Perdana Menteri Israel Arriel Sharon kemarin mengadakan pembicaraan empat mata dengan Ketua Partai Buruh, partai oposisi terbesar, Shimon Peres mengenai masuknya Partai Buruh ke dalam kabinet. Seusai pembicaraan, kedua pihak menyatakan akan membentuk tim perunding untuk mengadakan lebih lanjut konsultasi mengenai masuknya Partai Buruh ke dalam kabinet. Diungkapkan pejabat Israel, kedua pihak segera akan mencapai persetujuan mengenai hal itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah mengapa Sharon berupaya meyakinkan Partai Buruh untuk bergabung dalam kabinet.

Pertama, pemerintah Sharon sekarang hanya memiliki kursi minoritas dalam parlemen dan masuknya Partai Buruh dalam kabinet akan membantu Sharon untuk menstabilkan pemerintahannya. Pemerintah Koalisi yang dipimpin Sharon dibentuk pada bulan Maret tahun 2003, dan terdiri dari 4 partai, antara lain, Kelompok Likud, Partai Pembaruan, Partai Persekutuan Nasional dan Partai Agama Nasional dan menduduki 68 dari 120 kursi parlemen. Akan tetapi pemerintah itu segera runtuh setelah Sharon mengajukan Rencana Aksi Unilateral. Kursi pemerintah Sharon dalam parlemen berkurang sampai 59. Seiring dengan pemerintah Sharon menjadi pihak minoritas dalam parlemen, Sharon semakin terpojok dalam kepasifan, partai oposisi terus mengajukan konsep tak percaya sehingga pemerintah Sharon menghadapi kebahayaan keruntuhan pada setiap waktu.

Kedua, Sharon sangat memerlukan bergabungnya Partai Buruh dalam pemerintah untuk melakukan aksi penarikan tentara dari Jalur Gaza yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Unilateral. Partai Buruh selamanya berpendirian yang menuntut pemerintah Israel menarik diri dari Jalur Gaza dan membongkar tempat permukiman di tepi barat Sungai Yordan. Pada saat pelaksanaan Rencana Aksi Unilateral mengalami kesulitan besar, mengundang Partai Buruh memasuki pemerintah koalisi hampir menjadi satu-satunya pilihan Sharon untuk menjamin penerimaan dan pelaksanaan rencana itu. Setelah Partai Buruh yang memiliki 19 kursi dalam parlemen memasuki babinet, kursi pemerintah koalisi Sharon akan meningkat sampai 78 sehingga menjadi mayoritas mutlak dalam parlemen. Dengan demikian, Rencana Aksi Unilateral pemerintah Sharon akan terjamin pelaksanaannya.

Analis berpendapat, meskipun Sharon dan Peres berminat untuk membentuk pemerintah koalisi, tapi kedua pihak tetap akan menghadapi banyak tantangan dalam perundingan nantinya. Pertama, terdapat golongan anti pembentukan pemerintah koalisi baik di dalam Kelompok Likud yang dipimpin Sharon maupun di dalam Partai Buruh yang dipimpin oleh Peres. Ketua Kelompok Likud, Menteri Tanpa Portofolio Uzi Landau yang juga merupakan wakil golongan berhaluan keras, hari Minggu lalu bersama dengan belasan anggota Parlemen Kelompok Likud membahas bagaimana menghalangi masuknya Partai Buruh dalam kabinet, agar pada akhirnya menghambat pelaksanaan rencana aksi unilateral yang diajukan oleh pemerintah; di satu pihak lain, anggota parlemen Partai Buruh mengusulkan penundaan pembahasan masuknya Partai Buruh dalam kabinet karena khawatir diikat oleh kekuatan sayap kanan setelah masuk dalam kabinet. Kedua, syarat yang diajukan oleh Partai Buruh untuk memasui kabinet mungkin sulit diterima Sharon. Peres menekankan, syarat pertama Partai Buruh untuk masuk ke kabinet adalah pemerintah harus menyusun jadwal konkret penarikan tentara dari Jalur Gaza; selain itu, pihak Israel harus segera memulihkan perundingan dengan Badan Otoritas Nasional Palestina. Dilihat dari keadaan dewasa ini, Sharon sulit menerima sepenuhnya kedua syarat tersebut. Selain itu, apabila Partai Buruh menyetujui masuk dalam kabinet, partai itu pasti akan berupaya untuk merebut jabatan seperti menteri luar negeri, menteri ertahanan atau menteri keuangan. Dewasa ini, ketiga jabatan penting itu masih diduduki oleh tokoh penting Kelompok Likud. Pergantian ketiga jabatan tersebut pasti akan mengakibatkan pemecahbelahan intern Kelompok Likud, suatu masalah yang sangat menyulitkan Sharon.

Menurut angket pendapat, mayoritas penduduk Israel menyokong rencana Sharon untuk menarik tentara secara sepihak dari Jalur Gaza, juga menyokong satu pemerintah koalisi sekuler yang terdiri dari Kelompok Likud, Partai Buruh dan Partai Shinui untuk melaksanakan rencana tersebut. Di bawah keadaan tersebut, apakah Sharon dapat bergandengan tangan dengan Partai Buruh untuk membentuk pemerintah koalisi masih sebuah tanda tanya.