Pemerintah Sementara Irak kemarin mengumumkan, kecuali daerah otonom Kurdi, mulai hari ini seluruh Irak dinyatakan berada dalam keadaan darurat untuk jangka waktu 60 hari. Hal itu menunjukkan, pemerintah Amerika Serikat dan Irak sudah bertekad mengambil langkah keamanan lebih keras untuk melicinkan jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Irak awal tahun depan sesuai dengan rencana.

Juru bicara pemerintah sementara Irak Thaer Naqib hari itu di depan jumpa pers mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan keadaan darurat nasional setelah gagalnya semua upaya melalui jalur damai untuk menghentikan peristiwa-peristiwa peledakan, pembunuhan dan serangan. Ia mengatakan, tujuan "para pemberontak" adalah merusak struktur dan instalasi dasar negara, dan merusak rencana pemilihan umum nasional pemerintah tahun depan. Thaer Naqib mengatakan, pemerintah sementara akan memberlakukan jam malam dan serangkaian langkah darurat lainnya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjamin kelancaran pemilihan umum Irak awal tahun depan.

Para analis berpendapat, pemberlakuan keadaan darurat nasional oleh pemerintah sementara Irak terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, untuk menghadapi situasi keamanan yang gawat di Irak dewasa ini, membendung gelombang serangan kekerasan yang terus meningkat, dan menciptakan iklim yang aman bagi pemilihan umum yang segera akan dimulai. Dalam waktu lebih dari 2 bulan menjelang pemilihan umum, kalau situasi dewasa ini tidak segera diubah, pemilihan umum akan sulit diselenggarakan sesuai jadwal. Sedang penyelenggaraan pemilu tepat pada waktunya sangat penting baik bagi AS maupun bagi pemerintah sementara Irak. Oleh karena itu, mereka ingin mewujudkan target tersebut dengan tak segan-segan membayar segala harga.

Kedua, dengan terpilih kembalinya Bush sebagai Presiden AS, pemerintah Bush bukan saja dapat dengan leluasa bertindak di Irak, tapi juga telah menambah rasa percaya diri pemerintah sementara Irak yang dipilih oleh AS. Pemberlakuan keadaan darurat oleh pemerintah sementara Irak dewasa ini terutama ditujukan kepada Muslim golongan Sunni di bagian tengah Irak, dan sebagai persiapan untuk melancarkan serangan total terhadap Fallujah dan kota-kota lain yang merupakan kubu golongan Sunni yang anti Amerika. Fallujah yang disebut sebagai "kota perlawanan" adalah lambang perlawanan terhadap AS di wilayah Irak. Pemerintah AS dan Irak memastikan tokoh nomor tiga Al-Qaeda, Abu Mussab al-Zarqawi serta para pendukungnya bersembunyi di Fallujah. Pemerintah Bush dan Perdana Menteri pemerintah sementara Irak yang termasuk golongan Syiah, Iyad Allawi, sejak dulu sudah ingin mencabut "duri dalam mata" itu. Kini, sudah tiba saatnya untuk mencabut duri tersebut. Dewasa ini, tentara AS sudah berada di dekat gerbang kota dan sewaktu-waktu akan bersama-sama dengan tentara Irak mealncarkan serangkan total. Melaksanakan keadaan darurat nyata sekali adalah memberi wewenang kepada pemerintah sementara Irak dengan bantuan tentara AS sekaligus menghancurkan Fallujah dan kubu-kubu anti AS lainnya.

Para analis menunjukkan pula, meskipun pemberlakuan keadaan darurat nasioanl lebih menguntungkan pihak penguasa AS dan Irak memberantas kekuatan bersenjata anti AS, tapi itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Pada kenyataannya, keadaan perang Irak dewasa ini tidak berbeda secara hakiki dengan keadaan darurat. Sebelum keadaan darurat diberlakukan, tentara AS dan Irak sudah diizinkan sewaktu-waktu melancarkan serangan, menangkap orang dengan sesuka hati, dan tidak ada yang tidak dilarang. Tentara AS dan Irak bersama-sama menyerang kubu anti Amerika di Samarra adalah salah satu contohnya. Tapi tidak lama setelah itu, kekuatan bersenjata anti Amerika di Samarra kembali berhimpun melancarkan serangan lebih gencar terhadap tentara AS dan Irak. Oleh karena itu, pemberlakuan keadaan darurat tidak berarti situasi di Irak dapat dengan cepat keluar dari kekacauan menuju kestabilan.