|
Menurut jadwal serah terima kekuasaan yang disepakati antara Administrator Sipil Tertinggi AS untuk urusan pembangunan kembali Irak pasca perang Paul Bremer dan Dewan Pemerintahan Sementara Irak tanggal 15 November tahun lalu, proses serah terima kekuasaan oleh AS kepada Irak selama 6 bulan kini sudah semakin mendekat. Apabila rencana itu berjalan lancar, orang Irak diharapkan pada waktu itu akan memiliki kekuasaan untuk menangani urusan negaranya sendiri. Pada saat itu, dewan pemerintahan sementara dan otoritas sementara tentara koalisi yang dipimpin AS akan bubar. Pendudukan militer AS-Inggris atas Irak akan berubah menjadi "kehadiran militer".
Menurut media AS, Bremer kini sedang berkonsultasi dengan dewan pemerintahan sementara mengenai detail-detail kunci serah terima kekuasaan. Menurut rencana serah terima kekuasaan, dewan pemerintahan sementara dan pihak pendudukan Amerika harus selesai merumuskan undang-undang pokok tentang pengelolaan administrasi masa peralihan sebelum tanggal 28 Febuari mendatang, antara lain mencakup masalah-masalah seperti sistem apakah yang akan diterapkan di Irak, pemerintah bagaimana yang akan dibentuk, serta peranan agama Islam, proses pemilihan majelis nasional peralihan dan seberapa besar kekuasaan yang dapat dimiliki etnis minoritas, marga dan organisasi agama dalam pengelolaan daerah. Kesemua itu adalah masalah-masalah yang sangat peka dan sulit, dan kemungkinan dapat memicu perpecahan dan perang saudara apabila salah dalam menanganinya. Satu bulan setelah itu, yakni pada akhir Maret mendatang, kedua pihak AS dan Irak harus mencapai kesepakatan mengenai status tentara Amerika di Irak setelah penyerahan kekuasaan kepada Irak, di antaranya yang paling menarik perhatian umum yalah apakah tentara Amerika memiliki kekebalan kriminal. Sejauh ini masih belum ada kepastian mengenai masalah-masalah tersebut.
Selain itu, prosedur yang ditetapkan dalam rencana serah terima kekuasaan itu juga sangat rumit.
Yang dapat diramalkan ialah, dalam proses serah terima kekuasaan selama 6 bulan, khususnya 3 bulan pertama pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah kunci dan peka, akan terjadi pertikaian dan adu kekuatan yang sengit antara berbagai etnis, golongan agama dan marga, serta antara anggota-anggota dewan pemerintahan sementara yang mewakili kepentingan golongan yang berbeda, dan antara dewan pemerintahan sementara dan pihak pendudukan AS.
Umum mencatat, Amerika Serikat menghidupkan proses penyerahan kekuasaan setelah menundanya selama 8 bulan. Amerika awalnya berkeras untuk lebih dulu menyusun undang-undang dasar dan mengadakan pemilihan umum, kemudian baru menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah baru Irak hasil pemilihan umum. Amerika menganggap hanya dengan demikian baru sesuai dengan prosedur demokratis. Akan tetapi pembangunan kembali pasca perang di Irak berjalan dengan sulit dan situasi keamanan terus memburuk. Untuk melepaskan diri dari posisi sulit di Irak, Presiden Bush terpaksa menyesuaikan kembali strateginya di Irak dan mempercepat proses penyerahan kekuasaan kepada Irak. Rencana semua diubah menjadi lebih dulu menyerahkan kekuasaan, kemudian menyusun undang-undang dasar. Selain itu, setelah mantan Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap, seruan keras di dalam dan luar negeri Irak yang menuntut pasukan Amerika mempercepat proses penyerahan kekuasaan kepada Irak juga mendesak Amerika Serikat menghidupakan proses serah terima kekuasaan tersebut sesuai dengan rencana.
Analis berpendapat, berdasarkan keadaan nyata di Irak dewasa ini, proses serah terima kekuasaan akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan.
Pertama, situasi keamanan di Irak akan sangat mempengaruhi proses serah terima kekuasaan.
Kedua, Dewan Pemerintahan Sementara Irak kurang dipercaya oleh rakyat Irak sehingga sulit memikul tugas berat pembentukan pemerintah baru.
Ketiga, keadaan sangat rumit dan kontradiksi sangat tajam berhubung banyaknya sekte dan golongan etnis, agama dan marga di Irak sehingga sulit dicapai kesepakatan mengenai masalah-masalah yang menyangkut sistem negara, pembagian kekuasaan, serta kedudukan etnis dan golongan agama.
Analis menunjukkan, Amerika Serikat mempunyai kepentingan politik dan ekonomi strategis yang penting di Irak. Mereka sekali-kali tidak akan meninggalkan Irak begitu saja. Apa yang disebut serah terima kekuasan tidak lebih daripada mundurnya Amerika dari panggung depan politik di Irak untuk mengubah citra pendudukan militernya, namun hakikatnya yang mengendalikan Irak tidak mengalami perubahan substansial. Oleh karena itu, perjalanan rakyat Irak untuk mengambil kembali kedaulatan negara dalam arti kata sesungguhnya masih sangat panjang.
|
