Duta Besar Pakistan untuk Amerika, Ashraf Jehangir Qazi kemarin secara resmi menjabat sebagai wakil khusus PBB untuk masalah Irak menggantikan mantan wakil khusus Sergio Vieira De Mello yang meninggal dalam peristiwa peledakan kantor PBB di Bagdad pada bulan Agustus tahun lalu. Ini merupakan salah satu langkah penting yang diambil PBB dalam masalah kembalinya PBB ke Irak setelah serah terima kekuasaan oleh Amerika dan Inggris kepada pemerintah sementara Irak tanggal 28 Juni lalu. Akan tetapi, opini berpendapat, karena situasi Irak masih belum stabil dan peristiwa kekerasan terus menerus terjadi, maka kembalinya PBB ke Irak secara menyeluruh masih memerlukan waktu.

Pada tanggal 19 Agustus tahun lalu, kantor PBB di Bagdad mengalami serangan bom dengan mengakibatkan 22 orang termasuk De Mello tewas. Setelah itu, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan memerintahkan penarikan semua staf internasional PBB di Irak, dan posisi wakil khusus PBB untuk masalah Irak juga kosong sejak itu. Peristiwa peledakan tersebut membuat Annan menjadikan jaminan keamanan sebagai syarat terpenting yang perlu dipertimbangkan bagi kembalinya PBB ke Irak. Menurut resolusi nomor 1546 yang diluluskan Dewan Keamanan pada tanggal 8 Juni lalu, PBB akan mengambil peranan utama dalam proses politik di Irak apabila situasi mengizinkan. Akan tetapi, Annan berkali-kali menekankan, tidak ada jadwal bagi kembalinya PBB ke Irak. Untuk berperan di Irak, PBB pertama-tama harus menjaga keamanan dirinya.

Dilihat dari situasi dewasa ini, masyarakat internasional secara merata mengharapkan PBB selekasnya mengambil peran dalam proses pembangunan kembali Irak. Kekuatan politik dan agama yang utama di Irak dan pemerintah sementara Irak juga mengharapkan PBB selekasnya ambil bagian dalam proses peralihan Irak. Resolusi Dewan Keamanan nomor 1546 juga menetapkan kedudukan dominan PBB dalam proses politik di Irak. Akan tetap analis menunjukkan, kembalinya PBB ke Irak dewasa ini masih menghadapi dua kesulitan:

Pertama, situasi keamanan di Irak sejauh ini tidak menunjukkan gejala membaik. Ini adalah faktor terpenting yang menghambat kembalinya PBB ke Irak. Menurut angka statistik yang diumumkan departemen kesehatan pemerintah sementara Irak, selama 10 hari pemerintah sementara mengambil alih kedaulatan, tercatat 120 orang Irak tewas dan 354 orang luka-luka dalam serangan kekerasan dan operasi militer. Setelah mengambil alih kekuasaan dari pihak pendudukan Amerika dan Inggris, pemerintah sementara Irak mencoba menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan dan selekasnya memperbaiki situasi keamanan yang semakin memburuk. Tapi karena berbagai sebab, upaya pemerintah sementara itu sejuah ini belum menunjukkan hasil yang positif.

Kedua, apakah Amerika dapat bekerja sama sepenuhnya dengan PBB juga akan mempengaruhi peran substansial yang dimainkan PBB di Irak. Ketika perang Irak baru saja berakhir, Ameriak sebagai pihak pendudukan menganggap sepele PBB. Atas tuntutan keras masyarakat internasional, Aemrika kemudian baru menyetujui PBB kembali ke Irak untuk mengambil peran yang terbatas. Akan tetapi, Amerika sangat membutuhkan bantuan masyarakat internasional setelah terjerumus dalam posisi sulit karena pasukan koalisi terus menerus mengalami serangan kekuatan besenjata anti Amerika. Dalam keadaan seperti itulah, Aemrika berkali-kali mendesak PBB kembali ke Irak.

PBB kini dikabarkan sedang berkonsultasi dengan negara-negara terkait tentang pembentukan pasukan untuk melindungi staf PBB. Dari pembentukan pasukan beranggota sekitar 4 ribu orang itu sampai ditempatkan masih butuh waktu cukup panjang. Maka analis berpendapat, PBB tidak akan segera mengirim stafnya dalam jumlah besar ke Irak, kembalinya PBB ke Irak akan berlangsung secara bertahap, karena sebelum situasi di Irak membaik, meskipun kembali ke Irak, PBB juga sulit memainkan peran yang semestinya.