Keputusan kabinet Israel baru-baru ini untuk mempercepat pembangunan tembok pemisah di Jerusalem Timur dipertanyakan secara luas di Palestina dan masyarakat internasional.

Menurut keputusan Kabinet hari Minggu, Israel akan merampungkan pembangunan tembok pemisah di Jerusalem Timur sebelum tanggal 1 September. Menurut rencana, tembok pemisah tersebut akan melintasi kompleks pemukiman orang Palestina di Jerusalem Timur, dengan memisahkan sekitar 55 ribu orang Palestina di Jerusalem Timur di luar tembok pemisah dan menjadi penduduk tepi barat Sungai Yordan.

Untuk mengurangi pengaruh pembangunan tembok pemisah terhadap kehidupan orang Palestina di sana, pemerintah Israel memutuskan pula untuk membangun 12 jalan lintas di tembok pemisah supaya orang Palestina tersebut dapat masuk keluar Jerusalem Timur, dan juga menugaskan berbagai badan pemerintah untuk memberi fasilitas kepada orang Palestina yang ingin belajar atau berobat ke Jerusalem Timur. Pemerintah Israel menyatakan pula akan terus memberi asuransi, lowongan kerja dan jaminan sosial lain kepada orang Palestina tersebut.

Meskipun pemerintah Israel menyebut bahwa pembangunan tembok pemisah itu terutama untuk memperbaiki lingkungan keamanan Israel, tapi karena kepekaan kedudukan Jerusalem, opini umum secara merata berpendapat, kabinet Israel mengeluarkan rancangan pembangunan tembok pemisah tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk keamanan. Menteri pemerintah Israel, Haim Ramon kemarin mengakui, tembok pemisah di sekitar Jerusalem memasukkan Maaleh Adumim, tempat permukiman orang Yahudi yang paling besar di tepi barat Sungai Yordan ke dalam Israel, tapi memisahkan lebih dari 50 ribu orang Palestina di luar Jerusalem, maksudnya adalah mengintensifkan sifat khusus Yahudi di Jerusalem sehingga Jerusalem dapat benar-benar menjadi ibukota Isarel.

Oleh karena itu, rancangan pemerintah Israel mengenai pembangunan proyek tembok pemisah Jerusalem Timur dipertanyakan oleh berbagai pihak termasuk Palestina. Ketua Badan Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas kemarin menyatakan, diterimanya rancangan tersebut oleh pemerintah Isarel sebenarnya meletakkan rintangan kepada proses perdamaian. Dikatakannya, Palestina "selalu tidak dapat menerima" tembok pemisah yang didirikan di atas tanahnya. Perdana Menteri pemerintah otoritas Palestina, Ahmed Qureia mengatakan, Israel "mencuri tanah Palestina terang terangan" dan memperolok-olokkan perundingan damai. Itu akan membuat rencana Aksi Sepihak penarikan diri Israel dari Jalur Gaza sama sekali tidak berarti. Perunding pertama Palestina, Saeb Erekat berpendapat, tindakan Israel yang memblokir orang Palestina di luar Jerusalem itu bertujuan untuk lebih baik mengontrol Jerusalem dan memutuskan secara pihak yurisdiksi Jerusalem sebelum diadakannya perundingan status terakhir antara Palestina dan Israel.

Juru Bicara Liga Arab, Hossam Zaki kemarin dalam pidatonya di Kairo mengecam keputusan kabinet Israel yang mempercepat pembangunan tembok pemisah di Jerusalem Timur, dan menganggap tindakan itu sebagai peremehan terhadap Undang-Undang Internasional. Ia menunjukkan, "Israel tidak menghiraukan kesediaan bersama masyarakat internasional dan mencoba melalui tindakan tersebut merusak harapan untuk mendirikan 2 negara di atas dasar perdamaian riil". Dikatakannya, "Israel mengambil keputusan tersebut hanya satu tahun setelah Mahkamah Internasional Den Haag mengambil putusan bahwa pembangunan tembok pemisah oleh Israel melanggar Undang-Undang Internasional, itu tak dapat tidak menyesalkan". Zaki berpendapat, "putusan pengadilan internasional terhadap kawasan tepi barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza juga berlaku di Jerusalem Timur yang diduduki pada tahun 1967" Ditekankannya, "tak peduli Israel mau atau tidak, Jerusalem Timur pada akhirnya akan menjadi ibukota Palestina yang permanen.

Wakil Senior Uni Eropa untuk Urusan Diplomasi dan Keamanan, Javier Solana yang sedang mengunjungi Israel juga mengritik keputusan terkait Israel. Dikatakannya, Uni Eropa mengakui Isarel berhak untuk membela diri, tapi pembangunan tembok pemisah oleh Israel di luar wilayahnya itu tidak masuk akal dan pasti akan mengakibatkan banyak masalah kemanusiaan.