Dalam pemungutan suara pekan lalu, Kelompok Likud, partai berkuasa Israel, menentang penggabungan Partai Buruh sayap kiri untuk membentuk kabinet, sehingga rencana aksi sepihak yang disponsori Perdana Menteri Ariel Sharon sekali lagi terkandas. Akan tetapi, Amerika Serikat yang sedang menjelang pemilihan presiden selanjutnya menyesuaikan sedikit kebijakannya terhadap Israel, Sharon dan Bush mencapai kesepakatan dalam masalah perluasan permukiman orang Yahudi. Kenyataan dewasa ini menunjukkan, rencana aksi sepihak Sharon meskipun mengalami tentangan keras sejumlah kekuatan politik, tapi juga belum sampai tidak dapat dilaksanakan.

Usul Sharon mengenai bersama dengan Partai Buruh membentuk kabinet gagal dalam pemungutan suara sidang Kelompok Likud dengan selisih 19 suara, ini merupakan kegagalan lagi bagi Sharon dalam partainya, sejak Kelompok Likud menentang rencana aksi sepihak dalam pemungutan suara tanggal 2 Mei lalu. Sharon bersikeras menuntut Kelompok Likud bergabung dengan Partai Buruh, untuk menjamin rencananya mendapat dukungan mayoritas dalam pemerintah koalisi. Maka, hasil pemungutan suara pekan lalu sekali lagi mengungkapkan perselisihan pendapat yang serius dalam tubuh Kelompok Likud mengenai rencana aksi sepihak.

Sejak bulan November tahun lalu mengajukan rencana aksi sepihak yang bertentangan dengan rencana Peta Jalan, Sharon senantiasa tidak berkompromi menghadapi tekanan. Rencana Sharon tersebut begitu dikemukakan, pihak Palestina dan negara-negara Arab segera menyatakan tentangan yang keras, sedangkan AS, sekutu pertama Israel juga tidak menyetujui Israel mengambil apa yang disebut rencana aksi sepihak di luar kerangka Peta Jalan. Menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Sharon tidak mengubah keinginannya untuk melaksanakan rencana aksi sepihak. Namun , untuk meredakan perselisihan dari berbagai pihak, Sharon mengadakan revisi singkat terhadap rencananya. Untuk menjamin rencananya dapat diluluskan dalam kabinet, dia dengan tak segan-segan membebaskan jabatan dua menteri kabinetnya; sedangkan untuk menghibur penentangnya, pemerintah Sharon berturut-turut mengeluarkan banyak kebijakan yang terkait, seperti menetapkan pemukim dalam rencana aksi sepihak dapat mendapat uang kompensasi serta tempat untuk menetap.

Yang patut diperhatikan ialah, seiring dengan mendekatnya pemilihan umum di AS, pemerintah Bush mulai menyesuaikan kembali sedikit politiknya terhadap Israel. Harian New York Times dalam artikelnya menyebut, pemerintah Bush baru-baru ini mengisyaratkan Israel dapat memperluas skala di sebagian daerah permukiman yang ada sekarang. Tujuan AS menyesuaikan kembali politiknya terhadap Israel ternyata untuk membantu Sharon menangani krisis politik dewasa ini, pada kenyataannya telah menyetujui Sharon menjajakan rencana aksi sepihak. Komite Demokratis Orang Yahudi AS baru-baru ini dalam data statistik yang diumumkannya menunjukkan, 75 persen pemilih Yahudi lebih memihak ke John Kerry, capres dari Partai Demokrat, dan hanya 22 persen orang Yahudi mendukung Bush. Untuk memenangkan lebih banyak suara pemilih orang Yahudi, pantasan Bush memberi hati kepada Sharon sekarang.

Selain itu, dengan bertolak dari berbagai macam pertimbangan, Mesir secara terbuka menyatakan mendukung rencana aksi sepihak Sharon. KTT Kelompok 8 juga memberikan komitmen yang relevan, secara obyektif menerima rencana aksi sepihak Sharon.

Analis berpendapat, walaupun menghadapi krisis pembentukan kabinet dan kendala bertubi-tubi, Sharon tetap sekuat tenaga terus menjajakan rencana aksi sepihak. Sudah tentu, rencana aksi sepihak pihak penguasa Sharon tidak mungkin begitu lancar, tekanan baru dari dalam dan luar Israel mungkin akan datang tak henti-hentinya, maka tidak dikesampingkan Sharon berkemungkinan akan sekali lagi mengambil aksi radikal dalam menjalankan rencana aksi sepihak. Namun, kalau Sharon tetap bertindak dengan semau-maunya, tidak saja akan menambah faktor ketidak-stabilan pemerintah Israel, tapi juga akan memendam bahaya laten baru dalam proses perdamaian Timur Tengah yang sangat rumit.