Pihak terkait kemarin terus mengajukan pendapat terhadap Rancangan Amandemen Resolusi Baru Irak yang disampaikan oleh Amerika dan Inggris kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa .

Di depan sidang terbuka Dewan Keamanan hari itu juga, Menteri Luar Negeri Irak Pemerintah Sementara Irak , Hoshiyar Zebari, mengajukan pendapat revisi terhadap rancangan itu. Dikatakannya, resolusi baru itu harus dengan tegas mengakui berdirinya Pemerintah Sementara Irak , menyokong proses politik yang sedang dilakukan dan menegaskan kembali pengakuan hak kontrol Irak terhadap sumber dayanya, dan menyetujui Irak yang memerlukan sebuah pasukan multinasional yang bekerja sama dengan pemerintahnya.

Wakil tetap Tiongkok untuk PBB, Wang Guangya dalam pidatonya menunjukkan,rancangan resolusi baru itu harus mengeluarkan sinyal tegas yang mengakhiri pendudukan militer terhadap Irak, semua kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat Irak serta masalah tentang peninggalan pasukan multinasional dan kekuasaanya harus menghormati pendapat pihak Irak dengan sungguh-sungguh.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Yury Fedotov menyatakan, resolusi itu harus memastikan proses politik Irak seusai pengakhiran pendudukan dan langkah-langkah pokok masyarakat internasional untuk membantu Irak, dan rancangan amandemen itu tetap perlu dilakukan revisi penting.