Sejak mengambil alih kekuasaan pada tanggal 28 Juni lalu, Pemerintah Sementara Irak aktif mengadakan kegiatan diplomatik, mengusahakan dukungan masyarakat internasional terhadap terwujudnya keamanan dalam negeri, menciptakan lingkungan sekitarnya yang menguntungkan bagi pemulihan ketertiban dan mewujudkan kestabilan situasi dalam negeri.

Ketika Irak mengagresi Kuwait pada tahun 1990, AS, Inggris, Perancis, Jerman, Kuwait dan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Irak. Setelah selesainya serah terima kekuasaan, AS segera mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Irak, dan John Negroponte meletakan jabatannya sebagai Wakil Tetap AS untuk PBB dan menuju ke Irak untuk memangku jabatan Duta Besar Amerika untuk Irak. Duta Besar Inggris untuk Irak yang baru Chaplin juga melangkah masuk ke kantor Kedubes Inggris yang terletak di zona hijau di pusat Kota Baghdad. Kementerian Luar Negeri Perancis Senin lalu mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Irak dan dengan selekasnya saling mengirim duta besar. Jerman juga menyatakan akan dengan secepatnya memulihkan hubungan diplomatik dengan Irak. Kuwait dan Arab Saudi sedang sibuk mengadakan perundingan dengan Irak mengenai pemulihan hubungan diplomatik.

Pada Jumat lalu, Kedutaan Besar Tiongkok secara resmi memulihkan pekerjaannya di Irak meskipun gedung kedubes mengalami kerusakan parah selama perang. Hal itu memperlihatkan dukungan Pemerintah Tiongkok terhadap Pemerintah Sementara Irak dan juga menunjukkan keinginan baik Tiongkok yang mengharapkan Irak dengan secepatnya mewujudkan keamanan dan kestabilan, membangun kembali kampung halaman di bawah dukungan dan bantuan masyarakat internasional.

Sementara itu, Pemerintah Sementara Irak dengan aktif mengadakan kontak dengan luar negeri setelah serah terima kekuasaan, untuk meningkatkan saling percaya dengan mengesampingkan kecurigaan dan mengusahakan kerja sama. Wakil Perdana Menteri Pemerintah Sementara Irak Barham Salih baru-baru ini mengadakan kunjungan ke negara-negara tetangga antara lain Yordania dan Suriah, mengharapkan menggalang hubungan baik, seimbang dan stabil dengan negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari menuju ke Brussel, mengadakan konsultasi dengan Uni Eropa dan NATO mengenai urusan melatih tentara Irak. Perdana Menteri Irak Ayad Allawi juga berencana pada saat yang layak mengunjungi negara-negara tetangga seperti Kwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Suriah dan Mesir. Penasehat Keamanan Nasional Irak Muwafaq al-Rubai minggu lalu dengan khidmat mengumumkan, Pemerintah Sementara Irak akan menaati Perjanjian Non Proliferasi Senjata Nuklir dan perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi, agar Irak menjadi suatu negara yang bebas senjata pemusnah massal dan untuk selama-lamanya tidak melaksanakan politik mengancam terhadap negara-negara tetangga. Selain itu, dalam waktu 10 bulan yang silam, telah berturut-turut dipulihkan keanggotaan Irak di Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam dan PBB. Sementara itu, Irak juga memperoleh status peninjau dalam Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ).

Dalam sejarah Irak pernah membuka kedutaan besar di 77 negara, tapi kebanyakan di antaranya terpaksa ditutup karena terputusnya hubungan diplomatik akibat perang dan kesulitan ekonomi akibat sanksi. Pemerintah Sementara Irak memutuskan membentuk kembali sistem diplomatiknya, sebagai langkah pertama dalam waktu dekat mengirim wakil diplomatiknya ke 43 negara termasuk negara-negara Arab dan Islam. Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari mengatakan, Irak akan dengan tuntas melangkah keluar dari bayangan gelap bekas rezim dan menjadi salah satu anggota masyarakat internasional yang cinta damai dan bertanggung jawab.