Perkenalan tentang CRISiaran Bahasa Indonesia
China Radio International
Berita Tentang TK
Berita Internasional
Fokus Ekonomi TK
Kehidupan Sosial
Olahraga
Serba-serbi

KTT ASEAN

Kunjungan Hu Jintao Ke Lima Negara Asia dan Afrika

Kunjungan Jurnalis CRI ke Guangdong

Hu Jintao Hadiri KTT G-20 dan APEC serta Lawat ke 4 Negara

Olimpiade Beijing Tahun 2008
Indeks>>
(GMT+08:00) 2007-03-04 14:15:17    
Kongres Rakyat Adalah Sistem Politik Mendasar Rakyat Jalankan Kekuasaan Negara

cri

Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) yang merupakan lembaga kekuasaan negara tertinggi di Tiongkok akan berlangsung di Beijing hari Senin besok. Pertemuan yang merupakan peristiwa penting dalam kehidupan politik rakyat Tiongkok itu akan menetapkan target dan tugas pembangunan Tiongkok dalam tahun yang baru, serta membahas dan mengadakan pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang erat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sistem Kongres Rakyat merupakan sistem politik mendasar di Tiongkok, juga bentuk organisasi kekuasaan politik di Tiongkok.

Undang Undang Dasar Tiongkok menetapkan bahwa semua kekuasaan negara milik rakyat, lembaga bagi rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara adalah kongres rakyat nasional dan kongres rakyat daerah berbagai tingkat. Berdasarkan ketentuan hukum, wakil Kongres Rakyat Nasional sebagai anggota lembaga kekuasaan tertinggi negara memiliki hak mengelola urusan negara, mengelola usaha ekonomi dan budaya serta mengelola urusan sosial. Selama Kongres Rakyat Nasional (KRN) bersidang, hampir 3.000 wakil KRN dari berbagai daerah dan sektor usaha berkumpul di Beijing menjalankan kekuasaan negara mewakili kepentingan dan tekad 1,3 miliar rakyat Tiongkok. Bagaimana wakil-wakil KRN itu menjalankan haknya mewakili tekad rakyat? Berikut kami perkenalkan pengalaman seorang wakil KRN.

Wu Ailing dari Provinsi Sichuan, Tiongkok barat daya adalah seorang pekerja kedokteran. Status politiknya adalah anggota Komite Revolusioner Partai Kuomintang Tiongkok dan wakil Kongres Rakyat Nasional. Wu Ailing mengatakan,"Selama beberapa tahun belakangan ini, penyakit sistosomiasis cenderung kembali merebak di Provinsi Sichian dan daerah-daerah lain. Maka saya sebagai wakil KRN mengajukan usul untuk memberantas penyakit tersebut. Berkat imbauan saya bersama wakil-wakil lain, grup pimpinan pencegahan dan pemberantasan sistosomiasis diaktifkan kembali pada tahun berikutnya dengan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Wu Yi. Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan kebijakan, dana dan proyek kepada provinsi, kota, kabupaten dan desa yang dijangkiti penyakit tersebut. Melalui upaya penanggulangan terpadu yang ilmiah, kini penyakit sistosomiasis dapat dikendalikan."

Wu Ailing adalah salah satu dari hampir 3.000 wakil KRN. Dan usul yang diajukannya adalah salah satu dari ribuan mosi dan usul yang diterima KRN setiap tahun. Selain wakil Kongres Rakyat Nasional, terdapat pula lebih 2,8 juta wakil kongres rakyat berbagai tingkat. Bagaimana para wakil kongres rakyat itu dihasilkan? Undang Undang Dasar Tiongkok dengan tegas menetapkan bahwa para wakil kongres rakyat berbagai tingkat dihasilkan melalui pemilihan demokratis. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan diawasi oleh rakyat. Setiap kali masa bakti wakil kongres rakyat adalah lima tahun. Di Tiongkok, warga negara yang berusia 18 tahun memiliki hak memilih dan dipilih. Statistik menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat dalam setiap kali pemilihan sekitar 90 persen.

Justru karena wakil kongres rakyat dipilih secara demokratis dan mewakili kepentingan rakyat, maka ketika masyarakat menghadapai berbagai masalah dalam pekerjaan dan penghidupan, masalah mereka dapat disalurkan ke pihak terkait melalui wakil kongres rakyat berbagai tingkat, ada yang kemudian dituangkan dalam undang-undang atau peraturan, dan ada yang diselesaikan oleh pemerintah dengan mengambil tindakan. Hasil penyelesaian masalah harus dilaporkan kepada wakil kongres rakyat, dan diawasi penyelesaiannya oleh wakil kongres rakyat. Kesemua itu ditentukan oleh sistem kongres rakyat yang merupakan sistem politik mendasar di Tiongkok. Sehubungan dengan itu, Ketua Komite Tetap KRN, Wu Bangguo mengatakan,"Dalam masalah sistem kekuasaan politik, Tiongkok menganut sistem kongres rakyat. Melalui sistem tersebut, rakyat menguasai ditangannya masa depan dan nasib negara dan bangsa. Wakil kongres rakyat berbagai tingkat berasal dari berbagai bidang, dan memiliki representatif yang luas. Mereka menentukan urusan penting negara dan daerah mewakili rakyat. Di Tiongkok, kongres rakyat menjalankan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga administrasi negara, peradilan dan kejaksaan dihasilkan oleh kongres rakyat, bertanggung jawab kepada kongres rakyat dan diawasi oleh kongres rakyat."

Berdasarkan fungsi dan wewenang yang diberikan Undang Undang Dasar dan hukum, wakil kongres rakyat ambil bagian dalam pengambilan keputusan atas urusan penting negara dan daerah, ambil bagian dalam pengawasan atas pekerjaan lembaga administrasi, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan dan lembaga-lembaga negara lainnya, ambil bagian dalam pemilihan, pengangkatan dan pembebas-tugasan anggota pimpinan lembaga negara, ambil bagian dalam penyusunan undang-undang dan peraturan daerah, dan ambil bagian dalam perlindungan atas berbagai hak dan kepentingan massa rakyat.

Ketika menjelaskan hakekat sistem kongres rakyat, ahli hukum Zhang Chunsheng mengatakan,"Tiongkok adalah negara yang memiliki 1,3 miliar penduduk. Untuk menjalankan kekuasaan negara, 1,3 miliar penduduk harus mempunyai suatu bentuk yang sesuai dan dapat dioperasikan. Sistem kongres rakyat bukan semata-mata sistem kongres rakyat itu sendiri, melainkan adalah seluruh sistem kekuasaan politik negara Tiongkok yang berpusat pada kongres rakyat."

Justru karena itulah, pekerjaan perundang-undangan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasannya dapat mencerminkan tekad rakyat dan melindungi kepentingan rakyat.

Kongres Rakyat Nasional sebagai lembaga kekuasaan negara yang tertinggi mengadakan sidang tahunan di Beijing setiap tahun.

Dalam sidang KRN yang segera akan berlangsung di Beijing, para wakil akan mendengarkan dan membahas laporan pekerjaan pemerintah, membahas dan mengadakan pemungutan suara atas rancangan Undang Undang Hak Atas Kekayaan dan Undang Undang Pajak Pendapatan Perusahaan. Selain itu, para wakil akan mengajukan mosi dan usul tentang masalah-masalah titik panas dan yang erat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, antara lain kebijakan pemerintah terhadap pertanian, pedesaan dan petani, reformasi sistem pengobatan, pelestarian lingkungan, dan pemberantasan korupsi.