Seiring dengan mendekatnya pemilihan umum Irak tanggal 30 mendatang, situasi keamanan Irak bukannya membaik, sebaliknya cenderung memburuk. Pembunuhan gelap terhadap Gubernur Propinsi Baghdad, Ali al-Hadiri kemarin membuat prospek pemilihan umum ( pemilu )lebih sulit diramalkan.

Pengadaan pemilu merupakan peristiwa penting dalam proses pembangunan kembali politik Irak. Namun, apakah pemilu dapat diselenggarakan dengan lancar, dewasa ini tetap menghadapi banyak faktor ketidakpastian.

Pertama, situasi keamanan Irak sulit mendapat perbaikan secara mendasar. Dewasa ini, berbagai kegiatan kekerasan di wilayah Irak tak kunjung padam. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS ) Colin Powell juga tidak dapat tidak mengakui, seiring dengan mendekatnya jadwal pemilu Irak, di dalam negeri Irak akan terjadi lebih banyak serangan kekerasan, seperti peledakan bom mobil. Keamanan sosial Irak yang buruk telah membuat setiap orang merasa panik. Dalam keadaan ini, beranikah para pemilih memberikan suaranya? Dan hasil pemilu yang rendah perolehan suaranya dapatkah meyakinkan umum?

Kedua, berbagai persiapan pemilu tetap belum beres. Media mencatat, kampanye pemilu Irak sedang dilakukan dengan cara yang khusus, yaitu tanpa poster kampanye pemilu, perdebatan televisi atau rapat kampanye pemilu. Selain itu, karena kekurangan jaminan keamanan, pos-pos pemungutan suara pemilu sejauh ini masih belum ditetapkan, 250 ribu staf sementara juga direkrut secara diam-diam, karena organisator pemilu khawatir, begitu diumumkannya daftar staf, mereka akan segera menjadi sasaran serangan teror.

Ketiga, pemilu apakah mempunyai kerepresentatifan. Partai Islam Irak?salah satu parpol utama faksi agama Suni Irak tanggal 27 Desember lalu mengumumkan mengundurkan diri dari pemilu, tindakan itu telah memberikan pukulan berat kepada pemilu Irak. Kalau partai tersebut menetapkan tidak berpartisipasi dalam pemilu, faksi agama Suni yang berbobot berat dalam kehidupan politik Irak tidak akan mempunyai wakilnya dalam parlemen. Yang lebih mengkhawatirkan ialah, kalau hasil pemilu tidak dapat memenuhi kebutuhan semua faksi partai Irak, maka mungkin akan menimbulkan krisis putaran baru. Menurut Harian New York Times Amerika kemarin, Perdana Menteri pemerintah sementara Irak Iyad Allawi Senin lalu menelpun Presiden Amerika George W. Bush, kedua pihak bertukar pendapat mengenai pebagai kesulitan yang dihadapi pemilu Irak akhir bulan ini. Sejumlah pejabat AS berpendapat, pembicaraan telepun Allawi-Bush pada saat ini menunjukkan, bahwa Allawi merasa khawatir kalau dilaksanakannya dengan terpaksa pemilu akhir bulan ini, parpol yang dipimpinnya mungkin akan mengalami kekalahan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Irak Hazem Shaalan Senin lalu menyatakan, kalau organisasi politik faksi agama Suni setuju ambil bagian dalam pemilu, pemerintah sementara dapat mempertimbangkan menunda pemilu setelah tanggal 30 Januari. Namun, Menteri Luar Negeri Irak dan Juru Bicara pemerintah Amerika selanjutnya menekankan kembali, dewasa ini tidak terdapat rencana apapun untuk menunda jadwal pemilu.

Analis berpendapat, walaupun pemerintah sementara Irak dan pemerintah Bush sama-sama mengharapkan diadakannya pemilu Irak menurut rencana. Namun, pemilu bukannya obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah dan krisis yang dihadapi Irak dewasa ini. Pemerintah Bush kalau tidak mempedulikan keadaan nyata Irak, bersikeras mengadakan pemilu menurut rencana, maka, Amerika akan terjerumus dalam lembah kesulitan yang lebih besar di Irak.