Aliansi Irak Bersatu golongan Syi'ah yang memperoleh paling banyak suara dan Liga Partai Kurdi yang mendapat suara kedua besar dalam pemungutan suara kemarin mengumumkan, kedua pihak belum mencapai kesepahaman dalam perundingan pembentukan kabinet kemarin, tapi kedua pihak tetap akan terus melakukan konsultasi mengenai masalah itu, supaya mencapai persetujuan mengenai pembentukan kabinet sebelum diadakannya sidang pertama Majelis Nasional Transisi Irak.

Menurut UUD sementara Irak, Sidang pertama Majelis Nasional Transisi Irak akan memilih ketua parlemen dan menetapkan komite presiden yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Komite presiden akan menunjuk Aliansi politik terbesar dalam parlemen bertanggung jawab mencalonkan perdana menteri dan membentuk kabinet, daftar nama perdana menteri dan kabinet akan berlaku setelah diratifikasi oleh Majilis Nasional. Aliansi Irak Bersatu memperoleh 140 dari 275 kursi di parlemen transisi, dan merupakan liga politik terbesar dalam parlemen transisi, tapi kalau daftar calon perdana menteri dan kabinet dapat diluluskan oleh parlemen transisi, perlu mendapat dukungan dari 2 pertiga anggota parlemen transisi. Karena itu, sangat diperlukan bekerja sama dengan Liga Partai Kurdi, liga politik kedua besar yang meraih 75 kursi dan membentuk pemerintah bersama. Kedua pihak mengadakan perundingan mengenai masalah pembentukan kabinet sejak Kamis lalu, dan mencapai kemajuan tertentu. Lapisan tinggi kedua pihak Sabtu lalu mengungkapkan, kedua pihak setuju pada prinsipnya, untuk mengangkat pemimpin Partai Dawa Islam dari Aliansi Irak Bersatu Ibrahim al Jaafari sebagai perdana menteri Irak, dan mengangkat pemimpin Uni Patriotik Kurdistan Jalal Talabani dari pihak Kurdi sebagai presiden Irak. Pada masa depan, Irak tidak akan menjadi negara teokrasi Islam. Selain itu, menyetujui menyediakan jabatan wakil presiden, ketua parlemen transisi, satu pejabat kabinet dan jabatan penting lainnya kepada golongan Sunni.

Akan tetapi, kedua pihak juga berseberang pendapat mengenai sejumlah masalah penting.

Fokus perselisihan antara kedua pihak adalah masalah Kirkuk. Liga Partai Kurdi mempertahankan tuntutan supaya Kirkuk dikelola oleh orang Kurdi, dan mencantumkan keputusan itu dalam UUD permanen masa depan. Namun, Asistan Senior Pemimpin spiritual Golongan Syi'ah Ali al-Sistani hari Jumat menyangkal hal itu. Ia mengatakan, masalah Kirkuk dimasukkan ke dalam Daerah Otonom Kurdi tidak termasuk dalam lingkup perundingan pembentukan kebinet, Aliansi Irak Bersatu tidak memberi komitmen apa pun mengenai masalah itu.

Sementara itu, Liga Partai Kurdi tetap kurang yakin terhadap calon perdana menteri Jaafari yang diangkat oleh Aliansi Irak Bersatu. Orang Kurdi mempertahankan melaksanakan sistem federal di Irak pada masa depan. Orang Kurdi kuatir prinsip itu diubah setelah Jaafari memangku jabatan perdana menteri. Meskipun Liga Partai Kurdi pada prinsipnya setuju Jaafari memegang jabatan perdana menteri, tapi terus-menerus mengajukan syarat baru dalam perundingan pembentukan kebinet. Analis berpendapat, maksud Liga Partai Kurdi, pada satu pihak ingin mengupayakan kepentingan lebih besar bagi orang Kurdi, pada pihak lain, terus mengemukakan persoalan sulit kepada Jaafari untuk menunda proses perundingan dan mengharapkan ia melepaskan keinginan berkuasa.

Sementara kedua pihak megadakan tawar-menawar, kegiatan serangan kekerasan dalam Irak tetap terus terjadi. Media Arab menunjukkan, di bawah situasi dewasa ini, Aliansi Irak Bersatu dan Liga Partai Kurdi seharusnya untuk sementara mengesampingkan perselisihan, dan secepatnya mencapai persetujuan pembentukan kabinet. Kalau perundingan terus ditunda bahkan gagal pada akhirnya, upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperbaiki situasi keamanan akan sia-sia belaka, proses pembangunan kembali Irak juga akan sangat terpengaruh.