Anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak dalam jumpa pers seusai sidang itu mengatakan, Dewan Pemerintahan Sementara setuju mengirim surat undangan kepada PBB dan mengharapkan PBB memainkan peranan pentintg di Irak dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengirim sebuah tim pakar ke Irak untuk menyediakan konsultasi dalam proses penyerahan kekuasaan dan bantuan tehnik untuk pemilihan umum di Irak.

Analis berpendapat, karena pihak Amerika jauh sebelumnya telah mendesak PBB kembali ke Irak dan Dewan Pemerintahan Sementara Irak sudah mengirim surat undangan kepada PBB, hanyalah soal waktu kembalinya PBB ke Irak. Seiring dengan mendekatnya saat penyerahan kedaulatan Irak pada tanggal 30 Juni mendatang, ditambah pihak penguasa Amerika dan Inggeris serta Dewan Pemerintahan Sementara Irak membutuhkan campur tangan PBB untuk lebih melegalisasi penyerahan kedaulatan, adalah mungkin sepenuhnya tim PBB kembali di Irak dalam waktu dekat.

Akan tetapi, masih terdapat banyak faktor ketidak-pastian apakah PBB dapat dengan lancar melakukan pekerjaan setelah kembali ke Irak.

Pertama, apakah anggota Dewan Pemerintahan Sementara dari Sekte Shia'ah Irak akan mengadakan kerja sama erat dengan PBB. Terdesak oleh tekanan Amerika dan pihak lain, walaupun Dewan Pemerintahan Sementara kemarin mencapai kompromi dalam masalah peranan PBB, namun sejumlah anggota Dewan Pemerintahan Sementara Sekte Shia'ah masih khawatir kalau-kalau PBB pada akhirnya akan mengendalikan proses pembangunan kembali politik Irak.

Kedua, Ali Al-Husseini Al-Sistani, pemimpin tertinggi Muslim Syiah yang merupakan 60 persen penduduk Irak juga tak boleh diremehkan sikapnya terhadap PBB. Sejauh ini, sikap Sistani terhadap peranan PBB di Irak tetap agak kurang jelas.

Selain itu, buruknya keadaan keamanan Irak lebih-lebih sangat penting bagi dapat tidaknya PBB memainkan peranan. Setelah terjadinya peristiwa peledakan serius di kantor PBB di Bagdad pada bulan Agustus lalu yang mengakibatkan lebih 20 petugas PBB tewas, Annan segera memerintahkan menarik kembali semua petugas warga negara asing dari Irak. Karena sejak itu situasi keamanan Irak selalu tidak membaik, maka Annan selalu ragu-ragu dalam masalah kembalinya PBB ke Irak. Begitu personel PBB kembali ke Irak, masalah keamanan pastilah akan menjadi salah satu faktor yang tak dapat tidak dipertimbangkan dalam dilakukannya pekerjaan.

Selain belum dapat diduga apakah PBB dapat melaksanakan lancar pekerjaannya di Irak, peranan apa yang akan dimainkan PBB di Irak juga tidak terlalu jelas sekarang. Sebagian anggota Dewan Pemerintahan Sementara Irak berharap peranan PBB terutama dibatasi dalam batasan teknik, dan membiarkan PBB memainkan peranan sebagai "penasihat" dalam penyerahterimaan kedaulatan dan pemilihan umum Irak. Sedangkan masyarakat internasional yang luas termasuk Perancis dan Rusia selalu menekankan keharusan PBB memainkan peranan inti dalam proses pembangunan kembali Irak. Meskipun Amerika tidak mengharapkan hak memimpinnya dalam pembangunan kembali Irak jatuh ke tangan negara lain, tapi bertolak dari keperluaan nyata, ia sedang mendorong PBB agar memainkan peranan yang lebih luas di Irak. Menurut ungkapan pejabat Amerika baru-baru ini, Amerika sedang berencana mendorong Dewan Keamanan PBB meluluskan satu resolusi untuk memberikan peranan lebih besar kepada PBB dalam pembangunan kembali Irak, dan membiarkan PBB mengambilalih komando pasukan multinasional untuk Irak, sehingga Spanyol dan negara-negara yang ingin menarik pasukannya dari Irak tetap memelihara kehadiran militernya di Irak. Annan membenarkan pada hari Rabu bahwa anggota-anggota Dewan Keamanan sedang membahas diluluskannya satu resolusi baru, yang isinya tidak saja meliputi soal pemberian kekuasaan setelah kembalinya personel PBB ke Irak, tapi juga meliputi kemungkinan mengirim pasukan pemelihara perdamaian multinasional ke Irak. Tapi masih perlu diamati terus apakah resolusi tersebut dapat diluluskan.