Ketua Badan Otoritas Nasional Palestina selaku Pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional (Fatah), Mahmoud Abbas kemarin malam dalam pembicaraannya dengan Pemimpin Politbiro Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Khaled Meshaal di Damaskus, ibukota Suriah mengembangkan pembahasan mengenai perwujudan rekonsiliasi nasional dan pembentukan pemerintah koalisi, tapi kedua pihak gagal mencapai terobosan pada perbedaan-perbedaan utama.

Meshaal yang sedang mengungsi di luar negeri adalah salah satu pemimpin penting Hamas dewasa ini. Berkat usaha aktif Suriah sebagai penengah, Abbas dan Meshaal kemarin malam mengadakan pembicaraan selama 3 jam. Ini merupakan pembicaraan pertama kali antara kedua pihak sejak bulan Juli tahun 2005. Seusai pembicaraan itu, Abbas menyatakan kepada media, bahwa pembicaraan itu "sangat membuahkan hasil." Meshaal mengatakan, di antara kedua pihak tetap terdapat perselisihan. Mereka akan menyelesaikan perselisihan melalui jalur dialog yang pada akhirnya membentuk sebuah pemerintah koalisi nasional. Kedua pihak setuju untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah pembentukan kabinet bersama dalam dua minggu.

Hasil tersebut dapat diduga sebelumnya. Pembicaraan antara Abbas dan Meshaal yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu lalu pernah ditunda karena perselisihan antara kedua pihak sangat mendalam. Bahkan sebelum dimulainya pembicaraan kemarin, pejabat senior Fatah dan Hamas bersikap waspada terhadap hasil yang mungkin dibuahkan. Rakyat Palestina pada umumnya mengharapkan pembicaraan itu dapat menyelesaikan bentrokan kekerasan dan hubungan tegang antara Hamas dan Fatah baru-baru ini. Tetapi mereka menyadari pula bahwa perselisihan pokok antara kedua pihak pada beberapa isu politik membuat pembicaraan itu sulit mencapai terobosan.

Meskipun kedua pihak gagal mencapai terobosan pada perselisihan politik, tapi pembciaraan itu pada taraf tertentu meredakan hubungan tegang antara kedua golongan yang saling bermusuhan. Sejak Hamas memangku jabatannya pada awal tahun lalu, hubungan tegang antara Fatash dan Hamas terus-menerus meningkat. Sebelum pergi ke Suriah, Abbas mengancam lagi bahwa pertemuan itu adalah kesempatan terakhir bagi Hamas untuk menyetujui pembentukan pemerintah koalisi. "Membentuk pemerintah koalisi sekarang atau mengadakan pemilihan sebelum waktunya," tegas Abbas.

Pejabat Palestina mengungkapkan, perselisihan antara Abbas dan Hamas pada pokoknya berpusat pada bagaimana memperlakukan persetujuan sebelumnya yang ditandatangani oleh Palestina dan Israel, calon menteri utama dan program politik pemerintah koalisi nasional baru. Abbas menuntut Hamas mengakui semua persetujuan yang ditandatangani oleh Palestina dan Israel, tapi Hamas hanya mengakui persetujuan yang dianggapnya dapat diterima. Pada program politik pemerintah baru, Abbas menuntut pemerintah koalisi baru dapat mengakui Israel dan menerima permintaan negara-negara Barat. Tetapi Hamas menekankan bahwa pihaknya "selamanya tidak akan pernah mengakui Israel". Analis pada umumnya berpendapat, karena terdapat perselisihan yang mendasar di bidang politik antara Hamas dan Fatah, maka kedua pihak masih akan menghadapi banyak tantangan di perjalanan pembentukan kabinet.