Secara resmi telah diakui bahwa terdapat ketimpangan atau celah yang besar dalam masalah pendapatan di beberapa daerah urban di Tiongkok. Komite Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) hari Minggu (5/2) yang lalu telah mengeluarkan sebuah dokumen yang berisi, "terjadinya gap seperti beberapa tingkat dan perluasan perbedaan pendapatan yang amat besar ini, diakibatkan oleh adanya distribusi kesejahteraan sosial yang tidak masuk akal.

Kesimpulan yang ditarik oleh dokumen ini berdasarkan hasil dari survei nasional yang dilaksanakan terhadap 5.900 keluarga dari 20 kota di Tiongkok, dan data-data survei itu sendiri disedikana oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok.

Dalam statistik tersebut menunjukkan, bahwa sekitar 1/5 penduduk urban yang memiliki pendapatan terendah dengan perbedaan tingkat pendapatan hanya berupa 2,75 per sen dari total pendapatan yang diterima oleh para penduduk kota tingkat menengah Sementara itu, total pendapatan masyarakat menengah ini, hanya merupakan 4,6 per sen dari pendapatan 1/5 penduduk kota yang terkaya.

Untuk menjelaskan distribusi yang tidak masuk akal ini, dokumen menunjukkan dua perspektif. Pertama, perbedaan tingkat pendapatan di antara beberapa industri kerja yang berbeda telah membengkak secara dramatis dalam beberapa tahun ini, karena beberapa dari mereka telah berhasil menciptakan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan status monopoli yang mereka ciptakan sendiri. Kedua, terjadi tingkat kesenjangan pendapatan yang besar antara staf manajer dan karyawan umum biasa di beberapa industri kerja di sini.

Maka tak heran, timpangnya keadaan ini menyebabkan beberapa gap atau kesenjangan-kesenjangan yang tidak sehat di dalam industri kerja itu sendiri. Dalam dua kasus yang diuraikan oleh dokumen tersebut, beberapa kebijakan yang diambil selama proses reformasi telah dijadikan kambing hitam, karena kebijakan-kebijakan tersebut mengizinkan beberapa sektor yang dimiliki oleh pemerintah dapat menggunakan status monopoli mereka untuk membuat keuntungan yang besar dan sebagian didistribusikan di kalangan para pekerja mereka.

Hal ini kedengaran sangat tidak adil dengan mengizinkan staf manajer untuk memiliki gaji yang lebih besar dari pada beberapa karyawan umum biasa di dalam beberapa perusahaan dan institusi milik pemerintah

Sebagai tambahan, beberapa orang pekerja di daerah perkotaan kadang mendapatkan penghasilan ekstra dengan melakukan berbagai bisnis atau usaha di luar pekerjaan biasa mereka. Biasanya para pekerja yang dapat melakukan berbagai bisnis ini, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan atau koneksi yang luas. Keadaan demikian juga tak sedikit kadang dapat memicu timbulnya korupsi dan persaingan yang tidak adil.

Apapun alasannya, tingkatan perbedaan pendapatan yang besar akan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan perekonomian dan sosial negara.

Cukup dapat dipahami bahwa penduduk yang berpenghasilan rendah, kerap memendam beberapa keluhan mengenai rekan kerja mereka yang menerima pendapatan lebih tinggi. Mungkin saja mereka juga mengembangkan rasa sakit hati melawan pemerintah dan sistem sosial kita.

Ada satu kemungkinan bahwa mereka telah ditolak haknya untuk bersama-sama menikmati keberhasilan reformasi ekonomi negara. Akibatnya, kesenjangan yang besar dalam pendapatan ini menimbulkan bahaya dalam pergolakan sosial.

Pemerintah pusat dengan cita-cita membangun sebuh masyarakat yang harmonis, mencoba meningkatkan kemakmuran umum bagi semua warga negara.

Pada awal reformasi Tiongkok yang terjadi di akhir tahun 1970-an, Deng Xiaoping telah mengusulkan bahwa beberapa warga negara bisa menjadi makmur.

Tapi, orang-orang yang saat ini telah menjadi makmur, sebaiknya menemukan jalan kecil untuk kesejahteraan umum.

Oleh sebab itu, kesenjangan tingkat pendapatan yang besar ini di antara para penduduk urban atau di antara penduduk urban dan pedesaan adalah bertentangan dengan asas-asas pokok strategi perkembangan negara.

Dokumen NDRC mengatakan, bahwa pemerintah akan mengambil beberapa langkah konkret untuk mengawasi kesenjangan besar dalam tingkat pendapatan ini dan membuat beberapa usaha untuk menyesuaikan struktur distribusi pendapatan, sehingga masalah ini bisa menjadi lebih adil dan rasional.

Pengaruh-pengaruh seperti pajak pendapatan, pajak warisan dan jenis-jenis pajak lainnya mungkin digunakan untuk mengenakan pajak ini kepada penududk yang memiliki pendapatan besar.

Pendapatan yang diperoleh dari pajak-pajak tadi bisa digunakan untuk menguatkan dan mengoptimalkan sistem keamanan sosial, di mana penduduk yang berpenghasilan rendah pun akan dapat menikmati keuntungan tersebut.

Pemerintah juga sebaiknya menciptakan lebih banyak kesempatan-kesempatan bagi penduduk yang berpenghasilan rendah atau pengangguran dengan memberikan mereka beberapa pelatihan kerja, sehingga mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Beberapa kebijakan sebaiknya juga berada pada tempatnya, di mananya gunanya menganjurkan para penduduk yang berpenghasilan tinggi untuk menyumbangkan sedikit penghasilan mereka kepada badan-badan amal atau lembaga kesejahteraan umum.

Mudah-mudahan dampak negatif dari besarnya tingkat kesenjangan pendapatan di antara penduduk kota ini akan dapat dikurangi, selama pemerintah terus ikut serta dalam mengatur mekanisme distribusi.