Pemerintah Tiongkok pada tahun 2003 pernah membuat ketentuan khusus mengenai pengalihan aset perusahaan milik negara, diharapkan dengan cara itu mewujudkan pluralisasi kepemilikan saham perusahaan, mendorong terbentuknya mekanisme insentif dan pengikatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Namun dalam proses operasional, muncul sejumlah gejala bocornya aset negara di mana jajaran manajemen senior sejumlah perusahaan mencaplok aset negara dengan cara menekan harga saham dan menyembunyikan jumlah aset yang sesungguhnya. Justru karena itulah, Komisi Pengawas dan Pengelola Aset Negara pada bulan April tahun lalu melarang pengalihan kepemilikan saham oleh BUMN besar kepada jajaran manajemen.

Belum satu tahun keputusan itu dikeluarkan, komisi tersebut menggulirkan ketentuan baru, mengizinkan jajaran manajemen BUMN besar memiliki saham dengan menambah modal dan memperluas saham. Sehubungan dengan itu, Menteri Komisi Aset Negara tersebut, Li Rongrong mengatakan, ketentuan baru telah membuat standar yang ketat atas detail operasional pengalihan kepemilikan saham BUMN besar, dan meningkatkan pengawasan dari banyak bidang. Dikatakannya,"Kami sudah mulai menangani masalah itu dengan menyempurnakan undang-undang dan peraturan untuk membakukan pengalihan kepemilikan aset negara, dan meningkatkan pengawasan di atas dasar itu."

Langkah-langkah pengelolaan baru yang dikemukakan oleh komisi aset negara kali ini antara lain pengalihan kepemilikan saham oleh BUMN besar kepada jajaran manajemen hanya terbatas pada saham baru yang diterbitkan, dan aset stok milik perusahaan semula dilarang dialihkan; jumlah total saham yang dimiliki anggota jajaran manajemen perusahaan juga tidak boleh mencapai jumlah pengendali atau pengendali relatif; Selain itu, ketentuan baru telah membuat peraturan ketat atas kualitas penerima pengalihan kepemilikan saham dan proses operasional penambahan modal dan perluasan saham, misalnya penerima pengalihan kepemilikan saham dilarang ambil bagian dalam proses penetapan harga saham yang akan dialihkan.

Ketentuan baru itu sempat mengundang kontroversi di dunia usaha dan kalangan keilmuan. Sementara menilai positif peran insentif langkah itu, ada pandangan yang berpendapat bahwa di sektor-sektor krusial yang mendapat dukungan kebijakan negara seperti energi, telekomunikasi dan lain-lain, BUMN besar menduduki posisi dominan dan tidak ada lawan kuat yang bersaing di pasar. Dalam keadaan demikian, pertumbuhan keuntungannya tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan usaha jajaran manajemen, maka pemilikan saham oleh jajaran manajemen di perusahaan-perusahaan seperti itu sulit mencerminkan prinsip keadilan. Sehubungan dengan itu, Profesor Zhao Xijun dari Universitas Rakyat Tiongkok mengatakan,"Dalam keadaan di mana negara pada posisi mengendalikan saham utama, perlu dicari cara pengujian yang ilmiah untuk memastikan keunggulan ekstra apa saja yang diperoleh perusahaan dari dukungan kebijakan negara kepada perusahaan, dan prestasi apa saja yang diperoleh bukan karena upaya jajaran manajemen sendiri. Pengujian terhadap prestasi jajaran manajemen senior perusahaan negara harus dilakukan dengan menyisihkan faktor kebijakan negara."

Di Tiongkok sekarang ini terdapat 169 BUMN besar dengan total aset lebih dari 10 triliun yuan atau sekitar 1,25 triliun dolar Amerika. Dengan melaksanakan kebijakan insentif kepemilikan saham di kalangan manajemen senior perusahaan-perusahaan itu, apakah benar bisa merealisasi tujuan meningkatkan hasil ekonomi perusahaan? Menanggapi kekhawatiran masyarakat itu, Li Rongrong mengatakan,"Insentif juga merupakan pisau bermata dua, ada segi yang menguntungkan, dan ada pula segi yang tidak menguntungkan. Insentif harus ada batasnya. Dan sejauh mana batas itu harus dikuasai, keadaannya berbeda-beda antara negeri yang satu dengan negeri yang lain. Kami juga berusaha untuk mencegah terjadinya ketimpangan, maka akan dilakukan percobaan lebih dulu."

Kebijakan itu akan dilaksanakan secara luas hanya setelah percobaan berhasil dan langkah-langkah pengawasan berjalan dengan baik. Kini, percobaan di bidang tersebut sudah dimulai. Demikian kata Li Rongrong.