Administrator Sivil Tertinggi Amerika Serikat untuk Urusan Pembangunan Kembali pasca perang Irak Paul Bremer kemarin dalam wawancara dengan jaringan Televisi Amerika Serikat menyatakan, pihak berkuasa tentara koalisi di Irak sedang menantikan penilaian PBB mengenai masalah pemilihan umum Irak, dan akan dengan sungguh-sungguh memperlakukan usul PBB. Pemimpin Muslim Golongan Syi'ah Irak yang menentang rencana penyerahan kekuasaan Amerika dan menuntut dipercepatnya pemilihan umum langsung Ali al-Sistani sebelumnya juga menyatakan, dia sedang menantikan pendapat penilaian PBB. Sikap kedua pihak tersebut menyatakan, laporan pernilaian PBB sedang menarik perhatian berbagai pihak, peran PBB dalam pembangunan kembali Irak sedang semakin dipentingkan oleh berbagai pihak.

Dilihat dari keadaan sekarang, ada beberapa masalah pokok berikut yang mungkin terpengaruh oleh laporan penilaian PBB dan sekaligus menarik perhatian berbagai pihak:

Pertama, yalah apakah batas waktu terakhir penyerahan kekuasaan pada tanggal 30 Juni mendatang akan berubah. Dilihat dari keterangan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Lakhdar Brahimi, Bremer serta pejabat pemerintah sementara Irak baru-baru ini, semua pihak tidak bersedia mengubah proses sejarah yang penting itu. Brahimi dengan tegas menyatakan, siapapun tidak mengajukan usul untuk mengubah batas waktu terakhir itu. Kemarin, Bremer dalam wawancara dengan media televisi Amerika menegaskan kembali, Amerika Serikat mempertahankan batas waktu terakhir tersebut. Menteri Luar Negeri Pemerintah Sementara Irak Hoshyar Zebari kemarin di depan jumpa pers di Kuwait mengatakan, setiap orang Irak tidak bersedia kehilangan kesempatan mengelola urusan negaranya sendiri.

Kedua, sebelum tanggal 30 Juni, apakah Irak dapat mendirikan satu pemerintah otonomi peralihan sementara yang berdaulat dan bagaimanakah bentuk badan kekuasaan itu. Brahimi menyatakan, berbagai golongan Irak kini masih belum mencapai kesepakatan dalam masalah itu dan tengah berkonsultasi. Akan tetapi Brahimi menegaskan bahwa itu hanyalah suatu badan pemerintahan sementara dan tidak akan panjang waktu keberadaannya dan lagi tidak akan mempunyai kekuasaan yang luas. Bremer berpendapat, problem yang paling berat dewasa ini adalah bagaimana mendirikan pemerintah sah itu, hal tersebut menyangkut masalah apakah pihak penguasa tentara koalisi dapat menyerahkan kekuasaan sesuai dengan jadwal waktunya. Pihak penguasa tentara koalisi akan membentuk suatu badan sah semacam itu menurut penilaian dan pendapat Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) dan setelah berkonsultasi dengan Dewan Pemerintahan Sementara dan pemimpin Irak lainnya. Anggota Dewaan Pemerintahan Sementara Irak kemarin mengungkapkan, dalam keadaan tidak mungkin digelar pemilihan langsung sebelum tanggal 30 Juni tidak tertutup kemungkinan akan diperbesarnya Dewan Pemerintahan Sementara dan dijadikannya sebagai pemerintah peralihan otonomi sementara yang menjalankan kedaulatan sesudah tanggal 30 Juni nanti.

Yang ketiga adalah kapan digelarnya pemilihan, dan apakah ada diubah rencana penyerahan kekuasaan semula. Menurut tim penilai PBB dan pendapat berbagai pihak, adalah tidak realis digelarnya pemilihan langsung sebelum tanggal 30 Juni, namun pemilihan umum juga tidak akan ditunda sampai akhir tahun 2005 yang dijadwalkan semula, mungkin akan digelar sebelumnya. Bremer kemarin menyatakan, rencana penyerahan kekuasaan akan diatur kembali dan diubah secara layak sesuai dengan usul PBB selain tidak berubahnya batas waktu terakhir penyerahan kekuasaan pada tanggal 30 Juni mendatang.

Keempat, ialah bagaimana sikap Ali al-Sistani. Walaupun Sistani tetap bersikeras dipilihnya pemerintah peralihan melalui pemilihan langsung sebelum tanggal 30 Juni, tetapi ia merasa puas bahwa PBB memahami pendiriannya setelah menemui Brahimi, dengan menyatakan akan menunggu dan menghormati hasil penilaian PBB. Akan tetapi ada berita lain yang mengatakan bahwa Sistani mengancam bawah kaum Syiah akan mengadakan tunjuk rasa yang lebih besar apabila isi laporan penilaian PBB tidak sesuai dengan tuntutannya. Para analis berpendapat, perbuatan Sistani itu dimaksukan memberi tekanan kepada PBB dan pihak penguasa pendudukan AS-Inggris sebelum diumumkannya laporan penilaian PBB.

Laporan penilaian PBB dikabarkan akan diumumkan akhir bulan ini, tapi jadwal kongkritnya belum ditentukan.