Dlam proses pembangunan sistem inovasi dengan perusahaan sebagai induknya , pemerintah Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan dengan layak memainkan peranannya, yakni berbuat menurut mandat dan tidak campur tangan terhadap urusan di luar kekuasaan administratifnya, sehingga berhasil mendorong perkembangan sistem inovasi setempat. Pengalaman kota Shenzhen itu patut dipelajari daerah-daerah lain.

Dilihat dari pengalaman di Shenzhen, kehadiran sumber iptek di satu tempat tidak tentu melahirkan inovasi secara mandiri. Yang pentig ialah harus dengan sebaik-baiknya menciptakan lingkungan inovasi, yaitu secara inisiatif menghapus rintangan yang ditimbulkan karena sistem dan membina iklim yang menguntungkan inovasi secara mandiri, agar terciptalah syarat pengumpulan sumber iptek yang akhirnya mendorong inovasi dan pembaruan. Sebagai kota percobaan dalam reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar, kota Shenzhen jauh sebelumnya telah membentuk kerangka pokok ekonomi pasar, sehingga pemerintah dapat berfungsi semestinya, dan unsur-unsur seperti dana, tenaga ahli dan informasi berangsur-angsur matang. Itulah hal-hal yang dapat mendorong inovasi perusahaan secara mandiri. Tugas mendesak yang dihadapi pemerintah berbagai tingkat sekarang ialah dengan sekuat tenaga menghapus rintangan yang terbentuk karena sistem yang menghalangi invovasi dan pembaruan, dalam rangka terus memperdalam reformasi.

Pembinaan sistem innovasi secara mandiri dengan perusahaan sebagai induknya menuntut pemerintah mengutamakan inovasi yang dilakukan perusahaan sebagai medan inovasi utama. Dulu pemerintah di sebagian daerah mengelola inovasi sebagai kegiatan penelitian iptek, sehingga inovasi dan penelitian teknologi yang dilakukan perusahaan tidak mendapat perhatian cukup karena dianggap kurang penting dibanding strategi negara, sehingga pada akhirnya hasilnya kurang memadai. Untuk membetulkan kesalahan lalu, pemerintah hendaknya menaruh perhatian besar pada kegiatan inovasi perusahaan, dan dengan sebaik-baiknya melakukan pekerjaan konkret demi melayani inovasi perusahaan, yaitu membangun platform layanan kepada inovasi dan menjaga tata tertib pasar, supaya tersedia lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk ambil bagian dalam persaingan yang adil. Selain itu, pemerintah diharapkan pula menyempurnakan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual, meningkatkan intensitas penegakan hukum dalam melindungi HAKI, dan mengoptimalkan lebih lanjut iklim sosial yang menguntungkan inovasi dan pembaruan.

Melakukan inovasi harus menghormati hukum ekonomi. Kegiatan inovasi dan perintisan yang dilakukan di bidang industri merupakan kegiatan ekonomi. Pemerintah harus memainkan peranan di bawah prasyarat menghormati hukum ekonomi dan peraturan ekonomi. Pengalaman Shenzhen menunjukkan, pemerintah yang berperan sebagai "petugas keamanan", seharusnya tidak mengelola kegiatan inovasi secara mandiri sebagai kegiatan iptek, lebih-lebih tidak boleh berperan sebagai induk inovasi.

Sidang pleno ke-5 Komite Senteral Ke-16 Partai Komunis Tiongkok dengan tegas menunjukkan keharusan untuk mempercepat pembinaan sistem inovasi teknologi dengan perusahaan sebagai induknya, dan untuk itu mengajukan serentetan kebijakan, sehingga menyediakan lingkungan politik yang menguntungkan perusahaan melakukan inovasi dan meningkatkan daya saingnya. Dengan target yang jelas, pemerintah berbagai tingkat hendaknya mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan di daerahnya untuk merangsang kegairahan perusahaan mengadakan inovasi, dan mendorong perkembangan terus inovasi secara mandiri.