Perkenalan tentang CRISiaran Bahasa Indonesia
China Radio International
Berita Tentang TK
Berita Internasional
Fokus Ekonomi TK
Kehidupan Sosial
Olahraga
Serba-serbi

KTT ASEAN

Kunjungan Hu Jintao Ke Lima Negara Asia dan Afrika

Kunjungan Jurnalis CRI ke Guangdong

Hu Jintao Hadiri KTT G-20 dan APEC serta Lawat ke 4 Negara

Olimpiade Beijing Tahun 2008
Indeks>>
(GMT+08:00) 2004-04-12 13:55:12    
Mengapa Pemerintah Bush Tetap bersiteguh Menyerahkan Kedaulatan Kepada Irak  Sesuai Jadwal  Waktu [Suara]

cri

Presiden George W Bush Sabtu lalu dalam pidato radio rutin mingguan menegaskan kembali ,pihak tentara koalisi Amerika dan Inggris akan menyerahkan kedaulatan kepada Irak sebelum tanggal 30 Juni mendatang sesuai jadwal waktu.

Kini, percekcokan di dalam Kongres Amerika tentang apakah harus menyerahkan kedaulatan kepada Irak sesuai jadwal waktu sedang menyengit.Calon presiden dari Partai Demokrat John Kerry baru-baru ini mengecam bahwa tindakan pemerintah Bush baru-baru ini menetapkan tanggal penyerahan kedaulatan secara sewenang-wenang adalah salah, adalah bertolak dari kebutuhan politik pemilihan umum , dan mengabaikan kestabilan Irak. Walaupun mayoritas mutlak anggota Kongres dari Partai Republik menyokong penyerahan kedaulatan sesuai jadwal waktu , tapi beberapa anggota Kongres dari Partai Republik juga mempertanyakan jadwal waktu yang disusun pemerintah Bush . Anggota Kongres dari Partai Republik yang juga Ketua Komite Luar Negeri Senat Richard Lugar berpendapat, tergesa-gesa menyerahkan kedaulatan mungkin membahayakan kestabilan Irak.

Mengapa Bush bersikeras menyerahkan kedaulatan kepada Irak sesuai jadwal waktu pada saat kacaunya situasi Irak dewasa ini yang  dipertanyakan di dalam negeri Amerika ? .

Menurut analis, percokcokan di dalam negeri Amerika tentang apakah harus menyerahkan kedaulatan kepada Irak sesuai jadwal waktu adalah manifestasi politik partai pada tahun pemilihan umum dalam batas relatif besar. Dalam keadaan meningkatnya terus korban tentara Amerika di Irak dan pembangunan kembali Irak lama tidak mencapai kemajuan , tingkat dukungan dalam negeri terhadap politik pemerintah Bush mengenai Irak semakin rendah. Sementara itu, semakin keras seruan publik Amerika menuntut Pemerintah secepatnya mengakhiri pendudukan terhadap Irak, dan menarik tentara dari Irak. Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Bush sesuai jadwal waktu akan dapat menunjukkan kepada publik, bahwa pembangunan kembali Irak sedang dilakukan sesuai dengan rencana, dan juga dapat membuat publik melihat harapan cepatnya tentara Amerika kembali ke negerinya , sedangkan menunda penyerahan kedaulatan kepada Irak berarti mengakui sudah terbenturnya politiknya sendiri mengenai Irak. Sedangkan maksud utama Partai Demokrat mempertanyakan rencana penyerahan kedaulatan pemerintah Bush sesuai jadwal waktu pada saat memburuknya situasi Irak dan meningkatnya korban tentara Amerika di Irak adalah untuk lebih lanjut merusak citra pemerintah Bush melalui penyerangan titik lemahnya.

Walaupun berbagai kalangan Amerika tahu benar adanya faktor politik dalam percekcokan tersebut, tapi mayoritas orang tetap berpendapat, menyerahkan kedaulatan kepada orang Irak sesuai jadwal waktu mungkin adalah pilihan yang relatif bijaksana . Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld sebelumnya sudah menyatakan, menyerahkan kedaulatan kepada Irak hanya menyangkut kekuasaan politik, tentara koalisi setelah itu akan tetap mempertahankan kehadiran militer yang hakiki di Irak.Hal itu juga berarti, menyerahkan kedaulatan hanya simbolis , tapi artinya sangatlah penting , karena hal itu menunjukkan kepada orang Irak , Amerika tidak bermaksud menduduki Irak dalam waktu lama , Amerika sudah menyerahkan kembali kedaulatan kepada orang Irak . Sedangkan menunda penyerahan kedaulatan mungkin akan merangsang lebih lanjut perasaan orang Irak melawan pendudukan dan memusuhi Amerika dan selanjutnya mengakibatkan lebih gocangnya situasi Irak.

Namun, sementara secara merata mendukung penyerahan kedaulatan sesuai jadwal waktu , opini umum di Amerika juga menyangsikan kelayakannya. Berdasarkan kesepakatan terkait antara pihak tentara koalisi dan Dewan Pemerintahan Sementara Irak, pemilihan pemerintah sementara Irak harus dipilih oleh sebuah majelis nasional, tapi majelis nasional yang terdiri atas 275 orang yang seharusnya dibentuk pada akhir bulan Maret lalu sejauh ini masih belum terbentuk. Mempertimbangkan rumitnya kepentingan berbagai golongan Irak ,sungguh masih merupakan tanda tanya , apakah Irak dapat membentuk pemerintah sementara yang dapat diterima oleh berbagai pihak sebelum akhir bulan Juni mendatang.

Dengan demikian jelaslah, bertolak dari politik pemilihan umum dan kenyataan di Irak , tidak besarlah kemungkinan pemerintah Bush merevisi rencana penyerahan kedaulatan yang ditetapkan semula . Namun, apakah rencana itu dapat dilaksanakan secara lancar masih terdapat banyak faktor ketidak-pastian . Menurut beberapa tokoh berpandangan jauh, untuk mengurangi ketidak-puasan orang Irak terhadap tentara pendududukan asing , pemerintah Bush harus secepatnya mengumumkan tanggal penarikan tentara dari Irak , atau menyerahkan hak komando tentara koalisi kepada PBB.