Pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang mengfokuskan pendorongan perkembangan ekonomi nonmilik umum. Menurut kebijakan itu, ekonomi nonmilik umum dapat bergerak di sektor apa pun yang tidak dilarang hukum dan peraturan Tiongkok, seperti sektor-sektor tenaga listrik, pos dan telekomunikasi, perkereta-apian, penerbangan sipil, perminyakan dan moneter yang dulu dimonopoli oleh ekonomi milik negara. Sementara itu, kebijakan itu menganjurkan pula ekonomi nonmilik umum ambil bagian dalam usaha investasi, pembangunan dan operasi dalam berbagai usaha umum dan infrastruktur. Tokoh-tokoh sektor terkait berpendapat, dikeluarkannya kebijakan itu telah menyediakan peluang baru bagi perkembangan ekonomi nonmilik umum di Tiongkok.

Ekonom terkemuka Tiongkok Cheng Siwei menyatakan, titik terang kebijakan pemerintah Tiongkok itu ialah memperlonggar akses ke pasar ekonomi nonmilik umum. Di samping itu, kebijakan itu juga mengemukakan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi nonmilik umum. Cheng Siwei mengatakan, dulu di Tiongkok terdapat masalah-masalah diskriminasi dan pembatasan terhadap ekonomi nonmilik umum, misalnya apa yang diizinkan bagi modal asing, tapi tidak diizinkan bagi perusahaan swasta. Menurut hemat saya, titik terang kebijakan itu adalah akses ke pasar, dengan kata lain, adil dan sama derajat, termasuk mengizinkan perusahaan nonmilik umum bergerak di sektor monopoli dan semua sektor yang dulu hanya diizinkan bagi perusahaan modal asing.

Perkembangan ekonomi nonmilik umum Tiongkok dimulai pada akhir tahun 1970-an. Melalui perkembangan selama 20 tahun lebih, kini ekonomi nonmilik umum sudah menjadi bagian penting ekonomi pasar Tiongkok. Menurut statistik, di Tiongkok kini terdapat 4 juta perusahaan swasta, dengan modal terdaftar 4 triliun Yuan RMB, meningkat 50 kali lipat lebih daripada 10 tahun yang lalu. Selain itu, proporsi ekonomi nonmilik umum dalam produk domestik bruto ( PDB ) dari tidak sampai 1% pada 27 tahun yang silam bertambah menjadi kira-kira seper tiga dewasa ini.

Selama himpir selama 10 tahun ini, Tiongkok mengeluarkan serangkaian pedoman dan kebijakan untuk mendorong perkembangan ekonomi nonmilik umum, dan dalam amandemen Undang-Undang Dasar ( UUD ) menegaskan penyempurnaan hukum dan sistem perlindungan atas harta benda swasta. Langkah-langkah tersebut menciptakan iklim luar yang semakin baik bagi perkembangan ekonomi nonmilik umum.

Cheng Siwei berpendapat, selain memakmurkan ekonomi kota dan desa, menambah pendapatan keuangan dan memperluas lapangan kerja, peranan yang paling utama perkembangan ekonomi nonmilik umum ialah mengintensifkan kedinamisan ekonomi pasar.

"Saya berpendapat, peranan yang dimainkan ekonomi nonmilik umum ialah berhasil meningkatkan kedinamisan perkembangan ekonomi negara dan kedinamisan ekonomi pasar. Karena adanya perusahaan nonmilik umum, maka terwujudlah pembagian sumber daya di pasar dengan lebih rasional dan meningkatnya daya saing, pasar tampak lebih dinamis karena terhapuslah monopoli. Di samping itu, ekonomi nonmilik umum membawa manfaat yang lebih banyak kepada perkembangan ekonomi negara maupun kepada konsumen."

Namun, perkembangan ekonomi nonmilik umum di Tiongkok dewasa ini menghadapi pula sejumlah kesulitan dan masalah, antara lain, terbelakangnya pandangan di sebagian daerah dan badan, tidak sempurnanya hukum dan peraturan terkait. Di bidang akses ke pasar terdapat pembatasan yang tidak layak, terlalu sempitnya jalur pendanaan perusahaaan, tidak sempurnanya sistem pelayanan sosial dan tidak mapannya pengawasan dan pelayanan pemerintah. Tokoh dari sektor terkait berpendapat, kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan ekonomi nonmilik umum akan menciptakan iklim yang baik bagi penyelesaian masalah-masalah itu. Ketua Asosiasi Industri dan Perdagangan Nasional Tiongkok Huang Mengfu dalam komentarnya mengatakan: "Saya berpendapat, kebijakan untuk mendukung perkembangan perusahaan swasta dan perusahaan menengah dan kecil itu, isinya sangat lengkap. Yang pertama, modal swasta diizinkan masuk ke bidang moneter, dan kedua, dukungan dana terhadap perusahaan menengah dan kecil serta perusahaan swasta telah ditingkatkan dari berbagai bidang."

Kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah Tiongkok itu mendapat sambutan baik perusahaan nonmilik umum. Perusahaan Grup Xin Ao merupakan sebuah perusahaan swasta utama yang mengusahakan bisnis gas kota. Selama belasan tahun sejak berdirinya, persahaan itu sudah berkembang menjadi perusahaan grup besar dengan kapital melampaui 5 miliar Yuan RMB dan karyawan sejumlah 8,000 orang. Ketua Dewan Direksi, Wang Yusuo dalam wawancaranya menyatakan, kebijakan pemerintah itu memungkinkan perusahaan swasta memperoleh banyak pilihan dan kesempatan investasi.

"Kebijakan itu pada pokoknya telah menjelaskan tahap dan permintaan yang berbeda dalam pengembangan perusahaan swasta, di samping menjelaskan pula pengawasan pemerintah. Dapat dikatakan, kebijakan itu memainkan peranan pendorong yang positif bagi perusahaan swasta untuk memperluas reproduksi atau menanam modal di bidang-bidang lainnya."