Perkenalan tentang CRISiaran Bahasa Indonesia
China Radio International
Berita Tentang TK
Berita Internasional
Fokus Ekonomi TK
Kehidupan Sosial
Olahraga
Serba-serbi

KTT ASEAN

Kunjungan Hu Jintao Ke Lima Negara Asia dan Afrika

Kunjungan Jurnalis CRI ke Guangdong

Hu Jintao Hadiri KTT G-20 dan APEC serta Lawat ke 4 Negara

Olimpiade Beijing Tahun 2008
Indeks>>
(GMT+08:00) 2005-09-09 15:13:46    
Pedoman Pokok dan Upaya Pemerintah Tiongkok Dalam Menyelesaikan Masalah Taiwan

cri

Dalam acara laporan ke-1 Sayembara Mengenai Pulau Taiwan Tiongkok, kami telah memperkenalkan fakta sejarah bahwa Pulau Taiwan adalah bagian wilayah Tiongkok dan asal usul masalah Taiwan. Dalam acara hari ini, kami akan memperkenalkan pedoman pokok pemerintah Tiongkok mengenai penyelesaian masalah Taiwan serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan merealisasi penyatuan kembali negara.

  Presiden Hu Jintao dalam pernyataan bulan Maret lalu khusus mengenai penyelesaian masalah Taiwan itu mengatakan, kami menyambut baik upaya yang dilakukan orang siapapun dan partai politik manapun menuju arah prinsip satu Tiongkok. Asalkan mengakui prinsip satu Tiongkok, biarkan orang siapapun, partai politik manapun, biarkan mereka pernah berkata apa atau berbuat apa, kami bersedia membicarakan dengan mereka mengenai masalah pengembangan hubungan lintas selat dan pendorongan penyatuan kembali secara damai.

Sejak dari berdirinya Repulbik Rakyat Tiongkok tahun 1949, pemerintah Tiongkok belum pernah melepaskan upayanya merealisasi penyatuan kembali sepenuhnya negara. Pedoman politik pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah Taiwan ialah "penyatuan kembali secara damai, satu negara dua sistem". Isi pokok peodman itu ialah, berjuang merealisasi penyatuan kembali kedua tepi melalui perundingan damai, setelah disatukan kembali, badan utama negara yaitu Daratan Tiongkok mempertahankan sistem sosialis, sedangkan Taiwan akan mempertahankan sistem kapitaslis yang ada sekarang.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok denganaktif mendorong perkembangan hubungan kedua tepi. Melalui upaya bersama kedua tepi selat, pada akhir tahun 1980-an, kondisi terpisah penuh kedua tepi selat yang berlangsung selama hampir 40 tahun itu dipecahkan, pertukaran ekonomi, kebudayaan dan personel antara kedua pihak memperoleh perkembangan pesat. Menurut statistik, selama belasan tahun ini, volume perdagangan kedua tepi mencapai lebih dari 400 milyar dolar Amerika dan pihak Taiwan mengalami surplus hampir 300 milyar dolar Amerika. Pihak daratan juga dengan aktif menciptakan syarat kepada saudara-saudara setanahair Taiwan yang menengok famili, bertamasya dan berdagang ke daratan.

Akan tetapi, pihak Taiwan meletakkan banyak rintangan terhadap warga daratan yang menengok famili, bertamasya dan berdagang ke Taiwan sehingga merintangi pertukaran lebih lanjut antara saudara setanahair kedua tepi selat. Lebih-lebih selama beberapa tahun ini, seiring dengan kehilangannya hak memimpin yang tertinggi Partai Kuomintang di Taiwan, kegiatan kekuatan separatis di Taiwan semakin menjadi-jadi, pihak penguasa dengan sewenang-wenangnya menjalankan politik Taiwan Merdeka ang ingin memisahkan Taiwan dari Tiongkok, tidak mengakui fakta bahwa Taiwan adalah bagian Tiongkok sehingga muncul ketegangan hubungan kedua tepi selat.

