Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Ketua Badan Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas yang baru terpilih sebelum dan sesudah pemilihan Palestina berturut-turut menyatakan bersedia mengadakan pertemuan dengan pihak lain. Dilaporkan, kini pejabat terkait Palestina dan Israel sedang mengadakan kontak kerja untuk meratakan jaban bagi penyelenggaraan pembicaraan antara kedua pihak. Analis menunjukkan, apabila pembicaraan bilateral itu akhirnya terwujud, itu akan mempunyai arti penting bagi pembukaan kembali proses perdamaian.

Bagi Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, mengadakan pembicaraan dengan Abbas adalah tindakan penting untuk menanggapi upaya perdamaian masyarakat internasional dan memelihara citra internasional Israel. Abbas yang bercita pembentukan negara secara damai mendapat dukungan umum masyarakat internasional, setelah Abbas terpilih sebagai ketua Badan Otoritas Nasional Palestina, Presiden Amerika George W Bush mengundang dia berkunjung ke Amerika dan menyatakan akan terus menyediakan bantuan dalam jumlah besar kepada Palestina. Dalam keadaan itu, Sharon harus menyesuaikan diri dengan arus perkembangan sosial, menandakan sikap bersahabat kepada lapisan pimpinan baru Palestina yang dipimpin Abbas.

Di pihak lain, Israel meningkatkan kerja sama dengan pihak Palestina juga mempunyai arti realistis penting. Apabila Abbas yang berpegang teguh pada perundingan perdamaian dapat mengontrol organisasi radikal Palestina dan mereformasi pasukan keamanan setelah naik panggung, hal itu akan berperan menghapuskan kehawatiran keamanan Israel setelah mengundurkan diri dari Gaza. Bagi Israel, apabila pihak Palestina dapat secara efektif memikul tugas keamanan, maka rencana penarikan bilateral yang dibahasnya dengan Palestina sebenarnya lebih sesuai dengan kepentingannya daripada rencana aksi sepihak. Ini adalah salah satu sebab penting yang lain mengapa Sharon berkari-kali menyatakan kesediaan untuk melakukan konsultasi dengan Abbas mengenai masalah keamanan.

Disamping itu, Sharon berharap dapat diperkokohnya pemerintahan koalisi melalui pembicaraan dengan Abbas. Pertama, Partai Buruh yang akhir-akhir ini baru menjadi mitra pemerintahan koalisi Sharon berpendirian moderat dalam masalah hubungan Palestina-Israel, dan berperan mengikat terhadap kebijakan Palestina yang diambil pemerintah Sharon. Kedua, karena di tubuh intern Kelompok Likud terdapat kekuatan yang menentang rencana aksi sepihak, sehingga dengan serius mempengaruhi kestabilan koalisi pemerintahan. Dengan ini, Sharon berharap agar Partai Shas, partai sayap kanan dapat masuk ke kabinet Israel untuk memperkokoh pemerintah koalisi baru. Partai Shas tidak menentang pengunduran diri dari Gaza, melainkan menentang pengunduran tanpa koordinasi pihak Palestina karena itu akan mengakibatkan Gaza menjadi ancaman terhadap keamanan Israel dalam jangka panjang. Apabila dalam pembicaraan kedua pihak, Sharon dan Abbas dapat mencapai kesepakatan mengenai masalah keamanan Gaza pada masa mendatang, maka hal itu akan bermanfaat bagi Sharon untuk menasehati Partai Shas masuk dalam pemerintahan koalisi sekarang.

Pembukaan kembali perundingan perdamaian dengan pihak Israel merupakan pendirian yang senantiasa dipertahankan oleh Palestina, tapi pihak Palestina bersikap berhati-hati terhadap pernyataan Sharon baru-baru ini tentang kesediaannya untuk melakukan pembicaraan dengan Abbas. Menteri Luar Negeri Palestina Nabil Shaath menyatakan dengan tegas, bahwa syarat pembicaraan antara Abbas dan Sharon masih belum matang dalam dua minggu mendatang, keinginan perdamaian Israel masih perlu diuji oleh kenyataan. Analis berpendapat, lingkungan baik dalam dan luar negeri menciptakan syarat untuk diadakannya pembicaraan Palestina-Israel, tapi karena antara kedua pihak terdapat perselisihan di bidang topik pembicaraan, apakah pembicaraan itu dapat dilakukan dan hasil apa yang akan dicapai dalam pembicaraan harus ditunggu dengan sabar.