Batas waktu terkahir penyerahan kekuasaan pihak pendudukan Amerika kepada orang Irak yang jatuh pada tanggal 30 bulan Juni kini sedang semakin mendekat. Apakah rencana penyerahan kekuasaan itu dapat dilakukan menurut rencana, apakah yang diserahkan adalah kedaulatan penuh atau kedaulatan terbatas, siapa yang akan memerintahkan Irak setelah penyerahan kekuasaan itu, pemerintah peralihan sementara Irak dan tentara Amerika yang mana mengambil keputusan terakhir, bagaimana PBB memainkan peranannya, kesemua masalah pelit itu semakin mengundang perhatian masyarakat internasional.

Pemerintah Bush telah berulang kali menyatakan dengan tegas, waqkalau situasi keamanan di Irak sangat serius, tapi batas waktu terakhir penyerahan kekuasaan itu tidak akan diubah. Analis berpendapat, pemerintah Bush akan tidak dapat tidak menyerahkan kekuasaan untuk mengupayakan suara lebih banyak dalam pemilu dan untuk meredakan tekakan di dalam dan luar negeri. Perbuatan demikian tidak saja dapat menghadapi tekanan di Amerika dan masyrakat internasional, juga menguntungkan memperbaiki citra tentara pendudukan Amerika sementara juga menunjukkan Amerika tetap dapat menguasai situasi Irak.Selain itu, penyerahan kekuasaan juga dapat memungkinkan tentara Amerika mundur dari front bentrokan berdadapan dengan orang Irak ke garis kedua supaya mengurangi jumlah korban tentara Amerika dan menghindar tanggung-jawabnya.

Analis juga menunjukkan, arti simbolis penyerahan kekuasaan itu akan lebih besar daripada arti sesungguhnya.

Sekarang hanya tinggal sekitar dua bulan dari penyerahan kekuasaan pada tanggal 30 bulan Juni. Kini masih terdapat sejumlah faktor ketidak-pastian yang penting yang akan mendatangkan dampak terhadap proses tersebut. Pertama, situasi keamanan di Irak sekarang masih mengecewakan. Tentara Amerika dan tentara Koalisi di Irak selain bertempur dengan kekuatan Sekte Shiite dan Sekte Sunni dua garis front itu, juga harus menghadapi serangan terror bertubi-tubi yang dilancarkan kaum teroris dan personil bersenjata ekstrimis yang menyusup dari negeri asing.Kalau bentrokan meningkat, situasinya akan lepas kontrol, pasti akan mempengaruhi proses penyerahan kekuasaan.

Kedua, apakah pemerintah transisi sementara Irak yang akan menerima kekuasaan itu dapat dihasilkan menurut rencana kini masih adalah sebuah tanda tanya. Pejabat Amerika dan Utusan PBB ke Irak Lakhdar akhir-akhir mengungkapkan, kebanyakan anggota Dewan Administrasi Sementara Irak sekarang tidak akan ikut serta dalam pemerintah transisi sementara Irak. 25 anggota Dewan Administrasi Sementara sekarang pada pokoknya adalah pemimpin berbagai golongan politik dan sekte agama Irak, dan kalau mereka dikesampingkan di luar pemerintah kelak hari dengan digantikan sejumlah tokoh tipe ilmu pengetahuan dan tipe teknologi mungkin akan ditentang berbagai golongan dan sulit dicapai kebulatan.

Ketiga, Dewan Keamanan PBB apakah dapat dengan lancar menerima baik resolusi baru mengenai masalah Irak dan PBB apakah dapat mengembangkan peranannya. Kini pada masalah pembentukan pemerintah transisi sementara Irak, Amerika dan Inggeris meminta bantuan PBB dan mengharapkan dengan memanfaatkan kedudukan sah dan kewibawaan PBB meyakinkan berbagai golongan Irak secepatnya membentuk pemerintah baru dan mengharapkan Dewan Keamanan menerima baik sebuah resolusi baru untuk memberi kuasa pembentukan pasukan multi-nasional dan mengakui pemerintah baru Irak. Tapi Amerika kini hanya menyatakan menyerahkan kedaulatan terbatas dan memiliki kedaulatan terbatas dalam pemerintah baru Irak. Ini ternyata masih terpaut dari kedaulatan penuh yang dituntut masyarakat internasional. Dalam keadaan tersebut, resolusi baru tentang Irak yang diinginkan Amerika sulit diterima baik Dewan Keamanan. Selain itu, kalau Amerika hanya ingin memanfaatkan PBB pada saat sulit dan bukan benar-benar membiarkan PBB memainkan peranan dominan di Irak, PBB akan sulit memainkan peranan efektif dalam pembangunan kembali politik Irak dan proses rehabilitas politik Irak juga akan sulit dengan lancar masuk ke jalur cepat.