Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Di Sekitar Irak dan Konferensi Internasional Mengenai Masalah Irak hari ini dan besok akan digelar di Sharam el-Sheikh, kota pariwisata yang terkenal di Mesir. Ini merupakan pertemuan penting yang diadakan masyarakat internasional dalam rangka menyelesaikan masalah Irak menjelang pemilihan umum di Irak bulan Januari tahun depan. Tuan rumah mengharapkan Konferensi Sharam el-Sheikh dapat membuahkan hasil di bidang mendorong rehabilitasi pasca-perang Irak dan secepatnya memulihkan perdamaian dan ketenteraman situasi Irak.

Konferensi Internasional Mengenai Masalah Irak dibuka atas sponsor Perdana Menteri pemerintah sementara Irak Iyad Allaway ketika mengunjungi Mesir bulan Juli lalu dengan mengundang PBB,Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, negara-negara di sekitar Irak dan Kelompok 8 Barat. Dikabarkan, Sekjen PBB Kofi Annan, Sekjen Liga Arab Amr Moussa, Menteri Luar Negeri AS Colin Powell serta para menteri luar negeri Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda akan menghadiri konferensi atas undangan. Wakil Tetap Tiongkok Untuk PBB Duta Besar Wang Guangya juga akan menghadiri konfernesi selaku utusan khusus pemerintah Tiongkok dan akan membentangkan pendirikan pokok Tiongkok mengenai masalah Irak.

Menurut jadwal konferensi, sore hari ini akan diadakan pertemuan pejabat senior delegasi berbagai negara dan organisasi internasional sebagai persiapan bagi konferensi resmi besok pagi. Kalau perlu, berbagai peserta besok pagi akan mengadakan sidang pleno kedua. Seusai pertemuan, Menteri Luar Negeri Mesir Gate selaku tuan rumah akan membuka jumpa pers mengenai hasil konferensi dan berbagai pihak peserta juga akan mengeluarkan sebuah pernyataan.

Konferensi kali akan secara titik berat membahas masalah bagaimana menjalankan resolusi PBB mengenai masalah Irak, termasuk masalah pemilu, pembangunan kembali dan bantuan ekonomi di Irak. Kini perselisihan berbagai pihak terutama terpusat pada masalah apakah jadwal penarikan tentara AS dari Irak dicantumkan dalam agenda konferensi. Prancis dan Mesir berpendapat, untuk menjamin sukses dan efisiensi konfernsi internasional mengenai masalah Irak, harus dicantumkan semua masalah yang berhubungan dengan masa depan Irak dan pelaksanaan resolusi nomor 1546 Dewan Keamanan PBB ke dalam agenda konferensi, tapi usul itu ditentang AS.

Menjelang dibukanya Konferensi Sharam El-Sheikh, komite pemilihan Irak kemarin mengumumkan, pemilihan umum pertama di Irak seusai perang akan diselenggarakan tanggal 30 Januari tahun depan. Menurut Undang-Undang Dasar Sementara Irak, dalam pemilihan umum kali ini akan dipilih parlemen peralihan, dibentuk pemerintah baru dan disusun Undang-Undang Dasar yang pernamen.

Para pengamat berpendapat, walaupun ditetapkannya waktu pemilihan umum Irak telah menghapuskan keraguan umum terhadap kemungkinan ditundanya pemilu, tapi masih sulit diramalkan apakah pemilu itu dapat diselenggarakan dengan lancar. Di satu aspek, pemilihan harus diadakan dalam suasana tenang dan aman, oleh karena itu, faktor paling penting yang mempengaruhi pemilu Irak yalah situasi keamanan di dalam negeri Irak. Di aspek lain, proses kerujukan nasional di Irak kini masih menghadapi banyak kesulitan dan kontradiksi antar golongan masih ada dan sulit dicapai pendirian yang bulat pada sejumlah masalah kunci seperti pembangunan kembali politik Irak. Sebanyak 47 organisasi keagamaan dan politik Irak dalam pernyataannya tanggal 17 bulan ini secara terbuka menyatakan akan bersama memboikot pemilu untuk memprotes tentara AS yang menggunakan kekuatan bersenjata secara membabi buta di Irak. Oleh karena itu, kalau pemilihan umum kekurangan kepresentatifan, legalisasi dan kewibawaan hasilnya akan diragukan.