Masyarakat internasional kemarin terus menanggapi pembentukan pemerintah baru Irak.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Aleksander Yakovanko dalam pernyataannya mengatakan, Rusia berharap pemerintah sementara Irak yang baru dibentuk dapat fokus pada kestabilan di dalam negeri, pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali instalasi dasar sosial. Ditekankan pula bahwa masyarakat internasional yang dipimpin oleh PBB bertanggung jawab memberikan dukungan terbesar kepada rakyat Irak untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Juru bicara kementerian Luar Negeri Iran, Hamid Riza Asefi menyatakan, pembentukan pemerintah baru Irak menandai majunya satu langkah penting Irak menuju sasaran pengambil alihan kedaulatan.

Perdana Menteri Spanyol, Rodriguez Zapatero dan Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang sedang berkunjung di Spanyol mengatakan setelah mengadakan pembicaraan, kedua negara sependapat bahwa Irak harus selekasnya kembali menjalankan semua kedaulatan.

Sementara itu, utusan khusus PBB untuk masalah Irak, Lakhdar Brahimi mengatakan di Baghdad, pihak-pihak terkait bulan depan akan membentuk sebuah komite yang mempunyai hak veto terhadap tindakan pemerintah baru Irak untuk mengawasinya dalam menjalankan tugas.

Sebelum itu, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan, Presiden Amerika George W. Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta sekutu Amerika lainnya dalam perang Irak seperti Italia dan Polandia menyatakan sambutan baik dan dukungan terhadap pembentukan pemerintah baru Irak. Liga Arab dan sejumlah negara atau organisasi Arab lain seperti Mesir, Kuwait, Bahrain, Yordania dan Maroko juga menyambut baik pembentukan pemerintah baru Irak. Negara-negara Arab lainnya serta Prancis dan Jerman tidak memberikan tanggapan terhadap hal itu.