[suara]Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara kemarin menyatakan, pihaknya akan berupaya sedapat mungkin untuk mendorong Pembicaraan 6 Pihak mengenai masalah nuklir Semenanjung Korea mencapai kemajuan substansial. Pada hari Sabtu, Stasiun Televisi Sentral Korea Utara mengumumkan bahwa Korea Utara akan kembali ke Pembicaraan 6 Pihak pada akhir bulan ini. Pernyataan Korea Utara tersebut disambut baik oleh 5 pihak peserta Pembicaraan 6 Pihak yang lain. Oleh karena itu, Pembicaraan 6 Pihak putaran baru akan diadakan tak lama lagi, dan proses penyelesaian secara damai masalah nuklir Semenanjung Korea muncul secercah harapan.

Pada hari Sabtu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Kye-gwan dan Penasehat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur Dan Pasifik, Christopher Hill mengadakan pertemuan di Beijing. Korea Utara mengumumkan, dalam pertemuan tersebut, AS secara resmi mengakui Korea Utara adalah negara berdaulat, dan menyatakan bahwa AS tidak akan mengagresi Korea Utara, dan menyetujui untuk mengadakan pembicaraan bilateral Korea Utara dan AS dalam kerangka Pembicaraan 6 Pihak. Korea Utara berpendapat, pernyataan AS tersebut dapat dipandang sebagai penarikan kembali ocehannya apa yang disebut "Korea Utara adalah pos depan kekuasaan lalim", maka Korea Utara memutuskan untuk kembali ke Pembicaraan 6 Pihak pada akhir bulan ini.

Presiden Tiongkok, Hu Jintao kemarin dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice yang mengunjungi Tiongkok menunjukkan, Tiongkok menyambut baik dipulihkannya Pembicaraan 6 Pihak dan menghargai upaya berbagai pihak untuk itu. Pemerintah AS juga menyatakan sambutan baik terhadap Korea Utara yang menyetujui kembali ke Pembicaraan 6 Pihak, dan mengharapkan pembicaraan pada masa depan dapat mencapai hasil. Korea Selatan, Jepang dan Rusia juga menyambut baik keputusan Korea Utara tersebut.

Sejak Korea Utara mengeluarkan pernyataan mengenai pihaknya memiliki senjata nuklir dan menyatakan akan menghentikan untuk ambil bagian dalam Pembicaraan 6 Pihak pada tanggal 10 Februari lalu, kontradiksi antara Korea Utara dan AS berkecenderungan meruncing.

Korea Utara dengan teguh menuntut AS secara resmi mengakui Korea Utara adalah negara berdaulat, dan menarik kembali ocehannya yang menyebut "Korea Utara adalah pos depan kekuasaan lalim". Korea Utara juga menuntut untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah perlucutan senjata yang adil dengan AS dalam kerangka Pembicaraan 6 Pihak. Mengenai hal tersebut, AS mengambil politik berlawanan, menuntut Korea Utara kembali ke Pembicaraan 6 Pihak tanpa syarat dan secara tuntas melepaskan rencana nuklir. AS juga mengancam Korea Utara dengan menyerahkan masalah nuklir Semenanjung Korea kepada Dewan Keamanan PBB dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Saling berlawanan antara kedua pihak membuat prospek pemulihan Pembicaraan 6 Pihak semakin tidak menentu.

Akan tetapi, kedua pihak cepat menyadari bahwa saling berlawanan tidak menguntungkan penyelesaian masalah dan hanya akan merugikan kedua-duanya. Karena itu, nada tinggi kedua pihak kini semakin menurun.

Korea Utara berkali-kali menekankan bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea adalah tujuan definitif Korea Utara, dan menyatakan kesediaannya untuk kembali ke Pembicaraan 6 Pihak kalau syaratnya matang. Intensitas kecaman media resmi Korea Utara terhadap AS juga berkurang.

Sikap AS juga berangsur-angsur terjadi perubahan. Pejabat pemerintah AS termasuk Rice pada kesempatan yang berbeda mengakui Korea Utara adalah negara berdaulat. Presiden AS, George W. Bush juga mengubah panggilan terhadap Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dari "tiran" menjadi "Bapak". Bush menekankan pula, kedua pihak seharusnya mengembangkan sepenuhnya peranan diplomasi dalam menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea.

Opini umum memperhatikan, dalam proses hubungan Korea Utara dan AS menuju peredaan dari berlawanan, berbagai pihak terkait termasuk Tiongkok dan Korea Selatan memainkan peranan penengahan yang positif, di antaranya, peranan Tiongkok sangat menonjol. ketika Pembicaraan 6 Pihak terjerumus dalam kemacetan, Tiongkok berturut-turut mengirim Wakil Menteri Luar Negeri, Dai Bingguo dan Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Wang Jiarui ke Korea Utara dan AS untuk mengadakan "Diplomasi Ulang Alik" untuk menjembatani kedua pihak. Anggota Dewan Negara Tiongkok, Tang Jiaxuan sebagai utusan khusus Presiden Tiongkok Hu Jintao akan mengadakan kunjungan resmi dan bersahabat ke Korea Utara mulai besok sampai Kamis mendatang. Pakar memperkirakan, kunjungan kali ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi Pembicaraan 6 Pihak putaran ke-4.

Opini umum berpendapat, penyelenggaraan Pembicaraan 6 Pihak putaran ke-4 hanya merupakan waktunya saja, kini masalah penting adalah bagaimana mendorong pembicaraan itu mencapai kemajuan substansial. Korea Utara dan AS diharapkan dapat mengambil sikap yang lebih luwes dan pragmatis, meningkatkan saling percaya dan saling pengertian sehingga proses penyelesaian damai masalah nuklir Semenanjung Korea memasuki "jalan bebas hambatan".