Pemerintah Peralihan Irak kemarin diambil sumpah dan dilantik dalam suatu upacara yang diadakan di Baghdad, menandakan pemerintah pilihan rakyat pertama di Irak yang dipimpin oleh pemimpin Muslim Shiah, Ibrahim al Jaafari mulai melakukan pemerintahan secara resmi, dan proses pembangunan kembali politik Irak mengayunkan satu langkah yang penting.

Upacara pelantikan diadakan di Pusat Konferensi dalam "Zona Hijau" di Baghdad. Pemerintah peralihan menyediakan 37 jabatan termasuk perdana menteri. Persekutuan Irak Bersatu dari Muslim Shiah yang menang dalam pemilihan akhir bulan Januari yang lalu memperoleh 15 kursi, sedangkan Persekutuan Orang Kurdi mendapat 7 kursi. Kemarin hanya 28 anggota Kabinet diambil sumpah dan dilantik. Dua jabatan wakil perdana menteri dan 5 jabatan menteri, termasuk menteri pertahanan dan menteri perminyakan tetap lowong.

Menurut laporan Siaran Televisi Al Jazeera, berbagai golongan partai utama dalam Majelis Nasional Peralihan Irak beberapa hari ini terus berunding mengenai calon-calon jabatan yang lowong, meskipun Persekutuan Irak Bersatu Senin lalu telah mencapai kesepahaman dengan Muslim Sunni mengenai pembentukan kabinet dengan menyetujui memberikan kepada Muslim Sunni satu jabatan wakil perdana menteri dan 6 jabatan menteri termasuk menteri mertahanan, tapi Persekutuan Kurdi tetap mempunyai perselisihan mengenai calon menteri pertahanan dari Muslim Sunni. Akhirnya berbagai golongan gagal mencapai kebulatan sebelum upacara pelantikan. Wakil Presiden Irak, pemimpin Muslim Sunni, Ghazi al Yawar juga tidak menghadiri upacara pelantikan kemarin. Disamping itu, mantan Perdana Menteri pemerintah sementara Irak, Iyad Allawi, yang dikesampingkan dari pemerintah baru juga tidak menghadiri upacara pelantikan tersebut. Pejabat Kantor Allawi mengatakan, Allawi sekarang sedang berada di luar Irak.

Media Arab menunjukkan, berbagai gejala yang timbul dalam upacara pelantikan pemerintah baru itu menandakan, di antara berbagai golongan Irak tetap terdapat persengketaan dalam masalah pembagian jabatan kabinet. Pertama, dalam masalah calon menteri pertahanan, walaupun Muslim Shiah dan orang kurdi sama-sama menyetujui memberikan jabatan itu kepada Muslim Sunni untuk meredakan kegiatan kekerasan kekuatan bersenjata Muslim Sunni, namun kedua golongan itu sama-sama menolak anggota Partai Baath Arab, mantan partai berkuasa dari Muslim Sunni untuk memangku jabatan itu. Sedangkan menurut daftar yang diserahkan Muslim Sunni, calon Ahmed al Rikan yang direkomandasi oleh Muslim Sunni justru adalah seorang jenderal dalam bekas rezim Saddam Hussein. Selain itu, Amerika juga terus memberi pengaruhnya dalam masalah pembentukan kabinet Irak, khususnya mengenai calon menteri pertahanan yang berhubungan langsung dengan keamanan tentara Amerika di Irak. Kesemua itu ikut menyulitkan pembentukan kabinet.

Kedua, Persekutuan Kurdi ingin sekali mendapat jabatan menteri perminyakan, tapi dewasa ini jabatan itu sekarang masih lowong, dan untuk sementara dijabat oleh Wakil Perdana Menteri pemerintah peralihan, pemimpin Persekutuan Irak Bersatu, Ahmed Chalabi. Chalabi yang tidak berpengalaman di bidang industri perminyakan selama ini terus menjadi sasaran serangan berbagai golongan lain, termasuk Persekutuan Kurdi.

Ketiga, koalisi partai terbesar ketiga dalam Majelis Nasional Peralihan Irak yang dipimpin Allawi gagal memperoleh satu kursi pun dalam kabinet baru. Sebagai pemimpin koalisi partai yang pro Amerika, Allawi tentu saja akan mengusahakan dukungan Amerika dan memberikan tekanan kepada pemerintah Jaafari. Hal ini juga tidak menguntungkan kestabilan situasi politik di Irak.

Menyusun Undang-Undang Dasar baru sebelum tanggal 15 Agustus mendatang dan mempersiapkan pemilihan umum pada akhir tahun ini adalah salah satu tugas utama yang dihadapi pemerintah Jaafari. Analis menunjukkan, pemerintah baru Jaafari masih menghadapi banyak tantangan berat untuk menjamin kelancaran proses politik Irak.