Setelah berkali-kali ditunda, Undang-Undang Dasar Sementara Irak, undang-undang dasar pertama pasca perang Irak akhirnya ditandatangani secara resmi di Baghdad kemarin sore. 25 anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak berturut-turut menandatangani dokumen undang-undang dasar itu. Lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara telah meratakan jalan bagi rakyat Irak untuk mengambil alih kekuasaan pada tanggal 30 Juni mendatang sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula . Hal itu tak diragukan lagi merupakan satu langkah yang menentukan dalam proses pembangunan kembali politik pasca perang Irak .

Berdasarkan penetapan rencana penyerahan kekuasaan yang dicapai oleh pihak penguasa tentara koalisi dan Dewan Pemerintahan Sementara Irak , dokumen undang-undang dasar yang disebut secara resmi sebagai Undang-undang Peralihan Administrasi itu semula direncanakan ditandatangani pada tanggal 3 Maret , tapi banyak kali peristiwa serangan terorisme besar yang terjadi di Irak pada tanggal 2 Maret serta diajukannya secara tiba-tiba revisi dua pasal undang-undang dasar itu oleh wakil sekte Syiah dari Dewan Pemerintahan Sementara Irak menunda penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara itu. Kemudian berbagai pihak terkait melakukan konsultasi darurat, 4 orang anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak dari sekte Syiah termasuk Mohammad Bahr Al Uloom , Ketua bergilir untuk bulan ini secara darurat berangkat ke Najaf kota Irak Selatan untuk menemui pemimpin sekte Syiah, Ali Sistani dalam rangka memusyawarahkan cara penyelesaiannya. Kemarin pagi, Dewan Pemerintahan Sementara Irak akhirnya dengan bulat meluluskan dokumen Undang-undang Dasar yang disepakati pada tanggal l Maret, dengan demikian, dokumen hukum yang penting itu dapat diberlakukan secara resmi .

Dalam upacara penandatanganan itu, para wakil dari berbagai golongan Dewan Pemerintahan Sementara Irak berturut-turut menyampaikan kata sambutan yang memuji tinggi ditandatanganinya Undang-Undang Dasar Sementara itu sebagai saat bersejarah yang penting bagi Irak, dan mempunyai arti yang menentukan bagi masa depan Irak.

Undang-Undang Dasar Sementara itu telah membuat penetapan dan pengaturan yang tegas terhadap kerangka pemerintah otonom Irak pada masa mendatang, proses pembangunan kembali politik termasuk jadwal waktu pemilihan umum , peranan agama Islam dalam politik negara pada masa mendatang, pelaksanaan sistem politik federasi, kehadiran pasukan milisia Kurdi serta berbagai hak dan kepentingan yang harus dinikmati oleh warga Irak, sehingga telah meletakkan dasar hukum bagi Irak untuk memulihkan kedaulatan dan mendirikan pemerintah demokratik.

Menurut analis, dapatnya dilahirkannya Dokumen Undang-Undang Dasar itu pada akhirnya di tengah percekcokan yang sengit antara banyak sekte agama, etnis dan golongan politik Irak menunjukkan, bahwa pemimpin politik dan agama Irak serta masyarakat yang luas dalam masalah penting yang menyangkut kedaulatan negara, serta penyatuan dan kestabilan negara dapat memperhatikan kepentingan keseluruhan dan mengusahakan titik persamaan sementara membiarkan adanya titik perbedaan. Dilahirkannya Undang-Undang Dasar Sementara itu mempunyai arti penting untuk menstabilkan situasi Irak , mendorong pembangunan kembali politik dan mempererat persatuan antara berbagai sekte agama dan etnis.

Akan tetapi, sementara itu, analis juga menunjukkan, tidaklah mudah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Sementara . Dalam banyak masalah yang penting, Undang-Undang Dasar Sementara itu hanya menetapkan prinsip umum, dalam proses pelaksanaannya, ketika menyangkut kepentingan riil khususnya menyangkut pembagian kekuasaan , tetap mungkin timbul persengketaan dan konflik yang baru . Selain itu, situasi keamanan Irak masih belum juga mmbaik . Seiring dengan mendekatnya waktu penyerahan kekuasaan, peristiwa serangan terorisme dan kekerasan akan bertambah. Kesemua gejala itu menunjukkan, perkembangan situasi Irak tetap mempunyai banyak faktor tidak menentukan.