Menteri Keuangan Israel, Benjamin Netanyahu kemarin mengajukan penyelenggaraan referendum mengenai rencana aksi sepihak yang diajukan oleh Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Dengan demikian telah menambah awan gelap pada rencana aksi sepihak yang memang sudah menghadapi kendala bertubi-tubi.

Menurut perkataan Netanyahu sendiri, ia merasa cemas atas suasana tegang di dalam negeri Israel pada masa akhir-akhir ini yang dipicu oleh rencana aksi sepihak, dan dengan mengadakan referendum dapat meredakan ketidak puasan masyarakat dan memelihara persatuan negara. Sejumlah analis menunjukkan, Netanyahu sejak dulu adalah penentang utama rencana aksi sepihak. Kini, dengan mengusulkan penyelenggaraan referendum mengenai rencana aksi tersebut, nyata sekali ia mempunyai maksud-maksud lain.

Pertama, usul yang ditujukan kepada rencana aksi sepihak itu adalah untuk menunda bahkan merintangi pelaksanaan rencana tersebut. Menurut jadwal terbaru yang disusun Sharon tanggal 31 Agustus lalu, Kabinet Keamanan Israel harus mengesahkan rancangan pelaksanaan rencana aksi sepihak, di antaranya mencakup prinsip dasar penarikan diri dari permukiman, serta cara kompensasi kepada para pemukim. Sebelum tanggal 24 Oktober mendatang, rancangan tersebut diserahkan kepada kabinet untuk diluluskan, dan pada tanggal 3 November mendatang diserahkan lagi kepada parlemen untuk dibahas dan diluluskan. Aksi penarikan dari permukiman kemungkinan akan dimulai pada bulan November mendatang. Jadwal teresbut dipercepat 6 bulan daripada jadwal yang disusun kabinet Juni lalu. Kini, Kabinet Keamanan Israel sudah merencanakan untuk membahas dan mengadakan pemungutan suara pada hari ini mengenai rencana penarikan tersebut. Ini berarti rencana aksi sepihak akan segera digulirkan secara resmi. Justru dalam keadaan seperti itulah, sayap kanan Israel Minggu malam yang lalu mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes rencana aksi sepihak, dan kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk mengusulkan penyelenggaraan referendum mengenai rencana tersebut.

Kedua, usul itu lebih-lebih ditujukan kepada Sharon untuk memperlemah kedudukannya, bahkan mendesak Sharon agar turun panggung. Referendum mengenai rencana aksi sepihak pada kenyataannya merupakan referendum terhadap Sharon sendiri. Apabila rencana aksi sepihak ditolak, itu sama saja dengan ditolaknya Sharon. Nasib politik Sharon di masa datang pasti akan langsung terpengaruh oleh referendum tersebut.

Menanggapi usul Netanyahu itu, Sharon langsung menyatakan menentang. Pendukung teguh Sharon, Wakil PM Ehud Olmert juga menyatakan, motif Netanyahu mengusulkan penyelenggaraan referendum tidak murni, dan pada kenyataannya adalah untuk menghalangi pelaksanaan rencana aksi sepihak. Selain itu, Partai Pembaruan dan Partai Buruh Israel juga menentang referedum tersebut, dan menganggapnya sebagai membuang-buang waktu saja.

Akan tetapi, usul Netanyahu itu memperoleh tanggapan positif para penentang rencana aksi sepihak dan para pemukim. Menurut hasil jajak pendapat yang diadakan media Israel di internet, sekitar 70% responden setuju mengadakan referendum tersebut.

Adu kekuatan antara Netanyahu dan Sharon sebenarnya sudah dimulai sejak dulu. Dan bagaimana hasil adu kekuatan antara kedua pihak sekitar rencana aksi sepihak, kita tunggu saja perkembangannya.