannya secara resmi "Perjanjian Jenewa" tanggal 1 Desember kemarin, tingkat dukungannya meningkat sampai 31%, sedang yang menentang menurun sampai 38%, kedua pihak sama rata pada pokoknya. Sementara itu, "Perjanjian Jenewa" menyebabkan perundingan perdamaian Palestina-Israel keluar dari jalan buntu. Kekuatan damai sayap kiri dalam negeri Israel mulai meningkat dan memberi tekanan tertentu kepada Perdana Menteri Sharon. Sharon yang selalu bersikap keras tiba-tiba longgar dengan menyatakan akan membongkar tempat permukiman ilegal, dan mempertimbangkan "tindakan sepihak" untuk mengakhiri bentrokan Palestina-Israel.

Analis menunjukkan, karena tentangan keras golongan-golongan dan tokoh-tokoh politik di dalam negeri Palestina dan Israel, sangat kecil kemungkinan diterapkannya "Perjanjian Jenewa" bila ditinjau dari jangka pendek.

Ketua Badan Otoritas Nasional Palestina Yasser Arafat kemarin menyatakan dukungannya atas perjanjianan tersebut, dan di samping itu dengan tegas menunjukkan bahwa pihak Palestina tidak akan melepaskan hak pemulangan pengungsi. Sedangkan pihak Israel menyatakan rasa tidak puas terhadap perjanjian yang menuntut melepaskan kedaulatan persatuan atas Yerusalem dan Temple Mount?dan terlalu banyaknya memberi konsesi kepada pihak Palestinaa dalam masalah wilayah, Sharon menyebut perjanjian itu sebagai suatu "ilusi", dan tindakan "subversi" yang membelakangi kepentingan Israel. Meskipun demikian, "Perjanjian Jenewa" telah menyusun sebuah resep yang konstruktif bagi perdamaian Palestina-Israel.