Setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil 45 negara yang berminat dalam masalah Irak di markas besar PBB di New York, Kofi Annan kemarin mengatakan, dalam pertemuan itu, dia telah memberitahukan kesimpulan tim pakar PBB, yaitu pemilihan tidak dapat diadakan sebelum akhir bulan Juni mendatang, tapi batas waktu penyerahan kekuasaan pada tanggal 30 Juni hendaknya dihargai, pihak terkait seharusnya meneliti cara lain pembangunan pemerintahan transisi Irak, selanjutnya pemerintah transisi mengorganisasi pemilihan pada suatu waktu mendatang.

Juru bicara PBB Fred Eckhard kemarin menyatakan, laporan evaluasi PBB telah memasuki tahap penentuan, tapi laporan hanya menyangkut masalah kelayakan pemilu, dan tidak akan mengajukan usul mengenai cara pembangunan pemerintahan transisi Irak.

Anggota golongan Syi'ah Dewan Pemerintahan Sementara Irak Ahmed Sheyaa al-Barak memberikan tanggapan yang berhati-hati terhadap pendirian PBB setelah mengadakan pertemuan dengan Grand Ayatollah Ali Al-Sistani di kota Najif, Iran selatan. Barak mengatakan, golongan Syi'ah Irak mungkin menerima suatu konsep kompromi : kalau laporan evaluasi PBB mengkonfirmasi pemilihan Irak harus diadakan setelah tanggal 30 Juni, maka golongan Syi'ah tidak menentang hal penyerahan lebih dahulu kekuasaan Irak kepada satu substansi pemerintahan transisi, tapi prasyaratnya ialah, sebelum awal bulan Oktober mendatang harus menyelesaikan persiapan pemilu. Gubernur Propinsi Basra, Irak selatan, yang juga anggota Dewan Pemerintahan Sementara golongan Syi'ah Wail al-Letif menyatakan, sebagai alternatif, dapat mempertahankan sampai akhir tahun ini masa bakti Dewan Pemerintahan Sementara yang diangkat Amerika Serikat bulan Juli tahun lalu, dan Dewan tersebut mengambil alih kekuasaan tentara koalisi Amerika-Inggris.

Sejak digulingkannya rezim Saddam tahun lalu, munculnya kekosongan kekuasaan di Irak hingga kini masih belum dapat diisi dengan efektif. Untuk mengubah pendudukan militer Irak yang risikonya tinggi menjadi keberadaan militer yang risikonya rendah dan menjamin kepentingan strategis AS di Irak, Amerika bulan November tahun lalu bersama Dewan Pemerintahan Sementara mencapai jadwal waktu serah terima kekuasaan. Berdasarkan konsep AS, berbagai propinsi melahirkan Majelis Nasional transisi melalui pemilihan tidak langsung bulan Mei, selanjutnya Majelis Nasional itu memilih pemerintah transisi melalui pemilihan bulan Juni mendatang, mengambil alih kekuasaan Irak dan mempersiapkan pemilu Irak yang diperkirakan tahun 2005.

Akan tetapi, konsep AS itu mengalami kendala yang sangat besar dari kaum muslim golongan Syi'ah dan sebagian besar anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Di satu pihak, pemimpin spiritual golongan Syi'ah Irak Sistani secara terbuka menghimbau menetapkan kekuasaan baru Irak melalui pemilihan langsung, mengambil alih kekuasaan yang diserahkan AS-Inggris, untuk dengan tuntas memecahkan kerangka kekuasaan lama pada era Saddam dimana kaum muslim golongan Suni yang merupakan 35 persen penduduk Irak berkuasa , sedini mungkin mewujudkan hasrat politik kaum muslim golongan Syi'ah yang merupakan 60 persen penduduk Irak memegang kekuasaan; di lain pihak, Dewan Pemerintahan Sementara juga khawatir pemerintah transisi setelah naik panggung melalui pemilihan tidak langsung dapat membahayakan kepentingan yang telah diperoleh Dewan Pemerintahan Sementara, dan sangat tidak puas terhadap tindakan Amerika yang habis manis sepah dibuang, dan beramai-ramai malah mendukung pemerintah transisi melalui pemilihan langsung, agar anggota Dewan Pemerintahan Sementara sekarang semaksimal mungkin berpartisipasi dalam peletakan dasar pemerintahan Irak pada masa mendatang.

Analis berpendapat, karena lahirnya pemerintah baru Irak langsung berkaitan dengan masalah peka pembagian kekuasaan Irak pada masa mendatang, kekuatan politik berbagai golongan Irak harus dengan sekuat tenaga mengupayakan model pengaturan kekuasaan yang menguntungkan pihaknya sendiri, perseteruan antara AS dan kekuatan politik utama Irak dalam kontrol dan antikontrol akan berlangsung dalam jangka panjang.