[suara]Pertemuan Menteri Dalam Negeri Negara Sekitar Irak ke-2 kemarin diadakan di Istanbul, Turki. Komunike yang dikeluarkan pertemuan menekankan, berbagai negara perlu meningkatkan kerja sama, bersama memerangi terorisme dan memelihara keamanan dan kestabilan kawasan.

Pertemuan kali ini digelar dalam situasi memburuknya terus keamanan di Irak. Selain menteri dalam negeri Turki, sebagai negara tuan rumah, menteri dalam negeri dan pejabat Irak, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Suriah, Iran dan Yordania serta wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) menghadiri pertemuan itu. Para peserta pertemuan terutama mengadakan pembahasan mengenai situasi keamanan Irak sekarang dan pengaruhnya terhadap kawasan, kerja sama Irak dengan negara sekitar. Para peserta dengan bulat mengecam kegiatan teroris dalam berbagai bentuk, menekankan pentingnya Irak sedini mungkin memulihkan keamanan dan kestabilan bagi keamanan negaranya serta negara tetangganya.

Komunike yang dikeluarkan seusai pertemuan menekankan, berbagai negara perlu mengintensifkan antiterorisme, meningkatkan komunikasi dan pertukaran, berbagi informasi mengenai elemen teroris terkait, mengendalikan pengontrolan terhadap perbatasan, mencegah elemen teroris membangun pangkalan di wilayah negara terkait, merekrut dan melatih anggotanya, merancang kegiatan teror dan memperoleh dukungan ekonomi. Komunike mengimbau, untuk memelihara keamanan dan kestabilan Irak, perlu sedini mungkin mengadili mantan Presiden Saddam Hussein dan sejumlah pejabat teras bekas rezim Irak. Komunike memutuskan pertemuan selanjutnya diadakan di Riyadh, Arab Saudi, jadwal konkret pertemuan akan ditetapkan seusai konsultasi berbagai negara.

Menteri Dalam Negeri Irak, Beyan Jabbor Salagh menyatakan puas atas hasil yang dicapai dalam pertemuan kali ini. Dikatakannya, semua masalah yang dibahas dalam pertemuan telah mencapai kebulatan. Di antaranya, hasil yang menonjol sebagai berikut. Pertama, menetapkan pembentukan sekretariat. Kedua, semua negara peserta menuntut sedini mungkin mengadili Saddam dan sejumlah pejabat bekas rezim Irak.

Selama jangka panjang, Turki sebagai negara tuan rumah senantiasa menghadapi ancaman serius serangan dari kekuatan bersenjata ilegal Partai Buruh Kurdi. Turki mengharapkan Irak mengambil langkah tegas dalam mencegah kegiatan lintas perbatasan Partai Buruh Kurdi.

Mengenai imbauan pemerintah Turki, Jabbor menyatakan, Irak tidak mendukung segala organisasi teroris, termasuk kekuatan bersenjata ilegal Partai Buruh Kurdi. Akan tetapi, Jabbor menekankan, kalau pemerintah Turki melancarkan pemukulan terhadap kekuatan bersenjata ilegal Partai Buruh Kurdi dengan melintasi perbatasan, harus mendapat persetujuan dari Irak lebih dahulu.

Iran dan Irak merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim Syiah, tapi Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an selama 8 tahun telah mengakibatkan satu juta orang lebih tewas, kedua negara tetangga itu juga saling bermusuhan. Menteri Dalam Negeri Iran, Seyyed Abudul Vahid Mossavi Lari dalam pertemuan menyatakan, pemerintah Iran mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Irak, bersedia menyediakan bantuan bagi penstabilan situasi Irak. Iran mendukung berbagai negara meningkatkan kerja sama antiterorisme, dan mengambil langkah mencegah infiltrasi elemen teroris dari daerah perbatasan. Sikap pernyataan Lari itu mengutarakan keinginan Iran memperbaiki hubungan dengan Irak dan negara Arab sekitar.

Analis berpendapat, walaupun berbagai negara perserta pertemuan mengutarakan hasrat politik bersama dalam masalah kerja sama keamanan, namun juga dapat dilihat, karena pertimbangan strategis Irak dengan negara sekitar tidak bulat, maka, jalan kerja sama keamanan negara tersebut tidak akan lancar.