Konferensi Internasional Mengenai Masalah Irak selama sehari kemarin ditutup di Sharam el-Sheikh, tempat pariwisata terkenal di Laut Merah, Mesir. Konferensi kali ini yang berskala besar dan berepresentatif luas, dihadiri oleh delegasi dari negara-negara tetangga Irak, Kelompok 8 Negara, Tiongkok, PBB dan Uni Eropa, dan mencapai kesepahaman yang luas.

Deklarasi Sharam el-Sheikh yang disahkan konferensi tersebut menekankan melindungi kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan negara dan keutuhan wilayah Irak, serta peranan PBB dalam mendorong pembangunan kembali dan proses politik Irak. Pengamat berpendapat, hasil tersebut menyatakan, konferensi internasional kali ini mencerminkan pentingnya PBB dalam kerangka multilateral mendorong proses pembangunan kembali Irak, dan menegaskan arah pokok perkembangan Irak pada masa depan, dan mempunyai arti mendalam.

Deklarasi tersebut juga mencela tindakan terorisme dalam segala bentuk, menghimbau memperhatikan keselamatan jiwa rakyat jelata Irak, dan menentang tentara Amerika Serikat (AS) secara berlebihan menggunakan persenjataan.

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyampaikan pidato di depan konferensi tersebut, berkomitmen bahwa

PBB akan membantu pembangunan kembali Irak, dan memberikan sokongan terhadap pemilihan umum Irak pada Januari mendatang. Dia menghimbau kekuatan politik berbagai golongan berpartisipasi dalam pemilu, supaya dapat memilih pemerintah legal yang representatif.

Duta khusus pemerintah Tiongkok peserta konferensi tersebut, yaitu Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Wang Guangya menyatakan menyokong peranan penting PBB dalam proses pembangunan kembali Irak. Dalam pidatonya di depan konferensi, Wang Guangya mengatakan, masa depan Irak seharusnya diputuskan oleh rakyat Irak, kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah Irak harus dilindungi. Dikatakannya pula, Tiongkok menyokong usaha menyelesaikan masalah Irak dalam kerangka PBB, dan menyokong PBB memainkan peranan penting dalam proses pembangunan kembali Irak, lebih-lebih membantu Irak mempersiapkan pemilu dan menyusun konstitusi serta mendorong kerukunan bangsa.

Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Abul Gheit menekankan hubungan erat antara masalah Irak dan masalah Palestina. Dia mengatakan, keamanan dan kestabilan Irak berhubungan erat dengan keamanan dan kestabilan kawasan Timur Tengah dan seluruh dunia, sedangkan kestabilan Irak tak terpisahkan dengan penyelesaian masalah Palestina secara menyeluruh dan adil, menggunakan dua standar pada penyelesaian masalah Timur Tengah hanya dapat mengakibatkan orang Palestina putus asa, dan akan meningkatkan ketegangan situasi kawasan tersebut.

Dalam jumpa pers seusai konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Pemerintah Sementara Irak Hoshiyar Zebari menyatakan, pemerintah sementara Irak akan mengadakan sidang kerukunan bangsa yang dihadiri kekuatan berbagai golongan Irak di Baghdad, mengadakan persiapan untuk pemilu pada Januari mendatang.

Analis berpendapat, sejak tercetusnya perang Irak pada tahun lalu, masyarakat internasional berpendapat berbeda dan berpendirian tidak sama tentang pada masalah Irak. Konferensi kali ini menyediakan peluang untuk berbagai pihak untuk saling mengurangi perselisihan. Meskipun Deklarasi Sharam el-Sheikh tidak menyusun jadwal tegas penarikan tentara AS dari Irak, hanya menyatakan tentara AS tidak berada di Irak tanpa batas waktu, tapi konferensi kali ini memperluas tingkat partisipasi masyarakat internasional mengenai urusan Irak, para peserta mencapai kesepahaman yang luas mengenai pemilu Irak, pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Irak serta meningkatkan peranan PBB dalam urusan pembangunan kembali Irak. Maka konferensi kali ini pasti akan berpengaruh penting bagi perkembangan situasi Irak.