|
Setelah Presiden Suriah Bashar Assad menyatakan kesediaannya memulihkan perundingan damai dengan Israel Desember tahun lalu, Presiden Israel Moshe Katzav akhirnya memberi tanggapan positif kemarin, dengan mengundnag Bashar mengunjungi Israel. Akan tetapi, Suriah juga menolak undangan Katzav sama seperti Israel yang ketika itu menyatakan kecurigaannya atas ketulusan Bashar untuk mengadakan perundingan damai.
Keinginan memulihkan perundingan damai tapi saling tidak percaya itu justru menunjukkan bahwa perundingan damai antara Suriah dan Israel kini masih berada pada tahap sangat pelik.
Pada awal Desember tahun lalu, ketika diwawancarai Harian New York Times AS, Bashar menyatakan kesediaan memulihkan perundingan dengan Israel di atas dasar perundingan damai Suriah-Israel tahun 2000. Dalam masalah Arab-Israel, Suriah selalu berpendirian keras. Berubahnya sikap Bashar yang dengan aktif mengajukan pemulihan perundingan damai terutama karena terpaksa oleh kedudukan pasif Suriah dewasa ini. Sebab pertama adalah tekanan tereus-menerus dari AS, dan kedua adalah terjadinya perubahan amat besar percaturan Timur Tengah setelah perang Irak, khususnya digulingkannya kekuasaan Saddam Hussein. Maka Suriah terpaksa memikirkan kembali kebijakannya mengenai Israel.
Juga tidaklah aneh Bashar menolak undangan Katzav. Pertama, baik Suriah maupun Israel tidak ingin menyatakan terlalu aktif dalam masalah perundingan damai; kedua, Bashar tidak berani sembarangan mengambil keputusan dalam keadaan Palestina dan Israel masih berada dalam konfrontasi dan di dalam negeri Suriah belum tersedia dasar pendapat umum yang setimpal; dan ketiga, Suriah masih mencurigai ketulusan undangan Israel itu.
Akan tetapi, penolakan Bashar atas undangan itu tidak berarti menolak memulihkan perundingan damai dengan Israel. Seorang menteri Suriah berbicara mengenai hal itu mengatakan, bahwa undangan Israel itu tidak sungguh-sungguh, Bashar tak diragukan akan menolaknya.
Walaupun Moshe Katzav menyatakan bersedia mengundang Bashar Assad mengunjungi Israel, tapi sejauh ini, pemerintah Israel masih belum mencapai kesatuan pendapat tentang apakah memulihkan perundingan perdamaian antara Israel dan Suriah. Diantaranya mayoritas orang berpendirian, Israel harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan usul Bashar tentang perundingan perdamaian . Alasannya ialah pertama Suriah kini berada pada masa paling lemah , dan sangat terbatas taruhan yang dapat ditawarkan di meja perundingan , ke-2, apabila Israel menolak usul Bashar tentang perundingan perdamaian itu,itu akan memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat internasional yaitu Israel menolak tangkai zaitun yang diulurkan oleh Suriah , ke-3, pemulihan perundingan perdamaian antara Suriah dan Israel dapat memberi tekanan kepada Palestina melalui pemulihan perundingan perdamaian antara Suriah dan Israel, dan dengan demikian mendorong perundingan antara Palestina dan Israel berkembang ke arah yang diharapkan Israel.
Akan tetapi, menghadapi himbauan perdamaian Bashar, perdana menteri Israel ragu-ragu dan tidak dapat mengambil keputusan. Berdasarkan pernyataan sikap terbaru Ariel sharon, Israel akan mempertimbangkan pemulihan perundingan perdamaian dengan Suriah, prasyaratnya ialah Suriah harus menghentikan sokongan kegiatan terorisme.
Dari hal itu dapat diketahui, saling tidak pecayanya antara Suriah dan Israel adalah rintangan paling utama bagi pemulihan perundingan perdamaian antara kedua pihak.
Selain itu, Suriah dan Israel masih berselisih pendapat tentang prasyarat pemulihan perundingan perdamaian. Suriah berpendapat, kedua pihak melanjutkan perundingan dengan titik tolak terputusnya perundingan perdamaian tahun 2000 , sedangkan Israel mengemukakan, perundingan perdamaian harus dimulai dari nol, dan lagi Suriah harus terlebih dulu menghentikan sokongan terhadap kegiatan terorisme.
Apabilal dilihat dari kedudukan dan kekuatan kedua pihak dewasa ini, Israel lebih banyak memegang inisiatif perundingan perdamaian. Oleh karena itu, apakah Suriah dan Israel dapat memulihkan perundingan perdamaian lebih banyak tergantung pada keputusan pemerintah Israel.
|