Tim Evaluasi pakar masalah pemilihan Irak yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan kemarin di Baghdad telah mengadakan pertemuan dengan 25 anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak, dan mendengarkan pendapat dan usul mereka tentang pemilihan Irak. Hal itu merupakan kali pertama Pejabat PBB kembali ke Irak dan melakukan pekerjaan hakiki disana setelah staf PBB yang bukan warganegara Irak ditarik dari Irak tahun lalu, dan juga menandakan kembalinya secara resmi PBB ke Irak dan mengusahakan pengembangan peranan positif dalam pembangunan kembali Irak.

Berdasarkan jadwal waktu serah-terima kekuasaan yang ditetapkan oleh tentara Amerika-Inggris dan Dewan Pemerintahan Sementara Irak pada tanggal l5 November yang lalu, berbagai provinsi Irak akan memilih majelis nasional peralihan melalui pemilihan tidak langsung pada bulan Mei tahun ini, kemudian, majelis itu pada bulan Juni tahun ini memilihkan pemerintah peralihan dalam rangka mengambil alih pemerintahan Irak dan mempersiapkan pemilihan umum Irak yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2005. Akan tetapi, rencana tersebut telah ditentang kaum islam golongan Syiah yang merupakan 60% lebih dari penduduk Irak , dan menimbulkan aksi protes besar-besaran kaum Islam Syiah.

Menghadapi tekanan semakin besar kaum Syiah untuk menuntut lebih cepat penyelenggaraan pemilihan Irak, rencana Amerika sendiri di Irak juga semakin sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, Amerika secara mendesak mengharapkan PBB dapat memainkan peranan dalam masalah pemilihan umum Irak, agar bisa mengatasi kemacetan yang timbul dalam proses pembangunan kembali Irak, dan menawarkan gaya Amerika dalam mengendalikan urusan Irak, dan meletakkan dasar untuk mengubah pendudukan militer di Irak menjadi kehadiran militer di Irak . Untuk itu, Presiden Amerika George W Bush pada bulan yang lalu berturut-turut mengadakan pertemuan dengan Kofi Annan dan Lakhdar Brahimi untuk mendesak PBB secepatnya mengirim tim evaluasi pakar masalah pemilihan ke Irak, dan mengharapkan menetapkan sebuah konsep netral yang dapat diterima oleh berbagai pihak terkait.