Pemilihan umum yang menjadi fokus utama di Irak dilancarkan tepat pada waktunya kemarin meski masih diwarnai sejumlah kekerasan dan puluhan peristiwa peledakan yang diciptakan oleh elemen bersenjata.

Para analis menunjukkan, ini merupakan pemilu yang sangat istiwewa, bahkah keistimewaannya bisa dicantumkan ke dalam Kumpulan Buku Guinness, karena hingga hari pemilu digelar, sejumlah keadaan penting yang berkaitan dengan pemilu, misalnya jumlah pemilih sah, jumlah pos pemungutan suara, hasil angket sebelum pemilu, jadwal pertama untuk mengumumkan hasil pemilu, semuanya belum mendapat penjelasan yang akurat. Oleh karena itu, kerasionalan dan kelegalan pemilu yang begitu istimewa serta keadilan dan kewibawaan hasil pemilu tidak luput dari persengketaan yang sengit.

Pertama, dominan tentara pendudukan merupakan keistimewaan besar bagi pemilu kali ini. Pada saat di mana para kekuatan politik di Irak menganggap bahwa peluang pemilu masih belum matang, Amerika Serikat bersikeras mengadakan pemilu tepat pada waktunya bertolak dari kepentingan strategisnya.

Kedua, pemilu diadakan dalam situasi keamanan yang sangat buruk di Irak. Sebelum pemilu, organisasi ekstrimis Irak mengancam akan melancarkan serangan terhadap pemilu, oleh karena itu, sering terjadi berbagai macam serangan. Walapun Pemerintah Sementara Irak dan tentara koalisi Amerika dan Inggris telah berupaya mengintensifkan serangkaian tindakan keamanan, tapi tetap tidak dapat dengan efektif mencegah elemen bersenjata melancarkan berbagai serangan pada hari pemilu, ini sangat mengurangi antisias para pemilih untuk memberikan suara.

Ke-3, sebenarnya, memilih pemerintah sah melalui pemilu dan kemudian berupaya mengakhiri situasi pendudukan merupakan kesepahaman merata berbagai kekuatan politik di Irak. Akan tetapi, terdapat perselisihan pendapat yang serius antara berbagai golongan mengenai apakah pemilu diadakan tepat pada waktunya dewasa ini, sehingga pemilu menjadi kurang lengkap.

Ke-4, kurangnya tenaga pengawas, khususnya pengawasan internasional merupakan salah satu ciri pemilu kali ini. Menurut angket terbaru yang diumumkan oleh badan pemilihan Irak, sekitar 18 ribu staf yang ditugaskan oleh Badan Organisasi Pemilu diIrak untuk mengawasi pemilu, dan 22 ribu pengawas lainnya dari berbagai badan politik yang ambil bagian dalam pemilu, tapi karena Pemerintah Sementara Irak membatasi perjalanan bertolak dari pertimbangan keamanan, pengawas tersebut tidak menjamin dapat mengawasi pemilu hari itu. Juru bicara perwakilan PBB untuk Irak baru-baru ini menyatakan, peranan PBB dalam pemilu di Irak hanya terbatas pada memberikan dukungan teknologi dan usul kepada badan pemilihan, tidak ambil bagian dalam pengawasan pemilu, dan tidak akan mengeluarkan laporan evaluasi mengenai hasil pemilu. Oleh karena itu, keadilan pemilu tersebut telah dipertanyakan keabsahannya.

Ke-5, "Sistem Wakil Badan Politik" yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan fokus kritik dari berbagai pihak. Para pakar pemilihan khawatir, bahwa hasil pemilu yang dihasilkan melalui sistem pemilihan tersebut tidak dapat dengan benar dan menyeluruh dalam memanifestasikan situasi politik di Irak dewasa ini, efisiensi dan kewibawaan parlemen dan pemerintah transisi Irak yang dihasilkan, oleh karena itu hasilnya akan sangat dipertanyakan.

Para analis berpendapat, keistimewaan pemilu tersebut sangat membatasi pemilu, situasi keamanan di Irak pada masa mendatang akan sangat sulit berubah secara fundamental melalui pemilu kali ini. Tapi bagaimanapun juga, terdapat perbedaan sangat besar antara pemerintah baru Irak yang dihasilkan pemilu kali ini dengan Dewan Pengelolaan