Perundingan mengenai pembentukan pemerintah koalisi antara pemimpin Badan Otoritas Nasional Palestina dan pemimpin organisasi-organisasi radikal antara lain Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan Organisasi Jihad Islam telah mencapai kemajuan. Seorang pejabat Badan Otoritas Nasional Palestina ke perundingan kemarin mengatakan, Hamas telah secara berprinsip menyetujui bergabung dalam pemerintah otonom Palestina dengan status mitra politik, dan menyambut undangan Ketua Badan Otoritas Nasional Palestina Yasser Arafat. Analis berpendapat, dalam keadaan sekarang, Badan Otoritas Nasional Palestina dan Hamas menjalin hubungan politik, bagaimanapun juga adalah pilihan aktual bagi kedua pihak.
Hamas yang dibentuk pada tahun 1987termasuk golongan radikal Islam. Dalam perjuangan melawan pendudukan Israel, Hamas dan Badan Otoritas Nasional Palestina berbeda jauh baik dari target perjuangan maupun cara perjuangannya. Setelah dilaksanakannya rencana Peta Jalan perdamaian Timur Tengah pada tahun lalu, Badan Otoritas Nasional Palestina dengan Hamas dan organisasi radikal lainnya pernah mengadakan perundingan beberapa putaran, berupaya melobinya menghentikan serangan kekerasan terhadap Israel, dan mencoba menarik organisasi-organisasi tersebut di bawah pimpinan pemerintah otonom Palestina dengan mengundang Hamas bergabung ke dalam pemerintah, tapi ditolak segera oleh Hamas.
Sekarang, sikap Hamas berubah, dan ini mempunyai hubungan langsung dengan pembunuhan gelap pemimpin spiritnya Yassin oleh tentara Israel setengah bulan yang lalu, yang merupakan pukulan berat terhadap Hamas dan organisasi radikal Palestina lainnya. Setelah itu, Israel terus sesumbar akan membasmi pemimpin Hamas lainnya. Ini merupakan krisis kelangsungan hidup terparah yang dihadapi Hamas sejak pembentukannya. Dalam keadaan yang begitu, Hamas tak dapat tidak menyesuaikan strateginya untuk menghindari menjadi sasaran pukulan tentara Israel. Bergabung ke dalam pemerintah koalisi tak pelak lagi adalah cara melindungi diri yang paling baik dan jalan pintas. Beberapa hari ini, pemimpin Hamas berkali-kali menyatakan harapan agar berbagai faksi dalam tubuh Palestina dapat mewujudkan kerujukan dan kerja sama, dan ini merupakan padahan opini penggabungan Hamas ke dalam pemerintah otonom.
Bagi Badan Otoritas Nasional Palestina, penggabungan Hamas ke dalam pemerintahnya juga selalu dinantikan.
Pertama, dalam konflik Palestina dan Israel selama 3 tahun, Hamas berkembang terus dan Badan Otoritas Nasional Palestina telah berangsur-angsur kehilangan pengontrolan terhadapnya. Sedang cara perjuangan Hamas yang ekstrem pada tingkat tertentu merugikan kepentingan bangsa Palestina. Seandainya penjalinan hubungan politik antara Arafat dan Hamas dapat berhasil, berarti Hamas mungkin akan digabungkan ke dalam penguasaan Badan Otoritas Nasional Palestina.
Kedua, beberapa tahun ini, tata tertib sosial berbagai kota di Jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan kacau balau, seorang penasehat senior Arafat baru-baru ini mengalami pembunuhan gelap di Gaza, dan juga terjadi konflik berkali-kali antara pasukan kepolisian Palestina dan organisasi radikal. Oleh karena itu, seandainya dapat kemungkinan Hamas bergabung ke dalam pemerintah Palestina, akan berfaedah untuk mengakhiri keadaan kacau balau tersebut, lebih-lebih membantu pihak Palestina melaksanakan pengontrolan efektif terhadap kota tersebut setelah Israel menarik mundur dari Gaza.
Selain itu, seandainya Badan Otoritas Nasional Palestina dapat menggunakan pengaruh Hamas di kalangan massa Palestina, akan membantu untuk meningkatkan kewibawaan Badan Otoritas Nasional Palestina.
Singkat kata, penjalinan hubungan politik antara Badan Otoritas Nasional Palestina dan Hamas adalah satu pilihan pragmatis yang terpaksa diadakan dalam situasi ini. Seandainya kedua pihak berhasil mencapai kesepahaman, tak hanya membantu untuk mengakhiri keadaan kacau balau di Palestina, memulihkan tata tertib masyarakat, tapi juga membantu pihak Palestina memperkuat diri dalam perjuangan melawan Israel. Akan tetapi, apakah kedua pihak akhirnya dapat berhasil menjalin hubungan politik masih terdapat variable yang tertentu.
|