Walaupun demikian, pemerintah Tiongkok tetap belum melepaskan upaya untuk merealisasi penyatuan kembali damai kedua tepi. Presiden Hu Jintao dalam pernyataannya mengenai penyelesaian masalah Taiwan bulan Maret lalu menyatakan,

"Upaya sepihak daratan untuk memperjuangkan penyatuan kembali damai kedua tepi itu mutlak tidak akan dilepaskan. Asalkan hal yang menguntungkan bagi saudara setanahair Tiawan, asalkan hal yang menguntungkan bagi pendorongana pertukaran kedua tepi, asalkan hal yang menguntungkan bagi pemeliharaan perdamaian daerah selat Taiwan, dan asalkan hal yang menguntungkana bagi penyatuan kembali damai tanahair,pihak Daratan akan berbuat dengan sekuat tenaga dan berupaya berbuat dengan baik."

Sudah barang tentu, berkenaan dengan perbuatan separatis Taiwan Merdeka dari pihak penguasa Taiwan yang terus meningkat dan intrik sejumlah kekuatan asing yang mencampuri penyatuan kembali Tiongkok, pemerintah Tiongkok juga berkali-kali mengklaim bahwa untuk memelihara kesatuan negara, pemerintah Tiongkok tidak berkomitmen untuk melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata. Presiden Hu jintao dalam pernyataannya mengenai penyelesaian masalah Taiwan pada bulan Maret lalu juga menegaskan kebemli pendirian teguh tersebut. Ia mengatakan,

"Memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah negara adalah kepentingan inti negara. Siapapun ingin merugikan kedaulatan dan keutuhan wilayah, 1,3 milyar rakyat Tiongkok dengan teguh tidak memperbolehkannya. Pada masalah prinsipil penting menentang pemecah-belahan negara, kami mutuk tidak ragu-ragu, samar-samar dan mundur. Tiongkok adalah Tiongkok yang dimiliki 1,3 milyar rakyat Tiongkok termasuk 23 juta saudara setanahair Taiwan. Segala masalah yang menyinggung kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok harus ditentukan bersama 1,3 milyar rakyat Tiongkok".

Juga bulan Maret lalu, badan kekuasaan negara tertinggi Tiongkok juga telah mengucurkan sebuah Undang-Undang Anti-Separatis Negara. Dengan demikian, pedoman pokok pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan ketetapan hati untuk menentang pemecah-belahan telah ditetapkan dalam bentuk hukum.

Untuk mengupayakan perdamaian dan stabilitas kawasan Selat Taiwan dan mendorong perkembangan hubungan kedua tepi, pada paro pertama tahun ini, Partai Komunis dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Hu Jintao mengemukakan undang kepada Ketua Partai Kuomintang, partai oposisi yang terbesar Lien Chan untuk berkunjung ke Daratan. Pada akhir bulan April lalu, pemempin tertinggi kedua partai di Beijing merealisasi pembicaraan pertama selama 56 tahun sejak keduaa tepi terjerumus dalam konfrontasi, kedua pihak mencapai pengertian bersama yang luas mengenai masalah dipulihkannya secepatnya konsultasi sama derajat di atas dasar prinsip satu Tiongkok. Setelah kunjungan Ketua Partai Kuomintang ke daratan, ketua dua partai oposisi lain yaitu Partai Rakyat Pertama dan Partai Baru juga susul menyusul mengunjungi Daratan dan mencapai kesepahaman yang serupa dengan Hu Jintao.

Partai Kuomintang, Partai Rakyat Pertama dan Partai Baru kini membentuk persekutuan dan menguasai mayoritas kursi di Majelis Legislasi Taiwan. Perbuatan pernyataan maksud baik daratan Tiongkok dengan ketiga partai tersebut walaupun diserang pihak penguasa Taiwan yang tetap mempertahankan garis Taiwan Merdeka, tapi memperoleh lebih banyak pujian dan dukungan kedua tepi selat dan masyarakat internasional. Umum menyatakan dambaan baik terhadap prospek hubungan kedua tepi selat.