Beijing, 19 Okt. (Xinhuanet) -Kantor Informasi dari Dewan Penasihat Negara Tiongkok mengeluarkan sebuah buku putih tentang demokrasi politik di Tiongkok. Buku putih ini berjanji untuk terus mendorong reformasi sistem politik, meskipun telah tercatat sejumlah pencapaian-pencapaian penting dalam bidang ini.

Buku putih yang pertama yang pernah ada di Tiongkok ini memberi penjelasan yang sangat detil mengenai kelahiran, perkembangan, dan isi demokrasi politik sosialis, serta prinsip-prinsip yang akan ditaati oleh seluruh bangsa.

Dokumen tersebut yang diberi judul Pembangunan Demokrasi Politik di Tiongkok, juga menujukkan masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa dan langkah-langkah utama yang harus diambil dalam mereformasi sistem politiknya.

Demokrasi politik sosialis "adalah pilihan jitu yang sesuai dengan kondisi di Tiongkok dan yang memenuhi syarat kemajuan sosial," kata buku putih tersebut.

Demokrasi yang demikian telah membuat rakyat Tiongkok, yang jumlahnya seperlima jumlah penduduk dunia, "untuk menjadi tuan di negeri dan masyarakatnya sendiri, di samping menikmati hak-hak demokrasi yang luas," papar buku putih tersebut.

Dalam prosesnya, Tiongkok juga belajar dari pencapaian-pencapaian peradaban sipil umat manusia, termasuk demokrasi ala Barat. Demokrasi ala Barat ini kemudian diasimilasikan dengan unsur-unsur kebudayaan tradisional dan peradaban institusional Tiongkok.

"Karena itu, demokrasi politik sosialis Tiongkok menunjukkan ciri khas Tiongkok," lanjut buku putih tersebut.

Karakteristik tersebut misalnya adalah sebagai berikut:

a. Demokrasi Tiongkok adalah demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

b. Demokrasi Tiongkok adalah demokrasi di mana mayoritas mutlak dari rakyat bertindak sebagai penentu urusan kenegaraan

c. Demokrasi Tiongkok adalah demokrasi yang dijamin oleh pemerintahan otoriter yang demokratis yang dijalankan oleh rakyat

d. Demokrasi Tiongkok adalah demokrasi dengan sentralisasi demokrasi sebagai basis prinsip organisasi dan modus operandi

Buku putih mengatakan bahwa status kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok terbangun secara bertahap melalui sebuah perjuangan dan usaha panjang rakyat Tiongkok dalam mencapai kemerdekaan nasional, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup.

"Ini adalah sebuah pilihan yang diputuskan oleh sejarah dan rakyat," catat dokumen tersebut.

Setelah lebih dari dua puluh tahun atau lebih, kemajuan besar telah dicapai dalam usaha Tiongkok untuk membangun sebuah sistem politik demokrasi ala sosialis, tulis buku putih tersebut, diikuti dengan daftar panjang prestasi yang telah diraih.

Dokumen tersebut juga mengungkap fakta bahwa sistem kongres rakyat, sistem kerja sama kerja sama multi-partai, dan konsultasi politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, serta sistem otonomi daerah untuk etnis minoritas ? seluruhnya adalah komponen penting dalam sistem demokrasi Tiongkok. Sistem ini telah terus-menerus dikembangkan dan ditingkatkan.

Hak-hak demokrasi rakyat di tingkat akar rumput di perkotaan dan pedesaan senantiasa ditingkatkan, sedangkan hak-hak dasar warga negara dihormati dan dijamin.

Kemampuan PKT untuk memimpin negara dengan sikap demokratis telah diperbaiki lebih lanjut, sedangkan kemampuan pemerintah untuk mengelola negara dengan sikap demokratis telah secara nyata diperkuat.

Aspek-aspek utama dalam politik, ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial di Tiongkok sekarang dalam naungan tata hukum, tulis buku putih tersebut.

Meskipun telah dicapainya prestasi yang menakjubkan dalam pembangunan demokratis politik yang sosialis, PKT dan rakyat Tiongkok sadar dengan jelas bahwa masih banyak lagi masalah yang harus dihadapi," lanjut dokumen tersebut.

Masalah-masalah utama tersebut antara lain: sistem demokrasi ini belum sempurna. Hak-hak rakyat untuk mengelola negara, isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya sebagai penentu negara ini dalam suatu ekonomi pasar yang sosialis belum sepenuhnya terwujud. Hukum yang telah dikeluarkan belum sepenuhnya terkontrol dan ditegakkan. Pelanggaran-pelanggaran hukum juga masih ada yang belum terjangkau sangsi hukum.

Buku putih ini juga mengakui bahwa "birokrasi dan korupsi masih ada dan tersebar di berbagai departemen dan daerah."

Mekanisme pembatasan dan pengawasan penggunaan kekuasaan butuh peningkatan. Konsep demokrasi dan kesadaran hukum seluruh masyarakat Tiongkok juga harus lebih ditingkatkan lagi.

Jalan masih panjang bagi Tiongkok untuk membangun demokrasi politik, yang akan menjadi suatu proses bersejarah dalam melakukan pembangunan dan perbaikan terus menerus.

Menurut dokumen tersebut, pada saat ini dan pada masa datang, PKT dan pemerintah Tiongkok akan "secara aktif mendorong reformasi sistem politik."

Mereka juga akan berpegang kukuh dan memperbaiki sistem demokrasi sosialis, di samping memperkuat dan meningkatkan sistem hukum, reformasi. Metode-metode kepemimpinan dan kekuasaan PKT serta mekanisme pengambilan keputusan pemerintah juga harus ditingkatkan.

Buku putih ini juga menekankan pentingya reformasi sistem manajemen adminstrasi, reformasi sistem peradilan, dan reformasi pengkaderan dan sistem personalia, di samping pembatasan dan pengawasan akan kekuasaan.

Menurut buku putih, pembangunan demokrasi politik di Tiongkok akan menaati prinsip-prinsip di bawah ini:

a. Menjunjung tinggi persatuan dan kepemimpinan PKT. Rakyat adalah tuan dan penguasa negeri ini.

b. Memberi kesempatan kepada karakter dan keunggulan sistem sosialis untuk memainkan peranannya.

c. Memungkinkan iklim kondusif bagi stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan peningkatan terus menerus bagi kehidupan rakyat

d. Memfasilitasi terjaganya kedaulatan negara, integritas territorial, dan wibawa negara.

e. Selaras dengan tujuan hukum kemajuan, selangkah demi selangkah secara teratur

Buku putih ini terdiri dari dua belas bagian, termasuk sistem congress rakyat, sistem otonomi daerah untuk etnis minoritas, demokrasi akar rumput di kota dan desa, serta penghormatan dan perlindungan akan hak asasi manusia. Enditem.