Palestina akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 9 Januari tahun depan. Setelah jadwal pemilu diumumkan oleh Badan Otoritas Nasional Palestina hari Minggu lalu, masalah pemilihan kini telah menajdi pusat perhatian berbagai pihak. Dalam keadaan kian meruncingnya kontradiksi antar berbagai golongan Palestina sekarang ini, dapatkah pemilu berlangsusng sesuai jadwal dan dapatkah mendatangkan hasil yang diharapkan? Tetap merupakan pertanyaan.

Selama beberapa hari ini, para pemimpin baru Palestina aktif mengkoordinasikan hubungan antar berbagai golongan dan menyatukan pendirian mereka. Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO Mahmoud Abbas kemarin mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil berbagai golongan politik Palestina di Jalur Gaza untuk membahas situasi Palestina dan peralihan mantap politik Palestina setelah wafatnya Arafat. Dikabarkan, Organisasi Jihad Islam, dan Brigade Martir Arafat (Brigade Martir Al-Aqsa) di bawah Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah), golongan utama PLO kemarin mengumumkan akan mengadakan gencatan senjata selama 60 hari terhadap Israel untuk menghidar tanggungjawab sebagai perusak pemilu. Gencatan senjata itu akan berakhir pada tanggal 9 Januari tahun depan, yaitu jadwal dimulainya pemilu Palestina. Akan tetapi, Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas mengumumkan menolak mengadakan gencatan senjata terhadap Israel, dan juga tidak akan mengikuti pemilu.

Sementara itu, pemimpin baru Palestina juga berkali-kali menghimbau masyarakat internasional, antara lain, Amerika memberikan tekanan kepada Israel agar Israel menarik mundur tentaranya dari wilayah Palestina yang didudukinya termasuk Yerusalem Timur, agar Palestina dapat mengadakan pemilihan secara bebas dan adil. Perunding utama Palestina Saeb Erekat menunjukkan, apabila pemilihan tidak dapat diadakan dengan lancar akibat pendudukan tentara Israel, maka hal itu akan menimbulkan lebih banyak kekacauan.

Biarpun pemimpin baru Palestina telah berupaya sebesar mungkin, namun dapat atau tidak pemilu Palestina berlangsung dengan lancar tergantung pula oleh sejumlah faktor intern dan ekstern. Dilihat dari tubuh intern Palestina, antara berbagai golongan Palestina kini terdapat banyak kontradiksi. Abbas kini dipandang sebagai calon terbaik untuk menjabat ketua Badan Otoritas Nasional Palestina. Opini secara merata berpendapat apabila Abbas ikut serta dalam pemilu selaku calon Fatah, maka ia berpeluang paling besar untuk terpilih sebagai ketua; namun dilihat dari peristiwa penembakan yang terjadi ketika Abbas mengunjungi Jalur Gaza hari Minggu lalu dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendirian moderatnya terhadap Israel dibaikot keras oleh golongan keras dalam tubuh Fatah. Sedangkan kontradiksi antara berbagai golongan juga mungkin meruncing lebih lanjut. Selain itu, pemilihan umum memerlukan sejumlah besar persiapan yang teliti dan akan memakan waktu panjang. Maka dapatkah pekerjaan persiapan diselesaikan dalam waktu 60 hari, banyak orang menyangsikannya.

Dilihat dari faktor ekstern Palestina, Amerika kini menunjukkan antusiasme yang cukup besar terhadap pemilu Palestina. Presiden Amerika George W. Bush dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair Jumat lalu menyatakan, tugas utama yang dihadapi Palestina sekarang ialah mengadakan pemilihan demokratis dengan lancar untuk melahirkan seorang pemimpin yang dapat dengan sungguh-sungguh memukul terorisme dan mendorong reformasi demokrasi. Dengan demikian, Amerika yang sekarang memberikan tekanan kepada Israel terutama untuk memaksa Israel menciptakan syarat bagi kelancaran pemilihan umum Palestina. Apabila pemimpin baru yang dilahirkan pemilu Palestina sesuai dengan keinginan Amerika, maka Amerika mungkin akan memberikan tekanan kepada pemerintah Sharon , memaksanya agar ia mengadakan konsultasi dengan pihak Palestina dalam masalah pelaksanaan rencana aksi sepihak. Namun apabila hasil pemilu Palestina tidak sesuai dengan keinginan Amerika, maka sikap Amerika terhadap pemilihan mungkin akan berubah dan mempengaruhi berlangsungnya dengan wajar pemilu tersebut.