Majelis Umum Peralihan Irak kemarin dengan mayoritas mutlak suara menerima baik daftar nama anggota pemerintah peralihan yang diserahkan Perdana Menteri yang dinominasi Ibrahim al-Jafari. Dengan demikian, pemerintah baru Irak telah dibentuk setelah berselang 3 bulan sejak berakhirnya pemilu Irak bulan Januari lalu.

Dikabarkan, 185 orang dari 275 orang anggota parlemen peralihan Irak menghadiri sidang kemarin dan 180 orang di antaranya memberikan suara percaya terhadap daftar nama kabinet yang diserahkan Jafari. Dalam kabinet baru Jafari seluruhnya ada 36 pos jabatan, termasuk 4 Wakil PM dan 32 menteri dan di kabinet ada 7 anggota wanita.

Diterima baiknya oleh parlemen peralihan Irak daftar nama kabinet yang diserahkan Jafari itu menandakan lahirnya pemerintah terpilih rakyat yang pertama di Irak selama lebih dari 50 tahun dan juga telah mengakhiri kemacetan politik selama beberapa bulan antar berbagai fraksi Irak mengenai masalah pembentukan pemerintah baru. Ia menunjukkan bahwa proses pembangunan kembali politik Irak telah mengayunkan langkah yang penting dan pasti akan menguntungkan pemulihan keamanan dan stabilitas di Irak.

Tugas utama Jafari dan pemerintah baru yalah bertanggung-jawab atas penyusunan sebuah UUD yang resmi dan mengorganisasi referendum terhadap UUD. Karena pemerintah baru Jafari mempunyai banyak kekurangan, maka pasti akan menghadapi banyak masalah sulit dan tantangan di masa mendatang.

Pertama, daftar nama kabinet yang diserahkan Jafari masih belum lengkap dan perundingan pembentukan kabinet masih belum berakhir. Pekerjaan tahap akhir pembentukan pemerintah baru masih akan menghadapi banyak masalah. Kini dua orang Wakil PM dan 5 menteri masih belum dipastikan.

Kedua, Jafari dan Aliansi Irak Bersatu dianggap berwarna keagamaan yang kental dan berlatar belakang pro-Iran, maka pasti akan mengalami pengekangan AS dalam pemerintahan kelak. Media Arab menunjukkan, melambannya kemajuan perundingan pembentukan kabinet Jafari itu berhubungan dengan intervensi AS. Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld mengunjungi Irak pada pertengahan bulan ini dan banyak analis Irak berpendapat, salahsatu tujuan Rumsfeld yalah mengintervensi pengaturan menteri pertahanan dan menteri urusan dalam negeri Kabinet baru Irak, karena dua pos jabatan itu sangat penting bagi apakah dapat memperbaiki lingkungan keamanan tentara AS di Irak kelak hari dan juga berhubungan dengan prospek keberadaan militer AS di Irak.

Ketiga, lingkungan keamanan Irak tetap belum menunjukkan gejala perbaikan. Bagaimana memadamkan gelombang serangan kekerasan menjadi sebuah masalah sulit lain yang dihadapi Jafari dan pemerintahnya. Sejak pemilu Irak, milisi Irak selalu menjadikan pasukan polisi militer dan pegawai pemerintah sebagai sasaran serangan.

Ke-4, seusai pemilu Irak, kedudukan politik Sekte Sunni, Sekte Shiah dan orang Kurdi telah mengalami perubahan besar dan Sekte Sunni karena rendah tingkat partisipasi dalam pemilu dimarginalisasi dalam kehidupan politik, antara Sekte Shiah dan orang Kurdi karena tidak rata distribusi kekuasaannya, kontradiksi antar ras dan agama semakin menonjol sehingga proses politik Irak seusai pemilu terjerumus dalam kemacetan selama 3 bulan. Media Arab berpendapat, pembentukan kabinet bukan adu kekuatan terakhir antar ketiga pihak, proses politik Irak ke depan akan sangat sulit karena kontradiksi antar tiga pihak itu.

Walaupun demikian, pembentukan pemerintah baru Irak tetap memperoleh sambutan merata Irak dan masyarakat internasional.