Kemarin, dengan 9 suara setuju dan 1 suara menentang, Kabinet Keamana Israel meratifikasi rancangan pelaksanaan rencana aksi sepihak yang diajukan Perdana Menteri Israel Sharon. Hal itu menandakan rencana aksi sepihak Sharon mengayunkan satu langkah lagi.

Rancangan tersebut disusun oleh suatu komisi khusus yang ditunjukkan Sharon, dan menetapkan prinsip dasar untuk menarik kembali 21 tempat permukiman orang Yahudi di jalur Gaza wilayah Palestina dan 4 tempat permukiman di tepi barat sungai Yordan, menentukan rincian konkret tentang pemberian kompensasi kepada para pemukim. Pada awalnya, komisi tersebut berencana medengarkan pendapat pemukim orang Yahudi, tapi pekerjaan tersebut sulit dilakukan karena rencana aksi sepihak mengalami tentangan tegas dari mayoritas pemukim. Menurut rencana mereka, pemerintah akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada mereka berdasarkan jumlah anggota keluarga pemukim, keadaan harta, waktu penarikan dan tempat pemukiman baru yang dipilih kembali oleh mereka.

Meskipun rancangan tersebut pada akhirnya diluluskan oleh Kabinet dengan mayoritas suara setuju, tapi dalam sidang kemarin, tetap terjadi perdebatan sengit antara pendukung dan penentang rancangan tersebut. Sharon di depan sidang itu berkomitmen, begitu setelah rencana aksi sepihak dilaksanakan, Israel tak akan menarik kembali lagi tempat permukiman yang lebih banyak di tepi barat sungai Yordan sebelum pemulihan perundingan perdamaian Israel-Palestina.

Keputusan Kabinet Israel tersebut telah menimbulkan reaksi besar di dalam negeri Israel. Partai sayap ultra kanan mengkritik keputusan kabinet tersebut melanggar hukum, dan berpendapat bahwa kabinet tidak berhak mengambil keputusan sebelum disetujui parlemen. Juru bicara Komisi Pemukim mengutuk, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Sharon adalah pemerintah yang destruktif dan melanggar hukum. Sementara itu, tokoh perdamaian sayap kiri mendesak pemerintah mengambil lebih banyak aksi lagi. Organisasi perdamaian non-pemerintah yang menamakan diri Perdamaian Sekarang berpendapat, tindakan pemerintah yang hanya menarik kembali sebagaian tempat permukiman dari jalur Gaza dan tepi barat sungai Yordan adalah jauh dari cukup, seharusnya menarik kembali semua tempat permukiman orang Yahudi.

Diluluskannya rancangan pelaksanaan rencana aksi sepihak oleh kabinet hanyalah suatu permulaan. Selanjutnya Sharon akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan.

Pertama, pelaksanaan rancangan tersebut harus diratifikasi lebih lanjut oleh kabinet dan parlemen. Menurut jadwal sekarang, Sharon akan mengajukan rancangan pelaksanaan tersebut kepada kabinet untuk disahkan sebelum tanggal 24 bulan depan, terus tanggal 3 bulan November akan diserahkan kepada parlemen untuk dibahas dan diratifikasi, rencana penarikan kembali tempat permukiman akan dilaksanakan pada bulan November ini. Akan tetapi, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah rancangan tersebut dapat diluluskan lancar oleh kabinet dan parlemen. Maka Sharon mengharapkan, mulai melaksanakan rencana pemberian kompensasi kepada pemukim sebelum disetujui kabinet dan parlemen dengan maksud menjadikannya sebagai kenyataan dulu sebelumnya.

Kedua, sejumlah anggota kabinet dan anggota parlemen bersikeras mengadakan refrendum mengenai rencana aksi sepihak, dan telah mengajukan rancangan secara resmi . Begitu setelah refrendum tersebut diadakan, pelaksanaan rencana aksi sepihak pasti akan ditunda tanpa batas waktu, bahkan diveto. Maka Sharon dengan tegas menentang diadakannya referendum.

Ketiga, kekuatan sayap ultra kanan baru-baru ini mengeluarkan ancaman terhadap Sharon dan petugas Kantor Rencana Aksi Sepihak demi menghambat pelaksanaan rencana aksi sepihak tersebut. Hal itu juga menambah kekecewaan umum. Sebagian orang hawatir akan terulang lagi tragedi dipunuhnya Mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin oleh elemen ekstrimis Yahudi pada 9 tahun yang lalu.