Menteri Luar Negeri pemerintah sementara Irak Hosyiyar Zebari hari Selasa mengungkapkan, satu konperensi tingkat tinggi untuk mendorong stabilitas politik Irak dan mendukung pemilihan umum Irak akan dilangsungkan di Mesir dari tanggal 22 hingga 24 November.

Zebari yang sedang menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) ke-59 di New York mengatakan, pihak terkait telah sebulat pendapat mengenai jadwal dan negara penyelenggara konperensi. Dikatakannya, konperensi kali ini akan dihadiri oleh wakil-wakil dari negara tetangga Irak, Mesir, anggota G 8, Tiongkok serta PBB, Liga Arab, Organisasi Konperensi Islam dan Uni Eropa. Tujuan konperensi kali ini adalah jelas, yaitu mengupayakan semua negara tersebut mendukung stabilitas politik dan pemilu di Irak. Zebari menekankan, penyelenggaraan konperensi kali ini diprakarsai bersama oleh PBB dan pemerintah sementara Irak.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan No. 1546 yang diterima baik tanggal 8 Juni lalu, Irak harus mengadakan pemilu bulan Januari tahun depan, mendirikan parlemen sementara dan menyusun undang-undang dasar yang permanen. Akan tetapi, situasi keamanan di Irak dewasa ini terus memburuk, kerap terjadi penculikan sandera, peristiwa kekerasan dan api perang tetap berkobar. Maka, banyak orang mempertanyakan apakah pemilu Irak dapat dilaksanakan menurut rencana dengan adil dan transparan. Sejumlah warga Irak menyatakan, kalau situasi bulan Januari tahun depan masih kacau seperti sekarang, mereka mutlak tidak berani memberikan suaranya ke pos pemungutan suara. Selain itu, golongan perlawanan Irak termasuk faksi muslim Syiah pimpinan Muqtada al ?Sadr dan ulama tua faksi muslim Suni yang berpengaruh sama-sama menyatakan, kecuali diakhirinya pendudukan tentara asing di Irak, sementara ada pengawasan yang luas dari masyarakat internasional, mereka baru ambil bagian dalam pemilu. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan juga menyatakan, situasi keamanan yang serius di Irak mungkin akan mempengaruhi pemilu, kalau situasi keamanan tidak dapat diperbaiki, Irak akan sulit menyelenggarakan pemilu yang dapat diyakinkan.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ( AS ), Colin Powell juga terpaksa mengaku, peristiwa kekerasan di Irak mungkin menghebat, ini sangat mempengaruhi pemilu Irak. Menghadapi situasi serius di Irak, Powell mengatakan, AS dan Irak berencana menyelenggarakan satu konperensi regional.

Penyelenggaraan pemilu menurut rencana merupakan kebutuhan bersama Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri pemerintah sementara Irak Ayad Allawi di bidang politik. Bagi Bush, ini merupakan satu sasaran penting AS di Irak, mempunyai arti simbolis dalam proses politik Irak. Pemerintah AS menyebut, gagasan menunda pemilu adalah sangat berbahaya, kalau maksud milisi bersenjata terlaksana, ini pasti akan mendorong kecongkakan mereka. Sedangkan bagi Allawi, diselenggarakannya pemilu menurut rencana itu dapat membuktikan daya pemerintahannya selama setengah tahun ini, meningkatkan reputasinya, sementara juga dapat menambah batu timbang memenangkan dalam pemilu.

Sebenarnya, jauh pada April tahun 2003, Prancis dan Rusia pernah mengusulkan diselenggarakannya konperensi internasional mengenai masalah Irak, tetapi tidak digubris AS yang ketika itu bertindak dengan semaunya sendiri. Dan mengapa AS sekarang mengubah sikapnya ? Sebab utama ialah AS mengharapkan pemilu Irak dapat dilangsungkan menurut rencana, tapi dewasa ini juga tidak dapat mewujudkan tujuan itu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, maka terpaksa meminta bantuan masyarakat internasional. Mengenai hal itu, Prancis, Jerman dan Spanyol dan negara Eropa lainnya menyatakan, konperensi mengenai situasi Irak harus dibuka dalam kerangka PBB. Negara tersebut juga berpendirian, penarikan keluar tentara AS dan negara lainnya dari Irak dicantumkan dalam agenda konperensi, serta menetapkan jadwal penarikan tentara asing dari Irak, kalau tidak penyelenggaraan konferensi apa pun tidak mempunyai arti hakiki. Hanya tentara pendudukan ditarik keluar dan menyerahkan kekuasaan kepada badan administrasi Irak yang independen, bersamaan masyarakat internasional berkomitmen menyediakan bantuan di bidang politik dan ekonomi, baru dapat mungkin mencegah terjadinya malapetaka yang lebih besar di Irak. Karena motif berbagai pihak dalam penyelenggaraan konferensi tidak sama, dan tema konperensi juga perlu dikonsultasikan dan ditetapkan, maka apakah konperensi tersebut dapat mencapai tujuan menstabilkan politik di Irak masih perlu diamati.