Perkenalan tentang CRISiaran Bahasa Indonesia
China Radio International
Berita Tentang TK
Berita Internasional
Fokus Ekonomi TK
Kehidupan Sosial
Olahraga
Serba-serbi

KTT ASEAN

Kunjungan Hu Jintao Ke Lima Negara Asia dan Afrika

Kunjungan Jurnalis CRI ke Guangdong

Hu Jintao Hadiri KTT G-20 dan APEC serta Lawat ke 4 Negara

Olimpiade Beijing Tahun 2008
Indeks>>
(GMT+08:00) 2006-05-15 12:37:14    
Deklarasi Binhai Proklamirkan Perbesar  Bantuan kepada Daerah Miskin

cri

Forum Strategi Perkembangan Berkelanjutan Daerah Miskin Tiongkok yang pertama kemarin ditutup di Distrik Binhai, Kota Tianjin, Tiongkok timur setelah berlangsung dua hari. Deklarasi Binhai yang diluluskan oleh 150 peserta mengusulkan agar daerah bagian timur yang maju perbesar intensitas bantuannya kepada daerah miskin.

Dikabarkan, sampai akhir tahun 2005, jumlah penduduk yang belum cukup sandang pangan di pedesaan Tiongkok tercatat 23,65 juta jiwa. Jika dihitung menurut standar internasional satu dolar Amerika untuk konsumsi satu hari seorang, maka jumlah penduduk miskin di Tiongkok menempati urutan kedua di dunia menyusul India.

Para wakil dari pemerintah, kalangan keilmuan dan kalangan pengusaha berpendapat, daerah bagian timur yang maju memberikan bantuan kepada daerah miskin di bagian barat melalui kerja sama adalah cara pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan keadaan riil Tiongkok, sekaligus adalah kewajiban semestinya dan misi suci yang seharusnya dilakukan daerah bagian timur, pelopor reformasi dan keterbukaan.

Deklarasi Binhai yang bertujuan untuk secepatnya mengurangi kemiskinan itu mengusulkan agar daerah maju di Tiongkok timur memberikan bantuan kepada daerah miskin dari enam bidang sebagai berikut:

Pertama, mengintensifkan penataran tenaga kerja di daerah miskin, dengan tujuan meningkatkan mutu mereka, dan mendorong tenaga kerja yang lebih di daerah miskin berpindah ke daerah bagian timur dan pindah ke kota. Sedang daerah bagian timur hendaknya terus meningkatkan mutu penataran berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan berupaya menciptakan lowongan kerja di samping menyediakan pelayanan untuk melindungi hak mereka.

Kedua, meningkatkan kerja sama dan pertukaran bagian timur dan bagian barat di bidang ekonomi, demi mewujudkan restrukturisasi dan ekskalasi industri di daerah miskin, antara lain, membantu daerah miskin secara besar-besaran mengembangkan industri manufaktur yang berdaya saing dan unggul, dengan harapan mendorong terwujudnya industrilialisasi pertanian di daerah miskin.

Ketiga, mengerahkan seluruh masyarakat dengan aktif ikut serta dalam pengentasan kemiskinan, mendorong pertukaran dan kerja sama dalam aneka bentuk antara bagian timur dan bagian barat, khususnya kerja sama antar perusahaan. Sementara itu mengembangkan peranan penting masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, dan berusaha menciptakan syarat untuk memudahkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam proyek pengentasan kemiskinan pemerintah.

Keempat, mendukung daerah miskin mengembangkan pendidikan dan usaha kesehatan umum, memperingan beban masyarakat di daerah miskin untuk biaya pendidikan anak dan pengobatan, sementara itu berusaha mendirikan sistem jaminan sosial di tempat yang matang syaratnya, dan sedini mungkin meratakan pendidikan wajib 9 tahun.

Kelima, mendorong pertukaran dan kerja sama internasional di bidang pengentasan kemiskinan. Daerah bagian timur yang maju ekonominya hendaknya bercermin pada pengalaman negara maju dalam pengentasan kemkiskinan, agar meningkatkan taraf pengentasan kemiskinan di Tiongkok secara menyeluruh. Sementara itu dengan aktif membantu daerah miskin mengusahakan proyek pengentasan kemiskinan organisasi internasional dan negara-negara maju kepada Tiongkok.

Keenam, meningkatkan investasi dalam pelestarian lingkungan di daerah miskin, agar dapat mewujudkan perkembangan berkelanjutan ekonomi dan sosial di daerah miskin. Lingkungan yang baik merupakan dasar perkembangan berkelanjutan. Bagian timur hendaknya membantu daerah miskin menegakkan pandangan pelestarian lingkungan dan perkembangan berkelanjutan, dengan menyusun kebijakan terkait.