Apakah pemerintah sementara Irak yang baru dibentuk dapat memperoleh pengakuan berbagai agama dan golongan politik? Hal ini selalu menjadi fokus perhatian umum. Kemarin, Ali Sistani, pemimpin spiritual yang paling berpengaruh dari golongan Syiah yang merupakan mayoritas penduduk di Irak akhirnya memberikan tanggapan. Sementara menyatakan dukungan secara bersyarat kepada pemerintah baru, ia mendesak pemerintah baru harus bisa memenuhi misinya dalam mengambil kembali kedaulatan, memulihkan ketenteraman, menjamin suplai kebutuhan pokok dan menyelenggarakan pemilihan pada waktu yang direncanakan. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan rakyat dan tidak mungkin mendapat dukungan luas.

Ali Sistani menyatakan pendirian tersebut dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan kemarin.

Analis berpendapat, pendirian Ali Sistani itu mencerminkan sikap mayoritas warga Irak: di satu pihak tidak senang terhadap pemerintah sementara dengan menganggapnya sebagai produk manipulasi Amerika, dan pada batas-batas sangat besar mewakili keinginan Amerika, tapi di pihak lain merasa tidak ada cara yang lebih baik untuk mengubah situasi dewasa ini sehingga terpaksa harus menerima kenyataan. Maka masyarakat lebih ingin "mendengarkan apa yang diucapkannya dan melihat apa yang diperbuatnya". 4 butir tuntutan yang diajukan oleh Ali Sistani merupakan ujian bagi pemerintah.

Ujian pertama yang dihadapi pemerintah baru ialah apakah mereka bisa mengambil kembali kedaulatan seluruhnya dari tangan pihak pendudukan Amerika dan Inggris. Sebelum serah terima kekuasaan pada tanggal 30 Juni mendatang, pemerintah baru perlu menuntaskan dua hal penting yang berkaitan dengan kedaulatan: pertama, mengupayakan Dewan Keamanan meluluskan resolusi yang menjamin pengambilan kembali seluruh kedaulatan oleh Irak; kedua, pemerintah baru harus melakukan perundingan dengan pihak administrasi pasukan koalisi sekarang ini untuk menyelesaikan masalah status pasukan multinasional dan pengaturan keamanan setelah serah terima kekuasaan.

Ujian kedua yang dihadapi pemerintah baru ialah apakah mereka bisa memperbaiki situasi keamanan di Irak. Memelihara kestabilan pokok dan keamanan situasi Irak adalah prasyarat pembangunan kembali politik dan ekonomi di negeri itu dan dasar bagi perputaran normal masyarakat dan kehidupan tenteram rakyat. Tentara Irak kini sudah mencapai skala tingkat pertama. Bagaimana pemerintah baru Irak memperbaiki situasi keamanan? Menggunakan kekuatan keamanannya sendiri atau melalui dialog politik? Atau bersandar pada pasukan multinasional yang dikepalai Amerika untuk meredam pemberontak? Sudah tentu umum akan melihatnya dengan jelas.

Ujian ketiga yang dihadapi pemerintah baru Irak ialah apakah mereka dapat berbuat sesuatu dengan mengatasi perselisihan intern. Komposisi pemerintah baru Irak sama seperti Dewan Pemerintahan Sementara yang telah dibubarkan, jabatan dibagi secara proporsional menurut etnis, agama dan partai berdasarkan prinsip keseimbangan kekuasaan. Setiap anggota mempunyai lingkungan pengaruh dan backingnya sendiri, serta latar belakang negeri asing. Pemerintah seperti itu biasanya lebih banyak berdebat daripada mengambil keputusan, dan kalaupun ada keputusan juga sulit dilaksanakan. Maka ada orang yang melukiskan pemerintah baru Irak sebagai "asosiasi golongan" dan "setumpuk pasir yang cerai berai".

Ujian keempat yang dihadapi pemerintah baru Irak ialah apakah mereka bisa memegang kendali pembangunan kembali dan menguasai sumber daya di negerinya. Pemerintah sekarang ini dibentuk bukan melalui pemilu, mayoritas anggota pemerintah adalah mereka yang mengasingkan diri di luar negeri dalam waktu lama sehingga kurang memiliki pengaruh dan kepercayaan di dalam negeri. Banyak orang curiga apakah mereka dapat mendorong proses politik seperti dijadwalkan, khususnya menciptakan syarat bagi pemilihan umum sesuai dengan rencana. Untuk memperoleh kepercayaan rakyat, pemerintah baru harus memegang kendali proses pembangunan kembali politik, menjamin pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan sesuai jadwal pada awal tahun depan. Untuk memelihara kestabilan sosial, pemerintah baru harus pula menjamin persediaan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemerintah baru harus mengendalikan nadi ekonomi negara, khususnya sumber daya minyak. Dengan adanya kekuasaan yang nyata tersebut di tangan, pemerintah baru akan dapat menunjukkan nilai keberadaannya dan mendapat dukungan rakyat.