Menurut situs web www.xinhuanet.com, sejak pergantian Perdana Menteri bulan lalu, pemerintah baru Myanmar berkali-kali menegaskan kembali bahwa kerujukan nasional berkaitan dengan perkembangan dan ketenteraman jangka panjang Myanmar. Pemerintah Myanmar akan tetap melaksanakan politik kerujukan nasional dan berupaya sedapatnya untuk meningkatkan persatuan nasional.

Politik kerujukan nasional pemerintah Myanmar mengandung makna khusus tertentu yakni kebijakan untuk merealisasi kerujukan nasional melalui perundingan dengan kekuatan-kekuatan bersenjata etnis minoritas yang anti pemerintah.

Setelah terjadi gejolak politik selama berbulan-bulan, tentara Myanmar pada tanggal 18 September tahun 1988 mengambil lagih kekuasaan negara atas nama Komite Pemulihan Hukum dan Ketertiban Nasional ( tahun 1992 diubah menjadi Komite Perdamaian dan Pembangunan Nasional Myanmar). Pemerintah Militer menangkap peluang perubahan besar di dalam negeri dan dunia internasional pada waktu itu untuk menyesuaikan kembali politik keamanan dan politik etnis, dan meninggalkan penggunaan cara militer untuk menyelesaikan masalah kekuatan bersenjata etnis minoritas yang telah berlangsung selama puluhan tahun dalam upaya untuk menyelesaikan masalah etnis secara tuntas melalui perundingan damai.

Pemerintah Myanmar sejauh ini telah merealisasi kerujukan dengan 17 kekuatan bersenjata anti pemerintah yang utama, dan perundingan perdamaian dengan Front Nasional Karen, organisasi bersenjata yang terbesar di negeri itu juga berlangsung terputus-putus selama tahun-tahun terakhir ini. Menurut para tokoh yang berpandangan jauh, situasi kerujukan itu patut disyukuri dan tidak mudah dicapai bagi Myanmar, maka harus sangat disayangi oleh pemerintah militer maupun kekuatan bersenjata etnis minoritas.

Myanmar selalu dirundung masalah kekuatan bersenjata etnis yang serius selama puluhan tahun dari tahun 1950-an sampai 1990-an. Selama itu, api perang antara tentara pemerintah dan kekuatan bersenjata etnis minoritas belum pernah padam. Akibat dendam antar etnis peninggalan dominasi kolonial Inggris di Myanmar selama seratus tahun lebih, ditambah perselisihan serius antara berbagai kekuatan politik mengenai pembangunan negara, masalah politik dan masalah etnis meledak berturut-turut tidak lama setelah negeri itu mencapai kemerdekaan pada tahun 1948. Sekitar 20 kekuatan bersenjata etnis minoritas yang anti pemerintah bercokol di daerah perbatasan yang panjang dan berkonfrontasi dengan pemerintah dalam waktu panjang dengan mengandalkan dukungan etnis dan keunggulan geografi. Di antara kekuatan-kekuatan bersenjata itu, ada yang menginginkan "otonomi etnis", ada yang menghendaki "pendirian negara merdeka", ada pula yang berjuang untuk "konsep politik". Namun kerujukan nasional belum pernah terwujud meski pemerintah menguasai erat-erat sebagian terbesar wilayah negara dengan mengandalkan puluhan ribu tentara.

Pertempuran selama puluhan tahun dan perubahan situasi internasional membuat kedua pihak menyadari bahwa apa yang mereka harapkan tidak mungkin dicapai dengan pendekatan militer, maka pemerintah militer mengulurkan tangkai zaitun perundingan perdamaian, dan kekuatan bersenjata anti pemerintah pun gayung bersambut. Bulan Maret 1989, kekuantan bersenjata etmis_____di daerah perbatasan utara Myanmar adalah yang pertama mencapai kerujukan dengan pemerintah. 10 tahun sejak itu, berturut-turut 17 kekuantan bersenjata etnis minoritas yang anti pemerintah dan kekuatan bersenjata oposisi berhasil mengadakan perundingan perdamaian dengan pemerintah.

Melalui upaya bersama selama bertahun-tahun, proses kerujukan nasional di Myanmar telah mencapai kemajuan. Pemerintah mencapai banyak kesepahaman pokik dengan berbagai kekuatan bersenjata, di antaranya meliputi gencatan senjata menyeluruh dengan segera, dan kekuatan bersenjata kedua pihak dilarang memasuki daerah kontrol pihak lain; organisasi bersenjata mengakui untuk menjaga kesatuan federasi dan meninggalkan garis kemerdekaan; pemerintah mengizinkan kekuatan bersenjata untuk sementara mempertahankan kekuatan bersenjatanya dan mengelola daerah penguasaannya secara mandiri; pemerintah memberikan bantuan kepada pembangunan di daerah perbatasan; masalah-masalah antara lain hak otonomi, hak politik dan perlucutan senjata diselesaikan dalam proses politik demokratis. Kesemua itu telah meletakkan dasar penting untuk mewujudkan kerujukan nasional di seluruh Myanmar.

Yang patut disinggung ialah, Majelis Nasional Konstituante yang reses selama 8 tahun telah bersidang kembali pada semester pertama tahun ini, dan pemerintah telah mengundang wakil-wakil organisasi bersenjata etnis minoritas yang mencapai kerujukan untuk hadir. Para pakar hukum Myanmar mengatakan, prinsip-prinsip dan kerangka konstitusional yang ditegakkan pemerintah telah memenuhi sejumlah tuntutan bekas organisasi bersenjata etnis minoritas yang anti pemerintah. Sejauh ini organisasi-organisasi kerujukan yang menghadiri sidang Majelis Nasional menyatakan akan tetap ambil agian dalam proses konstituante.

Setelah pergantian Perdana Menteri bulan lalu, pemerintah militer mengajukan prinsip-prinsip 13 butir kepada organisasi kerujukan, di dalamnya selain mencakup prinsip-prinsip yang dulu telah diterima kedua pihak, juga meliputi isi yang oleh organisasi kerujukan dinyatakan belum dicapai kesepakatan sebelumnya. Opini setempat berpendapat, tujuan pemerintah ialah memanfaatkan kesempatan pergantian perdana menteri untuk mengkonsolidasi pendirian pokok kerujukan nasional dan menjamin proses kerujukan maju ke sasaran yang diharapkan pemerintah. Opini berpendapat pula, selama kebijakan dan tindakan yang diambil tidak salah, kerujukan nasional Myanmar diharapkan akan berhasil, situasi politik dan masyarakat akan tetap stabil dan ekonomi juga dapat berkembang dengan menumpang kereta cepat ekonomi regional.

Tapi, kerujuan yang dicapai antara pemerintah militer dan kekuatan bersenjata anti pemerintah hanya untuk tingkat pertama. Pemimpin Myanmar dalam pernyataannya baru-baru ini mengatakan bahwa antara pemerintah dan organisasi bersenjata etnis minoritas yang sudah rujuk belum ditandatangani persetujuan resmi, kebanyakan dari persetujuan adalah kesepakatan lisan, dan sejumlah kecil kesepakatan lisan juga tidak lebih daripada catatan tentang pendirian yang dapat diterima kedua pihak. Antara kedua pihak masih terdapat berbagai perselisihan. Maka, untuk mewujudkan sepenuhnya kerujukan nasional yang sejati di Myanmar masih membutuhkan upaya yang berat.