5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan wakil Jepang kemarin terus mengadakan konsultasi tertutup di New York untuk membahas tanggapan terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Dalam konsultasi itu terutama telah dibahas sebuah rancangan resolusi yang disampaikan Amerika Serikat (AS). Dalam ancangan resolusi itu Amerika mengusulkan pengenaan sanksi terhadap Korea Utara. Mengenai hal itu berbagai pihak menunjukkan sikap berhati-hati, bahkan kerap kali bertukar pendapat dengan pemerintah masing-masing, maka konsultasi berjalan cukup lambat. Sejauh ini belum diketahui kapan akan dilakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi itu.

Dikabarkan, rancangan resolusi yang disampaikan AS itu meliputi 13 bidang, antara lain mengenakan embargo senjata terhadap Korea Utara, melarang perdagangan bahan berkaitan dengan senjata pemusnah massal, membekukan rekeningnya yang bersangkutan dengan program nuklir dan uang palsu, dan melarang ekspor barang mewah kepada Korea Utara. Rancangan resoulsui itu mengusulkan pula pemeriksaan terhadap kapal kargo yang masuk dan keluar Korea Utara dalam rangka mencegah pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara.

Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menyatakan, kini pihak Rusia belum menerima instruksi dari dalam negerinya, oleh karena itu pihak-pihak terkait tak bisa mengadakan diskusi mengenai sejumlah masalah rinci. Dinyatakannya, Tiongkok dan AS telah mengadakan pertukaran pendapat yang memuaskan, ini sangat penting. Dia mengatakan, AS menginginkan satu resolusi yang tegas dan tepat pada waktunya. Bolton menyatakan, paa peserta konsultasi kali ini umumnya berharap dapat selekasnya mencapai kemajuan supaya secara resmi mencapai resolusi.

Kepada wartawan, Duta Besar Jepang untuk PBB Kenzo Oshima selaku Ketua Bergilir Dewan Keamanan bulan ini secara singkat menjelaskan beberapa masalah yang menjadi fokus pembahasan. Dikatakannya, yang menjadi fokus berbagai pihak sekarang ialah apakah tindakan-tindakan yang akan diambil mengenai Korea Utara dalam resolusi nanti harus berdasarkan pasal ke-7 Piagam PBB. Sekarang berbagai pihak masih belum mencapai kesepakatan mengenai masalah itu. Konsultasi akan terus berlangsung sebelum dicapainya kesepakatan, sementara itu, sidang tingkat ahli juga akan terus diadakan. Dia mengatakan, pendirian berbagai pihak dan tujuan yang dihendaknya dalam masalah nuklir Korea Utara pada pokoknya sudah jelas melalui konsultasi.

Menurut peraturan pasal ke-7 Piagam PBB, Dewan Keamanan boleh memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan bersenjata menanggapi tindakan yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Justru karena itu, berbagai pihak sangat berhati-hati ketika menyatakan sikapnya. Juli lalu Korea Utara menguji-tembakkan peluru kendali. Setelah itu, Dewan Keamanan mengadakan pembahasan tentang rancangan resolusi bersangkutan menanggapi tindakan Korea Utara, dalam mana pihak-pihak peserta pembahasan juga terlibat dalam perdebatan sengit sekitar pasal ke-7 Piagam PBB. Pada akhirnya berbagai pihak menghapuskan isi tentang penggunaan kekuatan bersenjata dalam rancangan resolusi. Resolusi yang akhirnya diluluskan menyampaikan kecaman kepada tindakan Korea Utara, dan menuntut Korea Utara menghentikan segala kegiatan tentang penelitian peluru kendali balistik dan mengambil keputusan untuk melancarkan embargo bahan senjata bersangkutan kepada Korea Utara. Analis berpendapat, resolusi yang akan diambil Dewan Keamanan nantinya kemungkinan mirip dengan resolusi sebelumnya, yakni melancarkan sanksi ekonomi seperlunya kepada Korea Utara tapi tak akan mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata.

Duta Besar Tiongkok untuk PBB Wang Guangya kemarin mengatakan kepada wartawan, Tiongkok berpendirian, kepada Korea Utara harus dikenakan sanksi yang layak. Dinyatakannya, banyak faktor yang diusulkan AS adalah baik dan dapat dilaksanakan, namun masih perlu diadakan konsultasi dan pembahasan yang lebih mendalam.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemarin menekankan pula, dalam situasi sekarang, berbagai pihak hendaknya bersikap kepala dingin, dan menghadapi kesulitan saat ini dengan sikap bertanggungjawab, yang penting ialah mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea serta perdamaian dan kestabilan di kawsan Asia Timur Laut.