|
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, administrator Amerika untuk pembangunan kembali Irak pasca perang, Paul Bremer dan Ketua bergilir Dewan Pemerintahan Sementara Irak Adnan Pachachi memutuskan untuk mengadakan pembicaraan di Markas Besar PBB di New York hari ini guna membicarakan masalah tentang serah terima kedaulatan Irak. Berhubung pembicaraan tersebut berlangsung dengan latar belakang di mana rencana penyerahan kedaulatan Irak oleh Amerika ditentang oleh kaum muslim Shi'ah di Irak dan pendudukan Amerika di negeri itu terus menghadapi tantangan berat, maka pembicaraan tersebut menarik perhatian luas masyarakat internasional.
Dalam pembicaraan itu, ketiga pihak tersebut dikabarkan akan mengadakan diskusi mengenai masalah penyerahan kedaulatan Irak dalam rangka mengupayakan suatu rencana kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Amerika dan pihak Dewan Pemerintahan Sementara Irak mendesak Kofi Annan mengirim tim penyelidikan ke Irak untuk menilai kemungkinan penyelenggaraan pemilihan langsung sebelum tanggal 30 Juni mendatang; sementara itu PBB diminta selekasnya kembali ke Irak dan memberikan bantuan di bidang penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang Undang Dasar.
Jumat lalu, setelah pertemuan dengan Presiden Amerika Bush, Bremer menyatakan bahwa Amerika akan tetap menyerahkan kedaulatan kepada orang Irak sesuai dengan jadwal. Akan tetapi, rencana penyerahan kedaulatan oleh Amerika itu masih dapat diperbaiki. Menurut media Amerika, mengenai cara terbentuknya Kongres Nasional Transisi, Amerika sedang mempertimbangkan konsep-konsep antara lain: memadukan antara pemilihan dalam lingkungan kecil dengan pemilihan langsung; menambah kursi pemimpin agama dalam komite pemilihan tingkat propinsi dan lain sebagainya. Menurut pejabat Amerika, selama dua bulan yang lalu, Bremer terus mengadakan kontak dengan pemimpin Shi'ah tertinggi Irak Ayatollah Ali Sistani melalui penengah atau surat dengan harapan untuk bertukar pandangan mengenai rencana penyerahan kedaulatan, tapi sejauh ini masih sulit dipastikan apakah rencana kompromi Amerika tersebut memuaskan Ayatollah Ali Sistani.
Mengenai masalah pengiriman tim penyelidikan dan penilaian PBB ke Irak, pihak PBB masih belum memberi tanggapan resmi. Sebelumnya, Kofi Annan dalam suratnya kepada Dewan Pemerintahan Sementara Irak menyatakan bahwa sebelum serah-terima kekuasaan pada musim panas tahun ini, tidak cukup waktu untuk menyelenggarakan pemilihan langsung. Pandangan Annan itu sama dengan pandangan Amerika.
Mengenai masalah pemberian tekanan oleh AS kepada PBB baru-baru ini agar PBB mengirim kembali stafnya ke Irak, seorang pejabat PBB mengatakan, pejabat AS baru-baru ini terus mendesak PBB agar tampil menyakinkan golongan-golongan politik di Irak untuk menyetujui rencana Amerika tentang penyerahan kekuasaan, tetapi PBB untuk tahap sekarang ini tidak ingin melibatkan diri dalam proses politik di Irak. Sikap PBB itu terutama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: pertama, kekhawatiran di bidang keamanan. Tahun lalu telah terjadi dua kali peledakan bom bunuh diri yang ditujukan kepada kantor PBB di ibukota Baghdad, maka sebelum situasi keamanan di Irak membaik secara fundamental, sudah sewajarnya Annan sulit memutuskan agar staf PBB kembali ke Irak. Kedua, AS sebelumnya pernah mencoba meminggirkan PBB dalam urusan Irak pasca perang, tetapi kini AS meskipun minta bantuan PBB, tetapi peran PBB yang diharapkan Amerika tetap hanya sekunder belaka, tidak lebih daripada penasehat pemilihan umum. Sudah tentu PBB tidak rela tunduk kepada perintah AS. Selain itu, apabila PBB saat ini kembali ke Irak aktif mendorong pelaksanaan rencana AS, mungkin akan dicurigai sebagai melegalisasi pendudukan AS atas Irak. Oleh karena itu, pejabat PBB meramalkan, pembicaraan tiga pihak itu mungkin sulit membuahkan hasil yang substansial.
|
