Sidang tahunan rutin Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok akan dibuka di Beijing besok dengan dihadiri lebih 2.200 anggota dari berbagai partai dan golongan, berbagai etnis dan berbagai kalangan masyarakat di Tiongkok. MPPR sebagai lembaga penting kerjasama multi partai dan musyawarah politik yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok mengambil peran penting yang tak tergantikan dalam kehidupan politik di Tiongkok.

Zhou Yuanmei yang berusia 70 tahun tapi masih tampak sangat bersemangat sudah 4 kali beruntun menjadi anggota Dewan Nasional MPPR. Dalam sidang MPPR kali ini, ia akan mencurahkan perhatian pada masalah inovasi secara mandiri, masalah jaminan hidup minimum dan lain-lain. Dikatakannya,"Saya bekerja di bidang ilmu dan teknologi, maka perhatian kami terutama mengenai masalah inovasi secara mandiri. Selain itu, masalah jaminan hidup minimum, dan reformasi sistem pengobatan di pedesaan juga menjadi perhatian kami."

Besok ia dan lebih 2.200 anggota lain akan menghadiri sidang pleno ke-5 Dewan Nasional ke-10 MPPR. Masalah-masalah penting yang menjadi perhatian sidang kali ini antara lain pengembangan pertanian modern, pencegahan risiko moneter, pengontrolan dan pengelolaan pasar properti, keadilan sosial, pemberantasan korupsi dan pembangunan pemerintah bersih, serta pengembangan kebudayaan nasional.

Sidang tahunan rutin yang akan dibuka besok adalah bentuk musyawarah tingkat tertinggi MPPR, juga pertemuan tahunan yang meriah bagi musyawarah demokratis Tiongkok. Sebenarnya, praktek musyawarah demokratis sudah dimulai di Tiongkok lebih 50 tahun yang lalu.

Sidang pleno pertama MPPR Tiongkok dibuka di Beijing dari tanggal 21 sampai 30 September tahun 1949. Sidang itu secara interim menjalankan fungsi dan wewenang Kongres Rakyat Nasional (KRN), dan mewakili tekad rakyat seluruh negeri memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Sidang telah meluluskan Program Bersama Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok yang memiliki sifat Undang Undang Dasar sementara. Sidang telah memilih pula pemerintah pusat yang pertama, serta menetapkan ibukota negara, bendera nasional dan lagu kebangsaan. Meski tugas MPPR menjalankan fungsi dan wewenang KRN secara interim selesai setelah sidang KRN yang pertama menerima baik Undang Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok yang pertama pada tahun 1954, namun MPPR sebagai lembaga penting kerjasama multi partai dan musyawarah politik yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok tetap merupakan saluran dan bentuk penting untuk mengembangkan demokrasi sosialis.

Dewan Nasional MPPR sebagai wadah penting berbagai partai dan golongan demokratis, golongan non partai, organisasi rakyat, berbagai etnis dan tokoh berbagai kalangan untuk ambil bagian dalam kegiatan politik, membahas masalah politik, bersatu dan bekerjasama, dan adalah lembaga musyawarah dan konsultasi yang tertinggi di Tiongkok. MPPR terdiri dari para wakil Partai Komunis Tiongkok, berbagai partai dan golongan demokratis, tokoh non partai, oraganisasi rakyat, berbagai etnis minoritas dan berbagai kalangan, para wakil daerah-daerah administrasi khusus Hong Kong dan Makao, saudara-saudara setanah air Taiwan dan perantau Tionghoa yang kembali ke tanah air serta tokoh-tokoh undangan khusus, yang mewakili 34 golongan, sehingga memiliki representatif yang luas. Tokoh-tokoh dari partai dan golongan berbeda, etnis yang berbeda dan kepercayaan agama yang berbeda itu berkumpul ambil bagian dalam urusan pemerintahan dan membahas masalah politik. Mereka dapat mengutarakan pandangan dan pendapatnya secara bebas, hak demokratis mereka mendapat perlindungan penuh. Berdasarkan pengalamannya selama 20 tahun menjadi anggota MPPR, Zhou Yuanmei mengatakan,"Sistem politik Tiongkok berbeda dengan sejumlah negara kapitalis Barat. Tiongkok menganut sistem kerjasama multi partai dan musyawarah politik yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok. Ini adalah suatu sistem kepartaian sosialis yang berciri khas Tiongkok. Fungsi utama MPPR adalah musyawarah politik, pengawasan demokratis, partisipasi dalam pemerintahan dan urusan politik. Ketiga fungsi itu merupakan isi penting dan bentuk dasar berbagai partai, golongan dan organisasi, tokoh-tokoh berbagai etnis dan berbagai kalangan di Tiongkok untuk ambil bagian dalam urusan negara dan mengambil peran penting dalam sistem politik Tiongkok.

MPPR juga disebut sebagai "lembaga pemikir" negara. Di Tiongkok, ahli dan ilmuwan dari berbagai bidang dapat menjadi anggota MPPR. Dari bidang dan sudut yang berbeda, mereka aktif menyumbangkan pikiran bagi perkembangan dan pembangunan negara. Banyak pendapat dan usul mereka diterima oleh pemerintah dan memainkan peran positif bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara. Zhou Yuanmei sebagai pakar ilmu dan teknologi yang terkenal di Tiongkok kini masih aktif dalam penelitian ilmiah di Kementerian Industri Informasi. Di luar pekerjaannya, ia menaruh perhatian besar pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi nasional dan penghidupan rakyat. Selama 20 tahun menjadi anggota MPPR, ia telah mengajukan banyak usul yang berbobot.

Mengajukan proposal kepada sidang MPPR adalah bentuk penting para anggota serta partai, golongan dan organisasi yang diwakilinya untuk menjalankan tugas sebagai anggota MPPR. Sejak sidang tahunan Dewan Nasional MPPR tahun lalu, tercatat 4.999 proposal telah diberkaskan oleh Dewan Nasional MPPR dan diserahkan kepada departemen-departemen terkait untuk ditangani. Proposal-proposal itu setelah dipelajari, diproses dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dan harmonis, dalam membantu pemerintah merealisasi pengambilan keputusan secara ilmiah dan demokratis, serta dalam meredakan berbagai kontradiksi sosial.

Fakta membuktikan bahwa MPPR sedang mengambil peran penting dalam kehidupan politik di Tiongkok. Anggota Dewan Lembaga Penelitian Teori Dewan Nasional MPPR, Profesor Zhang Feng mengatakan,"MPPR adalah bentuk penting untuk mengembangkan musyawarah dan demokrasi sosialis, menguntungkan pengembangan demokrasi sosialis dan pembangunan keadaban politik sosialis, menguntungkan untuk mengutarakan dengan lebih luas tuntutan kepentingan dan tuntutan politik berbagai kelompok masyarakat, dengan demikian mendorong keharmonisan sosial. Selain itu, MPPR dapat mengumpulkan pendapat dan kecerdasan dari berbagai pihak sehingga telah mengambil peran besar dalam pengambilan keputusan secara tepat oleh pemerintah, dan dalam mendorong perkembangan negara secara sehat."