Sejak meletusnya bentrokan antara Israel dan Partai Hezbullah Lebanon, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Condoleezza Rice dua kali menuju kawasan Timur Tengah untuk mengadakan penengahan. Yang patut diperhatikan ialah Rice tidak mendesak Israel menghentikan aksi militer dan juga tidak setuju untuk segera melakukan gencatan senjata, melainkan mengemukakan konsep apa yang disebut " Timur Tengah Baru ". Apa perbedaan " Timur Tengah Baru " itu dengan " Rencana Timur Tengah Raya " yang dikemukakan AS sebelumnya? Dan mengapa AS mengemukakan konsep tersebut ?

Setelah terjadinya peristiwa " 11 September ", terorisme internasional menjalar luas. Untuk memukul terorisme, AS mempertimbangkan rencana perubahan demokrasi Timur Tengah Raya sebelum dan sesudah Perang Irak tahun 2003, rencana itu dikemukakan secara resmi oleh Presiden George W. Bush dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2004. Hakekat rencana itu adalah " mengubah " Timur Tengah dengan cara " demokrasi " dan mewujudkan " perdamaian di bawah pimpinan AS " di Timur Tengah, guna menjamin strategisnya dan kepentingan minyaknya di Timur Tengah.

Untuk mendorong pelaksanaan rencana itu, AS mencoba mengambil Irak sebagai contoh baru demokrasi di Timur Tengah. AS pertama-tama menggulingkan kekuasaan Saddam, kemudian mendukung kekuasaan politik baru yang pro-AS, namun demokrasi formal tidak berhasil menghatasi kontradiksi antar berbagai faksi dalam pemerintah Irak. Sejauh ini, situasi Irak tetap goncang, konflik antar berbagai faksi agama terus meningkat, kekuatan bersenjata anti-AS terus memicu kekacauan, sehingga AS terjerumus dalam kubang lumpur Perang Irak. Hanya Irak saja sudah membuat AS kewalahan, apalagi mengubah Iran dan Suriah yang dipandang AS sebagai " duri dalam mata ", rencana " Timur Tengah Raya " AS itu mengalami kegagalan berat karena itu.

Baru-baru ini, meletusnya krisis Lebanon-Israel lebih memperburuk situasi Timur Tengah yang semula sudah kacau balau. AS tidak saja membiarkan Israel memperluas api peperangan, tetapi juga secara terang-terangan menveto resolusi Dewan Keamanan (DK) yang menuntut Israel melakukan gencatan senjata. Sebabnya ialah, bagi AS, krisis Lebanon-Israel telah menyediakan suatu " kesempatan yang baik " untuk menghidupkan " Rencana Timur Tengah Raya ". AS mengharpkan bentrokan Lebanon-Israel membawa suatu Timur Tengah baru yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu apa yang disebut Rice " Timur Tengah Baru ".

Menurut rancangan " Timur Tengah Baru ", AS berkeinginan mewujudkan tujuannya untuk " memukul Partai Hezbullah, memperlemah Suriah, mengisolasi Iran " melalui Israel, dan menyingkirkan rintangan utama dalam uapaya merealisasi " Rncana Timur Tengah Raya ". AS berpendapat, pemukulan Israel terhadap Partai Hezbullah selain dapat secara tak langsung memperlemah Suriah dan Iran, menyediakan lingkup yang lebih luas baginya untuk menangani persoalan Iran, tetapi juga dapat mengintensifkan kekuatan pro-Barat dalam tubuh Lebanon, sehingga akhirnya mengubah konfigurasi politik semula. Oleh karena itu, Presiden AS, George W. Bush baru-baru ini menekankan, " Bentorkan Lebanon-Israel merupakan peluang untuk melaksanakan reformasi besar di Timru Tengah, tapi untuk mengubah negara yang mengalami pemerintahan tirani selama puluhan tahun itu diperlukan waktu tertentu. Biar bagaimanapun, hasil terakhir akan menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada AS bahkan seluruh dunia."

Mengenai hal itu, analis menunjukkan, rancangan " Timur Tengah Baru " sebenarnya sama halnya dengan " Rencana Timur Tengah Raya ", tapi merupakan suatu langkah penting dari " Rencana Timur Tengah Raya ". Banyak tokoh pemikir termasuk Ketua Komite Hubungan Diplomatik Pemikiran Washington, Richard Haass menunjukkan kekhawatirannya bahwa sikap AS yang selalu bersikukuh mendukung Isreal tanpa mengindahkan opini umum internasioanl tidak saja akan menambah perselisihannya dengan dunia Arab, tetapi juga akan dijauhi oleh sekutu Eropa bahkan seluruh dunia. Sampai saat itu, AS akan semakin terisolasi.