Kemarin malam, parlemen Knesset Israel melalui perdebatan sengit selama satu setengah hari telah meratifikasi rencana aksi sepihak yang diajukan Sharon mengenai penarikan diri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordandengan mayoritas tipis 67:45. Walaupun hasil tersebut merupakan kemenangan besar bagi Sharon, tapi pemerintah koalisi yang dipimpinnya masih akan menghadpai serangkaian tantangan dari berbagai pihak.

Pertama, diratifikasinya rencana aksi sepihak tidak berarti Sharon telah diberi kuasa untuk menarik mundur tempat permukiman dari Jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan. Hanya setelah Parlemen menerima baik rancangan penarikan mundur pemukim dan kompensasinya dalam rencana aksi sepihak bulan Maret tahun depan, prosedur hukum pelaksanaan rencana aksi sepihak yang terkait baru boleh dikatakan telah dirampungkan.

Kedua, pada masalah pengadaan referendum mengenai rencana aksi sepihak , para penentang terus memberikan tekanan kepada Sharon. Sharon selalu dengan tegas menentang diadakannya referendum dan berpendapat bahwa perbuatan itu akan menunda pelaksanaan rencana aksi sepihak. Sikap tersebut ditentang oleh sejumlah menteri kabinet dari kelompok Likud termasuk Netanyahu dan mereka pernah mengancam dengan memberikan suara blanko menjelang pemungutan suara mengenai rencana aksi sepihak dengan maksud mendesak Sharon menyetujui diadakannya referendum. Walaupun Netanyahu dan orang lainnya pada akhirnya memberikan suara setuju karena terdesak oleh tekanan, tapi mereka tetap menyatakan bahwa Sharon tidak setuju mengadakan referendum mengenai rencana aksi sepihak dalam waktu 14 hari mendatang, mereka akan meletakkan jabatan.

Dalam keadaan tersebut, pemerintah koalisi yang dipimpin Sharon ke depan akan terjerumus dalam posisi terkepepet. Di satu aspek, begitu Partai Agama Nasional memundurkan diri dari pemerintah koalisi, kursi kubu Sharon dalam 120 kursi parlemen akan berkurang menjadi 55 sehingga menyulitkan jalannya pemerintahan.

Di aspek lain, pilihan Sharon pada masalah referendum juga akan terkendali oleh partai dan golongan sayap kiri seperti Partai Buruh dan Partai Shinui. Partai Buruh mengancam bahwa kalau Sharon setuju mengadakan referendum mengenai rencana aksi sepihak, Partai Buruh akan dengan tak segan-segan mengambil langkah untuk mendesak pemerintah Sharon turun panggung.

Untuk mencegah jatuhnya pemerintah koalisi, Sharon masih mempunyai pilihan terakhir yaitu mengadakan pemilihan umum di muka waktu. Namun hal itu akan menangguh pelaksanaan rencana aksi sepihak dan ini tidak diharapkan oleh Sharon.