Pekerjaan pendaftaran calon pemilihan umum Irak berakhir pukul 4 kemarin sore waktu setempat. Kegiatan kampanye pemilihan resmi dimulai kemarin dan akan berlangsung 6 minggu.

Juru bicara Komisi Pemilihan Tertinggi Irak, Farid Ayar mengatakan bahwa lebih 70 partai telah mendaftar untuk ambil bagian dalam kampanye pemilihan, ditambah lagi calon independen yang terdaftar, Komisi Pemilihan seluruhnya telah menerima 83 daftar calon. Jumlah total calon sekitar 3.500 orang. Mereka akan bersaing memperebutkan 275 kursi dalam parlemen transisi Irak.

Menurut konstitusi sementara Irak, pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung tanggal 30 Januari tahun depan akan memilih anggota-anggota parlemen transisi Irak, kemudian parlemen memilih pemerintah transisi baru. Parlemen transisi harus menyusun sebuah konstitusi permanen sebelum tanggal 15 Agustus tahun depan, dan mengadakan referendum untuk konstitusi itu sebelum tanggal 15 Oktober tahun depan. Kalau konstitusi diterima baik, Irak akan mengadakan pemilihan baru berdasarkan konstitusi permanen sebelum akhir tahun depan untuk menghasilkan parlemen dan pemerintah resmi.

Gerakan Harmonis Nasional Irak di mana Perdana Menteri Pemerintah Sementara, Iyad Allawi berada bersama dengan partai-partai lain dan tokoh independen membentuk aliansi kampanye pemilihan yang kuat. Aliansi tersebut telah menyerahkan sebuah daftar nama kampanye yang terdiri dari 240 calon, dalam mana selain calon dari Gerakan Harmonis Nasional, terdapat pula pemimpin suku dan tokoh independen.

Selain aliansi kampanye pemilihan yang dipimpin oleh Allawi, Aliansi Persatuan Irak yang terdiri dari partai-partai utama Syi'ah Irak telah menyerahkan daftar nama yang terdiri dari 228 calon yang telah disahkan oleh Ali Sistani, pemimpin golongan Shi'ah yang paling berpengaruh. Dua partai utama etnis Kurdi di Irak Utara yakni Partai Demokrasi Kurdistan dan Uni Patriotik Kurdistan atas nama kesatuan aliansi kampanye menyerahkan daftar nama yang terdiri dari 165 calon. Masyarakat Turmen di Irak Utara telah menyerahkan daftar nama yang terdiri dari 63 calon. Sejumlah partai utama golongan Sunni juga telah menyerahkan daftar nama calonnya sebelum berakhirnya batas waktu pendaftaran calon.

Bersamaan dengan itu, kini masih terdapat sekitar 47 partai menyatakan kan memboikot pemilu, sebagian besar di antaranya dari golongan Sunni.

Selain itu, penasehat politik pertama Moqtada Al-Sadr, pemimpin golongan anti Amerika menyatakan, pihak penguasa Amerika dan Irak terus menangkapi pembantu Al-Sadr, membatasi kebebasan bergeraknya, dan menolak golongan Al-Sadr membuka kembali kantor di kota suci Najaf. Kesemua itu merupakan sebab mengapa golongan itu tidak ambil bagian dan tidak mendukung pemilihan umum. Kantor Al-Sadr dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa lalu dengan lebih tegas mengajukkan keikutsertaan Al-Sadr harus dikaitkan dengan penarikan segera tentara asing setelah pemilihan umum atau penetapan jadwal penarikan tentara.

Menteri Luar Negeri Pemerintah Sementara Irak, Hoshyar Zebari dalam pidatonya di depan sidang Forum Strategis Arab di Uni Emirat Arab Selasa lalu mengatakan bahwa pemilu Irak tanggal 30 Januari tahun depan akan menghadapi tiga masalah, yaitu memburuknya situasi keamanan menghalangi atau mengganggu proses pemilu; pemilih tidak berani memberikan suara karena khawatir akan serangan teroris; dan bagaimanan menjamin keterbukaan dan keadilan pemilu.Maka, meskipun kegiatan kampanye sudah dimulai, namun apakah pemilu Irak dapat berlangsung menurut rencana, dan apakah bisa menjamin keamanan, transparansi dan keadilan pemilu, masih merupakan tanda tanya.